PENDIDIKAN ISLAM DAN KESETARAAN GENDER

PENDIDIKAN ISLAM DAN KESETARAAN GENDER

PENDAHULUAN

Maraknya pembahasan tentang gender dalam dasawarsa terakhir ini. Wacana keagamaan kontemporer secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan permasalahan ini, walaupun sebenarnya permasalahan ini bukanlah barang baru dalam wacana keagamaan. Beragam karya tulis hasil pemikiran maupun gerakan-gerakan yang bersifat praktis telah dihasilkan untuk menyikapi permasalahan aktual ini.

Dalam permasalahan relasi ini antara laki-laki dan perempuan, kesadaran akan perlunya reformasi pola hubungan kearah yang lebih adil dan bernuansa kesetaraan terus berlanjut serta tetap menjadi isu yang menarik dan penting untuk di bahas.[1] Sebab secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman dan selama ini perempuan mengalami perlakuan yang tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan, kecuali dalam masyarakat matriarkal.[2] Perempuan dianggap lebih rendah dari kaum laki-laki.

Dari sinilah kemudian muncul asumsi-asumsi ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan. Bahwa perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun tidak memiliki kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki.

Namun ketimpangan peran sosial yang berdasarkan gender itu masih tetap dipertahankan dengan dalih dokrin agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi dimana perempuan menganggap dirinya tidak setara dengan laki-laki,[3] padahal secara normatif doktrinal Islam  dengan tegas mengakui konsep kesetaraan gender[4]. Karena prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang membedakan tingkat ketaqwaannya kepada Allah. Disisi Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama, keduanya diciptakan untuk menyembah kepada-Nya.

Dibidang ibadah keduanya mempunyai peluang dan pahala yang sama, begitu juga dalam perbuatan dosa keduanya memiliki porsi hukuman dan dosa yang sama.

Islam memandang posisi laki-laki dan perempuan setara, sekalipun dalam kadar tertentu diperlakukan berbeda. Manusia  sama dilihat dari sisi insaniahnya yaitu, memiliki akal, naluri, dan kebutuhan jasmani. Tetapi jenisnya berbeda dengan yang mengharuskan mereka diberi aturan yang berbeda pula. Ini bukan berarti tidak adil, karena pada dasarnya ditetapkan oleh Allah sebagai pencipta manusia, semata-mata demi kemaslahatan, kelestarian, dan kesucian hidup manusia dengan cara saling melengkapi dan bekerja sama sesuai dengan aturan – aturannya. Kemuliaan manusia tidak dilihat dari jenis kelamin atau kedudukan seseorang tetapi dari kadar ketakwaannya.

Berkaitan dalam hal pendidikan, proses belajar mengajar merupakan kebutuhan penting hidup manusia. Hal ini harus dirasakan bersama oleh setiap individu laki-laki dan perempuan tanpa pandang bulu. Karena sama-sama memiliki kemampuan untuk belajar. Semakin lama, setiap aspek kehidupan manusia berkembang, kebutuhannya pun kian beragam. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan harus saling membantu, bekerja sama meniti jalan dan mengatasi masalah kehidupan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, perlu adanya pembahasan mengenai bagaimana pendidikan bagi wanita kaitannya dengan masalah gender.

Maka untuk mewujudkan hal tersebut, makalah ini akan membahas seputar pendidikan wanita dengan judul “Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender” dengan sub bahasan yakni lembaga pendidikan khusus wanita, pendidikan co-education dan learning society.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Peran Wanita Muslim Dalam Pendidikan

Perkembangan peradaban manusia dipengaruhi dengan berbagai macam perubahan; mulai dari kemanusiaan itu sendiri, agama, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi barometer perkembangan peradaban manusia dari sisi asal kejadian manusia sebagai makhluk yang multi fungsi. Allah menciptakan bumi ini dengan segala fasilitasnya yang disesuaikan fungsinya dengan makhluk yang akan nanti menjadi pemakmurnya. Ungkapan ini tercermin dalam al-Qur’an, “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: ‘Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi……” (QS. Al-Baqarah : 30).

Hingga Allah berfirman, “…. Dan Kami berfirman: ‘Turunlah kalian! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan’” (QS. Al-Baqarah : 36).

Berdasarkan ayat-ayat Allah di atas, jelaslah bukti kesuksesan manusia memakmurkan bumi, mulai belum terjadi apa-apa hingga bermunculan hasil yang telah diusahakan oleh manusia. Tidak hanya Adam AS. saja yang melakukan perubahan di bumi. Nampak pada ayat di atas, pernyataan kalian, menunjukan keterlibatan selain Adam, yaitu Hawwa. Perempuan suci yang menjadi pendamping hidup Adam dalam memakmurkan bumi dengan segala aktivitasnya.

Wanita adalah manusia juga sebagaimana laki-laki. Wanita merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari wanita, sebagaimana dikatakan Al-Qur’an:

“… sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain…” (Ali Imran: 195)

Manusia merupakan makhluk hidup yang diantara tabiatnya ialah berpikir dan bekerja (melakukan aktivitas). Jika tidak demikian, maka bukanlah dia manusia. Sesungguhnya Allah Ta’ala menjadikan manusia agar mereka beramal, bahkan Dia tidak menciptakan mereka melainkan untuk menguji siapa diantara mereka yang paling baik amalannya.

Oleh karena itu, wanita diberi tugas untuk beramal sebagaimana laki-laki – dan dengan amal yang lebih baik secara khusus untuk memperoleh pahala dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana laki-laki.

Allah SWT berfirman: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), ‘Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan…” (Ali Imran: 195).

Siapa pun yang beramal baik, mereka akan mendapatkan pahala di akhirat dan balasan yang baik di dunia; Barangsiapa yang mengeryakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (an-Nahl: 97).

Berbeda dengan pemahaman Islam mengenai wanita, di Barat, lahir sebuah konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian disebut dengan Gender.

Awalnya, gender merupakan cara pandang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang dikontruksikan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan melalui proses  yang panjang dalam sejarah peradaban manusia.[5] Kata gender secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti  “jenis kelamin”.[6] Pengertian etimologi ini lebih menekankan hubungan laki-laki dan perempuan secara anatomis. Dalam Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan secara dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.[7] Namun pada perkembangan selanjutnya arti ini kurang tepat, karena dengan demikian gender disamakan pengertiannya dengan seks yang berarti jenis kelamin secara biologis. Sebagai sebuah kosa kata baru dalam bahasa Indoseia, kata gender ditemukan dalam kamus besar bahasa Indoseia.[8] Definisi ini lebih menekankan aspek kultural dibandingkan pemaknaan secara anatomis. Didalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat pembedaan dalam peran,  prilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.[9]

Definisi diatas menunjukkan bahwa gender sebagai salah satu bentuk interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan tidak semata-mata hubungan personal atau kekeluargaan, akan tetapi meliputi institusi sosial yang lebih besar seperti kelas sosial, atau hubungan hierarki dalam organisasi dan struktur pekerjaan.[10] Gender sebagai konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa gender merupakan hasil bentukan ketentuan kehidupan bersosial dan bukan biologis. Menurut Jill Stean, term gender tidak ditujukan kepada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis, tetapi merupakan hubungan ideologi dan material tentang ekstensi keduanya. Begitu pula term  maskulin dan feminism bukan merupakan bawaan alami melainkan terminology gender.[11]

Dalam budaya patriarki[12], perbedaan antara laki-laki dan perempuan  dipandang sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin, tugas perempuan seperti memasak didapur, berhias untuk suami dan mengasuh anak serta pekerjaan domestic lainnya merupakan konsekwensi dari jenis kelamin. Tugas domestik perempuan tersebut bersifat abadi sebagaimana keabadian identitas jenis kelamin yang melekat pada dirinya.

Berkaitan dengan hal di atas, tampaknya gender telah membawa lebih jauh perbedaan antar laki-laki dan wanita. Ditengah kekisruhan manusia mencari konsep yang tepat dan pasti tentang gender, Alquran telah lama datang menawarkan konsep gender yang humanis dengan keberpihakan yang seadil-adilnya. Ayat-ayat gender turun secara sistimatis di dalam lingkup budaya yang sarat dengan ketimpangan peran gender. Dalam Islam, wanita merupakan separuh dari masyarakat manusia, dan di dalam Islam tidak pernah tergambarkan akan mengabaikan separuh anggota masyarakatnya serta menetapkannya beku dan lumpuh, lantas dirampas kehidupannya, dirusak kebaikannya, dan tidak diberi sesuatu pun.

Hanya saja tugas wanita yang pertama dan utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru.[13] Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apa pun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantungnya masa depan umat, dan dengannya pula terwujud kekayaan yang paling besar, yaitu kekayaan yang berupa manusia (sumber daya manusia).

Diantara aktivitas wanita ialah memelihara rumah tangganya membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Hingga terkenal dalam peribahasa, “Bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya dinilai sebagai jihad fi- sabilillah.”

Namun demikian, tidak berarti bahwa wanita bekerja di luar rumah itu diharamkan syara’. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara’ yang sahih periwayatannya dan sharih (jelas) petunjuknya. Selain itu, pada dasarnya segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang sudah dimaklumi. Akan tetapi dalam  praktek persamaan spiritual, tidak selalu disertakan dengan persamaan dalam bidang intelektual di antara wanita dan pria. Hal ini dapat kita lihat kadang-kadang dalam bidang pendidikan. Studi tentang pendidikan bagi wanita dalam umat Islam memperlihatkan dua pendapat yang berbeda yaitu yang menerima dan bahkan yang menolak.

Pendapat  yang menolak pendidikan wanita

Para ulama yang menolak pendidikan wanita, yaitu tidak boleh mengajar wanita selain agama dan Al Quran, dan dilarang mengajarkan menulis. Wanita yang diberi pelajaran menulis diserupakan dengan ular yang menghirup racun. Pendukung pendapat ini mengambil dasar dari Ali bin Abi Thalib yang menjumpai seorang pria yang sedang mengajarkan menulis kepada seorang wanita, lalu beliau menegur, “jangan kamu menambah kejahatan dengan kejahatan.” Selanjutnya pendukung pendapat ini meriwayatkan bahwa ‘Umar bin Khattab melarang wanita belajar menulis. Disamping itu mereka menisbahkan para wanita dengan kekurangan dari segi akal dan agama, dan kekurangan ini merupakan faktor yang menyebabkan  tidak boleh mengajarkan pengetahuan kepada para wanita.

Pendapat yang memperbolehkan pendidikan wanita

Para pendukung yang memberi pengajaran kepada wanita dengan menggunakan dalil-dalil dari hadits Nabi  yang menganjurkan untuk memberi pengajaran kepada wanita, sebagian dari hadits tersebut ialah, “menuntut ilmu diperlukan atas setiap muslim dan muslimah”. “setiap orang yang memilki walidah (hamba) dan mengajarkannya serta mendidiknya, kemudian ia memerdekakannya dan mengawininya, maka ia akan mendapat dua buah pahala.”

Kaum perempuan sebagaimana kaum laki-laki. Apa yang menjadi obsesi kaum lelaki, wanitapun mempunyai hal yang sama. Jika kaum lelaki banyak beraktivitas di luar rumah; mulai menjadi kuli hingga menjadi kepala Negara. Yang menjadi perbedaan adalah mampu dan tidak mampu, berilmu dan tidak berilmu. Dalam arti lain, jika sebuah pekerjaan yang lazimnya dilakukan oleh kaum lelaki, menjadi juru dakwah misalnya. Di luar sana kaum lelakilah lah mendominasi provesi tersebut, tetapi jika ada di antara kaum perempuan yang keilmuannya mumpuni, maka da’i seorang perempuan bukanlah suatu hal yang aneh, karena pada intinya adalah keilmuan. Terkait dengan ini, Rasulullah SAW. bersabda:

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

Artinya:

Jika sutu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kehancuran) nya.” (HR. Bukhari)

Beginilah tuntunan Islam mengajarkan tatanan dalam aktivitas manusia, dimana Islam pada dasarnya tidak membedakan antara kaum lelaki dengan kaum perempuan pada beberapa sisi.

Dengan demikian, Islam tidaklah mengekang kebebasan para pemeluknya, baik kaum laki-laki lebih-lebih perempuan. Karena ditilik dari hukum asalnya, bahwa semua aktivitas manusia adalah suatu keniscayaan dan bagian dari hak setiap manusia. Adapun jika terlihat beberapa dampak atau konsekwensi dari aktivitas tersebut lebih mendominasi kepada keburukan, maka Islam akan memberikan kebijakan hukum agar tidak lebih jauh terjerumus kepada kemudharatan dan dosa.

Berkaitan dengan aktivitas manusia dalam dunia pendidikan dan tentang pentingnya sebuah pendidikan Islam bagi setiap kalangan, terutama bagi kaum perempuan yang rentan dengan situasi dan kondisi yang kerapkali bertentangan dengan kejiwaannya, maka dalam hal ini Islam datang sejak awal mengutamakan nilai-nilai pembelajaran universal yang tercermin pada wahyu pertama, “Bacalah[14] dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan” (QS. Al-‘Alaq : 1).

Dalam ajaran Islam, setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Begitu pentingnya kedudukan ilmu dalam Islam, sehingga ayat al-Qur’an yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah saw adalah perintah untuk membaca, sebuah aktivitas paling penting dalam proses mencari ilmu. Di samping perintah menuntut ilmu, al-Qur’an juga banyak memuat penjelasan yang mengisyaratkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Disebutkan bahwa di antara hal yang bisa mengantarkan manusia meraih kemuliaan di sisi Allah adalah melalui ilmu. Hal ini sebagaimana terungkap dalam firman-Nya: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Q.S. al-Mujadilah (58):11.

Dalam ayat yang lain Allah Ta’ala juga dengan tegas menyebutkan perbedaan antara orang-orang yang berilmu dan mereka yang tidak berilmu sebagai berikut: “Katakanlah, ‘Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?’ Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” Q.S. al-Zumar (39):9.

Ilmu hanya bisa didapatkan oleh seseorang melalui sebuah proses yang disebut pendidikan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan ilmu, setiap hamba Allah wajib menempuh proses pendidikan. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: “Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim” (H.R. Ibn Majah, al-Baihaqi dan Ibn Abd al-Barr).

Riwayat hadis di atas menyebutkan frasa kulli muslimin yang artinya setiap orang Muslim. Dalam struktur tata bahasa Arab, frasa kulli muslimin mengandung makna ‘am (generik atau umum) yang mencakup antara Muslim laki-laki maupun Muslim perempuan. Sekalipun yang disebutkan hanya Muslim laki-laki, namun secara tata bahasa harus juga diartikan sebagai kewajiban untuk Muslim perempuan.

Di dalam riwayat yang lain juga ditemukan hadis yang secara eksplisit menyebutkan

kata muslimatin (artinya: Muslim perempuan) sebagaimana berikut: “Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim laki-laki dan Muslim perempuan.”

Menurut penjelasan al-‘Ajluni dalam kitab Kasyf al-Khafa’, riwayat yang membubuhkan frasa wa muslimatin memang telah disebutkan oleh beberapa perawi hadis. Sekalipun secara makna hadis tidak ada yang salah, namun mayoritas riwayat yang disebutkan tanpa menyebutkan frasa tersebut. Penambahan frasa wa muslimatin mungkin dimaksudkan sebagai upaya penegasan ulama tentang pentingnya proses pendidikan bagi kaum perempuan. Sehingga ketika menjelaskan kepada khalayak, dia meriwayatkan hadis secara bil ma’na, yakni meriwayatkan hadis berdasarkan substansi maknanya. Sistem periwayatan seperti ini hanya boleh dilakukan oleh ulama ahli hadis yang telah mencapai tingkatan ahli. Lantas riwayat bil ma’na itu terus diriwayatkan dari generasi ke generasi.[15]

Kalau memang kewajiban menuntut ilmu merupakan kewajiban yang berlaku, baik bagi Muslim laki-laki maupun Muslim perempuan, maka artinya mereka memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu. Dengan kata lain, tidak benar kalau ada orang yang membatasi akses pendidikan bagi perempuan, karena hak untuk mendapatkan ilmu merupakan hak dasar yang langsung dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya. [16]

Dari berbagai paparan di atas, sangat jelas Islam memberikan jaminan bagi perempuan untuk memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Keberpihakan Islam terhadap perempuan ini pada hakikatnya merupakan bentuk perlawan dan sekaligus upaya advokasi Rasulullah saw terhadap perempuan-perempuan di masa jahiliyah yang sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak. Melalui proses pendidikan inilah Rasulullah saw telah mengembalikan hak perempuan. Dengan mendapatkan hak pendidikan yang baik, perempuan diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam berbagai bidang kehidupan, baik di level privat maupun publik.

Banyak sekali riwayat hadis yang merekam proses diskusi[17] kaum perempuan di masa Rasulullah, termasuk proses perjuangan mereka untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan laki-laki. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa ada seorang perempuan datang menjumpai Rasulullah saw sembari berkata: “Wahai Rasul, para laki-laki banyak menguasai pengetahuan darimu. Maukah Anda memberikan waktu khusus kepada kami untuk mengajarkan apa yang telah Anda terima dari Allah?” Nabi menjawab, “Baiklah, berkumpullah pada hari ini, di tempat ini.” Kemudian para perempuan pun berkumpul pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan untuk belajar kepada Rasulullah tentang apa yang telah beliau diterima dari Allah SWT. HR.Riwayat Bukhari dan Muslim.

Beberapa riwayat hadis di atas hanya sebagian kecil gambaran tentang komitmen Rasulullah saw untuk memberikan hak pendidikan bagi kaum perempuan. Masih banyak riwayat hadis lain yang menjelaskan bagaimana para sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah tentang sebuah masalah dan Rasul pun dengan sangat senang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut. Dari sini kita yakin bahwa Rasulullah tidak pernah menghalangi perempuan untuk terus menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah senantiasa menstimulasi para sahabatnya untuk terus berpikir kritis dan analitis. Hasilnya pun sangat luar biasa, banyak sekali diskusi, baik di kalangan sahabat perempuan maupun laki-laki yang mencerminkan tradisi keilmuan yang sangat maju pada masanya.

Melalui tradisi keilmuan anti diskriminasi yang dibangun Rasulullah, banyak sekali sosok sahabat perempuan yang akhirnya menjadi ilmuwan terkenal pada zamannya. Bahkan tidak sedikit sahabat perempuan yang menjadi guru bagi sahabat laki-laki. Dalam beberapa riwayat tercatat banyak sekali hadis yang diriwayatkan perawi dari narasumber perempuan, seperti ‘Aisyah Ummul Mukminin, Asma’ binti Abi Bakar, Hafshah binti ‘Umar bin al- Khattab, Khansa’ binti Khidam, Ummu Salamah, Ummu Ayyub, Ummu Habibah, dan banyak lagi yang lain. Ini membuktikan bahwa tradisi keilmuan yang telah dibangun oleh Rasulullah benar-benar memosisikan perempuan dan laki-laki secara sama, sehingga perempuan juga dimungkinkan untuk menjadi guru para sahabat laki-laki lain.

Sistem pendidikan yang dibangun Rasulullah bukan saja memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, namun juga membuka pintu yang sangat lebar bagi perempuan dan laki-laki dari kalangan budak—sebuah status sosial yang dipandang rendah oleh masyarakat pada masa itu. Menurut uraian M. Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan al-Qur’an, banyak perempuan yang tadinya budak belia mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi[18] setelah mengikuti proses pendidikan Rasulullah Saw.

Dari beberapa sumber teologis maupun fakta historis di atas dapat diketahui bahwa Islam menggariskan dan sekaligus menerapkan sebuah sistem pendidikan yang anti diskriminasi. Islam sejak awal memerangi sistem sosial yang mendiskriminasi jenis kelamin tertentu, termasuk bentuk diskriminasi dalam bidang pendidikan. Yang diperjuangkan dan diterapkan dalam Islam adalah sistem pendidikan adil gender, sebuah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk mengembangkan talenta dan kecenderungan intelektual. Melalui sistem pendidikan adil gender inilah akhirnya Rasulullah dan generasi awal kaum Muslimin mampu membuktikan kepada dunia dengan memunculkan sebuah generasi yang tangguh, generasi yang mampu membangun peradaban besar umat manusia.

Islam memberikan ruang dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Dari beberapa sumber teologis maupun fakta historis di atas dapat diketahui bahwa Islam menggariskan dan sekaligus menerapkan sebuah sistem pendidikan yang anti diskriminasi. Islam sejak awal memerangi sistem sosial yang mendiskriminasi jenis kelamin tertentu, termasuk bentuk diskriminasi dalam bidang pendidikan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Rasullah saw. Keberpihakan Islam terhadap perempuan ini pada hakikatnya merupakan bentuk perlawanan dan sekaligus upaya advokasi Rasulullah saw terhadap perempuan-perempuan di masa jahiliyah yang sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak. Melalui proses pendidikan inilah Rasulullah saw telah mengembalikan hak perempuan. Dengan mendapatkan hak pendidikan yang baik, perempuan diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam berbagai bidang kehidupan, baik di level privat maupun publik.

B. Lembaga Pendidikan Khusus Wanita

Mengupayakan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita di dalam pembangunan. Karena, dalam proses pembangunan kenyataannya wanita sebagai sumber daya insani masih mendapat perbedaan perlakuan (diskriminasi). Terutama, jika wanita bergerak di sektor publik dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada pula ketimpangan gender yang dialami oleh pria. Untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita tersebut, perlu didukung oleh perilaku saling menghargai atau saling menghormati, saling membutuhkan, saling membantu, saling peduli dan saling pengertian antara pria dengan wanita. Dengan demikian, tidak ada pihak-pihak (pria atau wanita) yang merasa dirugikan dan pembangunan akan menjadi lebih sukses.

Usaha-usaha untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sesungguhnya sudah lama dilakukan oleh berbagai pihak, namun masih mengalami hambatan. Kesetaraan dan keadilan gender masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum wanita. Dalam pendidikan nasional, menurut data dari Unicef[19], Hampir semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, masuk sekolah dasar (SD), dan Angka Partisipasi Murni (APM)[20] mencapai 93 persen pada tahun 2002, dan belum terlihat jelas adanya kesenjangan jender. Di tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), APM turun menjadi 61,6 persen, dan rasio untuk anak perempuan sedikit lebih tinggi (62,4 persen) daripada untuk anak lakilaki (60,9 persen). Anak yang tinggal di daerah perkotaan (71,9 persen) lebih banyak yang belajar di SLTP dibandingkan dengan yang tinggal di daerah pedesaan (54,1 persen). Jika dilihat dari pendapatan keluarga, jumlah anak bersekolah dari setiap kelompok keluarga terpaut jauh. Penduduk dengan pendapatan terendah yang jumlahnya 20 persen dari seluruh penduduk memiliki APM yang jauh lebih rendah (49,9 persen) dibandingkan dengan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi (72,2 persen).

Data Departemen Pendidikan memperlihatkan adanya kesenjangan jender yang signifikan antara jumlah anak laki-laki dan anak perempuan yang putus sekolah di tingkat SD maupun SLTP.[21] Kemungkinan anak perempuan untuk putus sekolah lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Di SD, dari 10 anak yang putus sekolah, 6 di antaranya anak perempuan dan 4 lainnya anak laki-laki. Demikian halnya di SLTP. Kesenjangan jender antara murid laki-laki dan perempuan yang putus sekolah sedikit lebih tinggi di sekolah lanjutan atas, yaitu 7 anak perempuan dibandingkan 3 anak laki-laki.[22] Sekitar 1,8 juta anak SD berusia 7 – 12 tahun, dan 4,8 juta anak usia 13 – 15 tahun, tidak bersekolah.[23] Dari data angka pindah sekolah bisa dilihat bahwa anak laki-laki maupun perempuan sama-sama berpeluang meneruskan pendidikan mereka dari SD ke SLTP. Jumlah anak laki-laki yang melanjutkan dari SD ke SLTP (83 persen) sedikit lebih tinggi meskipun tidak mencolok dibandingkan anak perempuan (81 persen). Perbedaan jumlah anak laki-laki dan perempuan yang meneruskan pendidikan ke tingkat selanjutnya, yaitu dari SLTP ke sekolah menengah umum (SMU), sedikit lebih besar walaupun tetap tidak signifikan (73 persen untuk anak laki-laki dan 69 persen untuk anak perempuan).

Melihat data di atas, pemerintah telah mengambil kebijakan, tentang perlu adanya strategi yang tepat yang dapat menjangkau ke seluruh instansi pemerintah, swasta, masyarakat kota, masyarakat desa dan sebagainya. Salah satu yang menjadi program pendidikan adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah khusus bagi para wanita.

Ada beberapa model pendidikan luar sekolah yang dikembangkan oleh pemerintah yang dilakukan oleh Diknas yang di sebut dengan pendidikan pemberdayaan perempuan yaitu pendidikan menjahit dan keterampilan masak. Tetapi orientasi pendidikan tetap ada pada stereotype untuk perempuan. Pendidikan yang dilakukan oleh NGO perempuan adalah pendidikan yang mengarah kepada terciptanya keadilan. Selain program pemerintah untuk pendidikan khsusus wanita, ada beberapa lembaga khusus wanita yang didirikan oleh individu, seperti di bawah ini.

1. Perguruan Diniyah Puteri

Rahmah el-Yunusiyyah. Perempuan ini lahir di Sumatera Barat pada tahun 1900. Mengingat pentingnya pendidikan bagi perempuan, ia mendirikan lembaga pendidikan khusus perempuan “Perguruan Diniyah Puteri” yang resmi berdiri pada 1 November 1923 dan masih bertahan sampai kini. Lembaga pendidikan ini terus mengalami perkembangan meskipun harus menghadapi tantangan dan hambatan. Sebagai perempuan pejuang dan pendidik, ia pernah juga mendirikan sekolah puteri di Jakarta pada zaman penjajahan Belanda (Aminuddin Rasyad, 1983).[24] Selain itu, beliau juga mendirikan lembaga untuk pendidikan Alquran, Menjesal School untuk kaum ibu yang belum mampu baca tulis, Freubel School (Taman Kanak-Kanak), Junior School (setingkat HIS), hingga Diniyyah School Puteri 7 tahun secara berjenjang dari tingkat Ibtidaiyah (4 tahun) dan Tsanawiyah (3 tahun). Beliau juga mendirikan Sekolah Tenun pada tahun 1936 di kompleks Diniyyah School Puteri.[25]

2. Pondok Pesantren Attaqwa Putri

Sosok kiai desa, KH. Noer Alie, yang pada tahun 2006 lalu dianugrahkan sebagai pahlawan nasional. Sebagai sosok kiai yang terkemuka, beliau mengerti betul akan makna pentingnya pendidikan, tidak hanya bagi laki-laki, namun juga perempuan. Sejak tahun 1965, beliau telah mendirikan sebuah lembaga pendidikan khusus perempuan, bernama Pondok Pesantren Attaqwa Putri. Kebijakan beliau untuk membuat sebuah lembaga pendidikan bagi perempuan adalah sebuah terobosan tersendiri, terutama jika melihat konteks masa itu.

Model kepemimpinan beliau, disadari atau tidak, mengusung semangat dan perspektif gender. Beliau menyadari sepenuhnya fungsi pendidikan dan pengaruh pendidikan bagi setiap orang, terutama perempuan. Menjelang setengah abad usia pendirian pesantren tersebut, banyak hal telah terjadi, tidak hanya di lingkungan pesantren, namun juga bagi masyarakat luas. Keberadaan dan pengaruh pesantren tersebut, tentunya tidak terlepasdari keberadaan sosok KH. Noer Alie, telah membawa sebuah konstelasi baru dalam dunia sosial budaya di wilayah Bekasi, sebuah perubahan besar yang dimulai dari suatu langkah sederhana: pendidikan bagi perempuan, dan membawa implikasi yang sangat luas: perubahan sosial di masyarakat.

Dalam bentuk konkretnya, tujuan pendidikan di pondok ini adalah membentuk muslimah yang: (1) cerdas, yaknisantri yang mempunyai kecerdasan untuk memahami dan menerima Islam secara kaffahdan mempunyai kesanggupan untuk menggali ilmu dengan ikhlas, (2) benar, yakni santriyang mempunyai aqidah yang benar, melakukan ibadah yang baik dan memiliki akhlak yang karimah (terpuji), (3) terampil, yakni santri yang mempunyai kemampuan untuk membaktikan ilmunya ditengah masyarakat dan mempunyai kesanggupan untuk  berusaha, dan (4) disiplin, yakni santri yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi untuk mengatur waktu dan kehidupannya. Di samping tujuan-tujuan yang telah dijelaskan di atas, pondok ini jugamenetapkan tujuan-tujuan lain, yaitu: (1) meningkatkan Sumber Daya Manusia perempuan yang dicapai dengan meningkatkan kualitas SDM santrinya semaksimalmungkin untuk bekal mereka di masyarakat, baik berupa pelajaran agama dan umum,tata cara beribadah, dan memberikan berbagai keterampilan kepada santri yang belajar di pondok ini, (2) Membentuk calon-calon guru dan dai’yah yang siap pakai di masyarakatyang dicapai dengan memberikan pelajaran berupa praktek mengajar sore bagi siswi tiga aliyah, latihan berpidato pada acara muhadharah, latihan berceramah di majelis-majelis taklim di sekitar pondok, dan praktek mengajar di beberapa Madrasah Ibtidaiyah yang bernaung di bawah Yayasan Attaqwa, dan (3) Mencetak pemimpin-pemimpin Islam yang mempunyai visi dan misi yang istiqamah sebagai iqamatuddin (Huda, 2001:8-9).

3. Kapal Perempuan[26]

Kapal Perempuan (singkatan dari Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk  Perempuan) adalah lembaga yang merupakan pusat pembelajaran bagi perempuan Indonesia. Lembaga swadaya masyarakat ini menyuarakan hak pendidikan perempuan  dan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan agar para perempuan ini bisa survive menghadapi hidup.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan atau mengkaitkan antara proses pendidikan  dan pengorganisasian. Salah satu Strateginya adalah pendidikan diarahkan kepada ibu-ibu rumah tangga. Di sini ibu rumah tangga adalah sektor yang tidak banyak  dilirik, karena status Quo padahal ibu rumah tangga menjadi sektor yang penting. Dalam melakukan pendidikan maupun pengorganisasian ini tidak terhenti pada proses-proses pendidikan pada komunitas tetapi mendorong komunitas dan juga mendorong kelas menengah di seputarnya menjadi kelompok yang dapat menuntut untuk juga melakukan advokasi kebijakan dan untuk melakukan pendidikan.

C. Pendidikan Koedukasi (Co-Education)

Koedukasi (co-education),[27] berasal dari kata “co” yang berarti sama, sedangkan “ducation” adalah proses latihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, keterampilan dan karakter. Utamanya dilaksanakan oleh lembaga formal melalui pengajaran dan latihan.[28] Ali Al-Jumbulati lebih detail menjelaskan bahwa koedukasi berarti “co educational class” yang berarti percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kelas.[29] Dengan demikian, koedukasi yang dimaksud adalah sistem pendidikan yang dilakukan melalui proses belajar mengajar yang menggambungkan pria dana wanita dalam suatu ruangan (kelas), atau sering pula dikenal dengan pendidikan campuran.

Lawan dari koedukasi adalah segregasi[30], yakni pemisahan lelaki dan perempuan, misalnya di Pesantren.Segregasi itu dalam sistem pendidikan masyarakat Eropa dan Barat sangat kuat. Bahwa perempuan itu mendapatkan pendidikan yang universal, sistem pendidikan yang dikenal dalam pendidikan Barat disebut dengan co-education, laki-laki dan perempuan itu belajar dalam satu kelas. Yakni, secara universal, baru terjadi pada awal abad ke-20. Sekarang juga masih terjadi, perguruan tinggi yang disebut dengan college, memang masih segregated. Seperti di Coloumbia, itu ada college khusus untuk perempuan, namanya “Barnard College”, laki-laki tidak boleh belajar di situ. Di Harvard juga ada. Terlepas dari itu, memang kemudian, pendidikan yang co-education, mulai meluas baru pada awal abad ke-20 ini.[31]

Munculnya sistem koedukasi pendidikan dilandasi oleh diizinkannya keberadaan lembaga-lembaga Asing di negeri-negeri Islam, dan biasanya melaksanakan pendidikan melalui kebebasan penuh, tanpa pengawasan dari pihak pemerintah.[32] Artinya, segala sistem operasional yang dijalankan terselubung ke dalam sistem pendidikan dan berkedok sebagai sistem pendidikan Islam.

Berkaitan dengan hal di atas, sistem pendidikan Islam memiliki keunikan tersendiri, akibat adanya aturan-aturan nilai yang terkadang dianggap menyimpang dari pemenuhan nilai-nilai pendidikan Islami. Salah satu yang urgen dikaji bahwa pendidikan berlaku kepada seluruh manusia, tidak mengenal adanya perbedaan streotipe jenis kelamin. Namun terdapat pandangan berbeda dalam kesamaan pria dan wanita dalam sistem pemerolehan pendidikan dengan memandang sisi posistif dan negatifnya.

Al-Qabisy berpendapat bahwa tidak baik anak pria dan wanita bercampur dalam suatu kelas, karena dikhawatirkan rusak moralnya.[33] Hal yang demikian dapat memperburuk tingkah laku anak-anak. Maka pemisahan tempat pendidikan wajib dilakukan demi terjaga keselamatan anak-anak dari  penyimpangan-penyimpangan akhlak. Tidak diketahui secara pasti tentang batasan umur tentang tidak bolehnya anak pria dan wanita bercampur dalam suatu kelas, namun al-Qabisy hanya mengatakan bahwa anak yang berusia muharriqah (masa pubertas/remaja) tidak memiliki ketenangan jiwa dan timbul dorongan yang kuat untuk mempertahankan jenis kelaminnya hingga ia sampai pada usia dewasa. Jika demikian, berarti anak dewasa dapat saja diadakan koedukasi pendidikan. Dapat dipahami pula, bahwa al-Qabisy dapat saja menerima koedukasi, hanya saja dengan syarat koedukasi diterapkan dalam batas kewajaran dan tidak menjadikan kerusakan moral.

Berbeda dengan al-Qabisy, Rasyid Ridha yang dikenal sebagai seorang tokoh pembaharu abad XIX yang sangat memperhatikan pendidikan wanita, menolak adanya “manfaat” dari koedukasi sebagai salah satu pemerolehan pendidikan yang setara antar laki-laki dan wanita. Ia melihat bahwa koedukasi bukan sekedar memiliki kekurangan, namun dapat mendatangkan malapetaka. Menurutnya, tradisi sistem edukasi merupakan adopsi dari orang-orang Eropa, bukan dari pengetahuan sempurna dan kebebasan berpikir, bukan pandangan yang halus dan lembut dan bukan pula dari hasil pertimbangan yang mendapatkan manfaat.[34] Dengan demikian, Rasyid Ridha menolak adanya koedukasi itu dari segi negatifnya, dan tidak memandang adanya segi positif atau manfaat dari sistem koedukasi dalam pendidikan Islam.

Diasumsikan bahwa, Rasyid Ridha lebih menekankan pada tujuan atau hasil dari pendidikan campuran ini. Sehingga pandanganya yang lebih ekstrim ini mampu menghasilkan  tokoh-tokoh pendidik dari wanita muslim,  yang justru berupaya lebih memikirkan masa depan wanita. Artinya, implikasi yang muncul sesudahnya adalah merupakan upaya pemberontakan bagi wanita untuk lebih melihat sisi negatif dan positif dari sistem koedukasi ini. Apakah menimbulkan hasil yang cukup signifikan dan memiliki akses manfaat yang lebih luas terhadap perjuangan kaum wanita. Olehnya itu, pandangan Rasyid Ridha menggugah dunia pendidikan untuk lebih berhati-hati terhadap penerapan sistem koedukasi dalam pendidikan Islam, yang mesi dipahami secara arif, bijaksana dan kondisional dalam meraih tujuan pendidikan yang ideal pada setiap ruang dan waktu. Utamnya bagi pengelola lembaga pendidikan untuk super hat-hati dari kemungkinan hasil atau manfaat dari lembaga pendidikan bersangkutan.

D. Learning Society

Seiring dengan gencarnya sosialisasi tentang tema masyarakat madani (civil society), pada saat ini juga sering disosialisasikan mengenai perlunya masyarakat belajar (learning society) atau biasa juga disebut dengan educational society. Learning society secara praktek sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia meski belum secara maksimal namun, secara konsep masih meraba-raba. Artinya, bila civil society telah mulai diperkenalkan dan disosialisasikan, maka untuk learning society belum ditemukan konsep yang matang dan fixed, sehingga istilah learning society belum populer didengungkan apalagi dimasyarakatkan[35]. Pembahasan tentang learning society pada tahun 1971 telah diperkenalkan oleh Husen. Menurut pendapatnya, learning society adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam bidang pendidikan[36]. Selama ini peran lembaga pendidikan formal, dalam arti sekolah, yang baru mendapatkan perhatian. Sementara pendidikan non formal dan informal di Indonesia belum mendapatkan perhatian, mulai mendapatkan perhatian hanya dalam porsi yang sedikit. Berkaitan dengan masalah ini, dia menekankan adanya suatu kenyataan bahwa sekolah adalah dan haruslah merupakan bagian integral dari masyarakat di sekitarnya, dan sama sekali tidak boleh bergerak di dalam kehampaan kehidupan sosial.

Pemahaman terhadap dunia pendidikan yang terfokus pada pendidikan formal saja tidaklah tepat, sebab konsep pendidikan (mendidik) dapat diartikan secara luas. Hal ini dipahami untuk menyebut semua upaya untuk mengembangkan tiga hal, yaitu pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup diri seseorang atau sekelompok orang. Dengan kata lain, untuk menyebutkan peristiwa yang dampaknya ialah berkembangnya pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup diri seseorang atau sekelompok orang. Kalau suatu pendidikan sejak awal dirancang untuk mengembangkan ketiga hal tersebut, maka hal ini disebut sebagai pendidikan formal dan pendidikan non formal. Sebaliknya, apabila suatu tindakan yang sebenarnya tidak dirancang untuk mengembangkan ketiga hal tersebut, melainkan berdampak demikian, maka peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai pendidikan informal. Dengan demikian, pendidikan formal dan non formal selalu berupa upaya atau ikhtiar, sedangkan pendidikan informal selalu berupa peristiwa. Jika dicermati lebih jauh, pemahaman terhadap ketiga jenis pendidikan tersebut diketengahkan untuk memberikan pengertian baru terhadap peran pendidikan formal dan non formal. Dalam pengertian baru ini, maka kegiatan pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, akan tetapi juga di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pada gilirannya nanti tidak hanya pendidikan formal dalam arti sempit, sekolah yang mendapatkan perhatian, akan tetapi juga pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan masyarakat (luar sekolah).

Pemahaman yang sekarang berkembang adalah menekankan pendidikan formal pada lingkungan sekolah, sehingga sekolah mendapat perhatian yang cukup besar. Sebagai konsekuensinya, apabila terjadi suatu ketidakselarasan atau penyimpangan pendidikan yang berlangsung dengan tujuan yang ditetapkan, maka sekolah akan mendapatkan sorotan yang paling tajam. Sementara pendidikan di luar sekolah dan pendidikan keluarga kurang mendapatkan perhatian, atau bahkan cenderung terabaikan. Inilah yang kemudian membuat situasi pendidikan terlihat pincang, sebab pertumbuhan setiap manusia atau setiap masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pengalaman pendidikan formal. Pengaruh-pengaruh yang datang dari pengalaman-pengalaman pendidikan non formal dan informal sungguh tidak kalah penting. Dari sini dapat dilihat arti penting pendidikan dalam lingkungan di luar sekolah (baca: masyarakat) dan pendidikan di lingkungan keluarga. Untuk itu dibutuhkan kondisi yang mendukung terciptanya suatu masyarakat dan keluarga yang terus-menerus berada di dalam nuansa proses belajar (non formal dan informal). Beberapa harapan yang ingin dicapai melalui learning society, khususnya jika dikaitkan dengan pendidikan keluarga. Usaha yang dapat dilakukan guna mewujudkan masyarakat belajar adalah dengan memberdayakan keluarga agar menjadi keluarga yang gemar belajar. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat sangat menentukan karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Pengaruh keluarga dalam hal ini adalah mengarahkan proses tumbuh kembang anak dalam masyarakat.

Anak lahir dalam keadaan fitrah, artinya anak berpotensi tauhid dan berpotensi untuk berbuat baik. Tidak ada anak yang memiliki bakat jelek, apabila diberi kesempatan dan diberi peluang untuk mengembangkan potensinya dengan baik, maka ia akan menjadi baik. Kenakalan anak misalnya, secara psikologis membutuhkan kreatifitas dan keberanian, yang keduanya bukan potensi bawaan sejak lahir, akan tetapi merupakan perolehan dari hasil belajar dan interaksi dengan lingkungan. Oleh sebab itu, kenakalan anak munculnya sebagian besar berasal dari keluarga dan masyarakat. Sumber dari keluarga antara lain: rumah tangga yang tidak harmonis, orang tua yang acuh terhadap perkembangan anak, memanjakan anak secara berlebihan, mendidik anak secara keras dan otoriter, kebiasaan hidup yang tidak baik, ketidakmampuan orang tua untuk mengendalikan anak dari pengaruh luar yang merusak[37]. Dalam kaitan ini, Ruben[38] mencontohkan jika anak berada dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan maka ia akan tumbuh dan belajar untuk berkelahi. Sementara itu, menurut Akhir[39] dalam memberdayakan pendidikan keluarga, relevan untuk ditampilkan beberapa fungsi keluarga, yaitu: (a) fungsi keagamaan, (b) fungsi cinta kasih, (c) fungsi reproduksi, (d) fungsi ekonomi, (e) fungsi pembudayaan, (f) fungsi perlindungan, (g) fungsi pendidikan dan sosial, (h) fungsi pelestarian lingkungan. Di samping memberdayakan pendidikan keluarga, upaya mewujudkan learning society adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan proses belajar informal dan non formal. Permasalahan yang berkaitan dengan lemahnya peran masyarakat, antara lain dapat dilihat dari lemahnya kontrol sosial dan kontrol moral dalam masyarakat terhadap penyimpangan-penyimpangan perilaku, pergeseran tata nilai baik dan buruk dalam masyarakat, serta menurunnya tanggung jawab sosial. Ikut melengkapi menurunnya peran masyarakat ini adalah kemajuan media informasi dan komunikasi yang mampu membuka dinding-dinding kamar setiap rumah sampai ke pedesaan yang tidak dapat diimbangi dengan kesiapan mental anggota masyarakat.

Pertanyaan yang perlu dijawab dalam masalah ini adalah bagaimana menciptakan suatu masyarakat yang gemar belajar banyak hal yang positif dan suka bekerja keras sekaligus bermoral. Di negara-negara Eropa, dalam usahanya mewujudkan learning society dengan melalui lima periode[40], diawali dengan diberlakukan-nya pendidikan formal tingkat dasar pada tahun 1815-1880. Pada awal abad 20 dilak-sanakannya pendidikan umum, yang diikuti oleh setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, atau golongan. Pelaksanaan pendidikan tersebut dapat diistilahkan dengan wajib belajar. Pertengahan abad 20, yakni tahun 1950-1960, terjadi ledakan peserta didik di segala jenjang pendidikan. Pada tahap selanjutnya, lahir konsep pendidikan orang dewasa (adult/permanent/recurrent education) atau dapat disebut sebagai long life education. Periode ini diakhiri dengan masuknya teknologi di dunia pendidikan. Seperti dinyatakan oleh Adler dalam Salkind[41] bahwa tujuan dari proses belajar adalah pertumbuhan; tidak seperti tubuh kita yang semakin uzur, sementara pikiran kita dapat tumbuh terus selama hayat dikandung badan (The purpose of learning is growth, unlike our bodies, our minds can continue growing as we continue to live). Berdasarkan paparan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa learning society berkembang dengan cara bertahap. Pertama yang harus dilakukan adalah memberi peluang pada masyarakat untuk mengembangkan proses belajar melalui pendidikan. Selama ini, pendidikan memang telah menunjukkan perannya, akan tetapi tidak jarang peran tersebut tidak selaras dengan gerak pembangunan di sektor lainnya, sehingga terlihat pincang. Oleh karena itu, bergulirnya gagasan otonomi daerah, yang diikuti oleh otonomi pendidikan perlu disambut gembira, dengan harapan peran masyarakat dalam pendidikan dan proses belajar dapat berlangsung secara maksimal dan optimal. Pada sisi lain, dengan adanya otonomi pendidikan diharapkan akan meningkatkan tanggungjawab masyarakat terhadap keberlangsungan kehidupan, khususnya dalam mempersiapkan generasi mudanya, guna menyongsong masa depan yang lebih baik dengan penuh optimisme. Gagasan tentang learning society semestinya diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap makna pendidikan, sehingga perwujudan masyarakat belajar akan lebih mudah tercapai. Usaha dalam mewujudkan masyarakat belajar ini tidak terlepas dari political will pemerintah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan, termasuk di dalamnya keterlibatan masyarakat dalam memutuskan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

PENUTUP

Permasalahan Gender memang terus bergulir hingga sekarang. Dalam dunia kerja atau dunia pendidikan, masalah gender sangat banyak diperbincangkan. Jika dilihat dari historis awalnya lahirnya gender di dunia Barat, maka kesetaraan gender lebih tidak memihak kepada para wanita. Awalnya, gender merupakan cara pandang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang dikontruksikan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan melalui proses  yang panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, gender berpengaruh terhadap lembaga-lemabaga pendidikan, yangmana dengan isu gender muncul perbedaan antara cara menuntut ilmu bagi laki-laki dan wanita.

Berkaitan dengan aktivitas manusia dalam dunia pendidikan dan tentang pentingnya sebuah pendidikan Islam bagi setiap kalangan, terutama bagi kaum perempuan yang rentan dengan situasi dan kondisi yang kerapkali bertentangan dengan kejiwaannya, maka berbeda dengan gender versi Barata, dalam Islam sejak awal lahirnya Islam, ia mengutamakan nilai-nilai pembelajaran universal. Kalau memang kewajiban menuntut ilmu merupakan kewajiban yang berlaku, baik bagi Muslim laki-laki maupun Muslim perempuan, maka artinya mereka memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu. Dengan kata lain, tidak benar kalau ada orang yang membatasi akses pendidikan bagi perempuan, karena hak untuk mendapatkan ilmu merupakan hak dasar yang langsung dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya.

Islam memberikan jaminan bagi perempuan untuk memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Keberpihakan Islam terhadap perempuan ini pada hakikatnya merupakan bentuk perlawan dan sekaligus upaya advokasi Rasulullah saw terhadap perempuan-perempuan di masa jahiliyah yang sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak.

Di zaman modernisasi sekarang ini, lembaga pendidikan Islam cukup beragam. Kaitannya dengan pendidikan wanita, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan khusus wanita. Berdirinya lembaga pendidikan khusus wanita ini tidak terlepas dari permasalahan diskriminasi terhadap wanita. Memang dengan berdirinya pendidikan khsusus wanita, dirasa menghasilkan pendidikan yang lebih bebas bagi wanita. Tetapi jika kita melihat bahwa dengan dibedakannya cara memperoleh pendidikan antara laki-laki dan wanita, maka wacana berpikir dirasa kurang meluas. Jika ada interaksi antara laki-laki dan wanita dalam pendidikan (co-education), maka perbedaan cara berpikir akan dirasa menghasilkan ilmu yang lebih luas. Memang di satu sisi Islam melarang bercampur baur (ikhtilat) antara laki-laki dan wanita, namun jika kita ambil manfaat persamaan gender dalam memperoleh pendidikan, akan memberikan corak beragam dalam pendidikan dan akan memunculkan wawasan yang luas terhadap cara berpikir.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku

v  A.S Homby dan E.C Parwell. An English Reader’s Dictionary. Jakarta: PT.Pustaka Ilmu 1992.

v  Ali al-Jumbulati. Dirasatun Muqaranatun fit Tarbiyyatil Islamiyyah, terj. M. Arifin, Perbandingan Pendidikan Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

v  Al-Rasyidin dan Samsul Nizar. Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

v  B.D Ruben. Communication and Human Behavior. New York: Macmillan Publ.Co, 1988, 2nd Edition.

Daurul mar-ati fi ishlaahil mujtama.

v  Edgar F.Borgatta. Encyclopedia of sociology. New York: Macmillan Publishing Company, 1984, Vol II.

v  Helen Tiemey. Women’s Studies Encyclopedia. New York: Gree Wook Pree, Vol.1.

v  Jill Stean. Gender And International Relation. London: Polity, 1998.

v  John M.Echos dan Hasan Shadeli. Kamus Ingris – Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1983.

v  John, M.M. Echols. An English- Indonesia Dictionary, diterjemahkan oleh Hasan Shadily dengan judul “Kamus Inggris-Indonesia”. Jakarta: Gramedia, 1988.

v  Katimin. Mozaik Pemikiran Islam dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

v  Khoiruddin Nasution. Fazlur Rahman tentang wanita. Yogyakarta: Tazzafa dan academia, 2002.

v  M. Chabib Thoha. Kapita Selekta Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

v  Mansour Faqih. Analisis Gender dan Trasnformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, cet ke-7.

v  Muhammad Abdul Alim Mursi. Al-Targhib fi al-Ta’lim fi Alamil al-Islamy, diterjemahkan oleh Majid Khan dengan judul “Westernisasi dalam Pendidikan Islam”. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.

v  N Salkind. Theories of Human Development. New York: John Wiley and Sons, 1985.

v  Noah Webster. Webster New Twentieth Century Dictionary of The English Language. US of America: Williams Collins Publisher, 1972.

v  Torsten Husen. Masyarakat Belajar, terjemahan Surono Hargsewoyo. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995.

v  Victoria Neufeldt. Websster’s New Dictionary. New York: Websters New York Clevenland, 1984.

v  Yaumil C.A. Akhir. Reformasi Pendidikan sebagai Upaya Memaksimalkan Hasil Pendidikan, dalam Dawam Raharjo (ed.), Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional. Jakarta: Intermasa, 1997.

 

Artikel

v  Nasruddin Umar. Perspektif Jender Dalam Islam, Dalam Paramadina. No.1.Vol.1 1998.

v  Rasyid Ridha. Al-Jam’u baina al-Mas’alat al-Zukuran wa al-Madaris. Al-Manar XXX No.2, 1348 H/1929 M.

v  Siti Marhamah Mujib, Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender (Penulis adalah Dosen STAINU Jakarta dan Ketua PSG STAINU Jakarta).

v  Unicef. Lembar Fakta Pendidikan Untuk Anak Perempuan di Indonesia.

v  Wawancara yang dilakukan oleh AD.Kusumaningtyas dari Swara Rahima dengan Missi pendiri lembaga pendidikan bagi wanita (Kapal Perempuan). Pendidikan : Proses Penyadaran Menuju Perubahan!”. Opini 1 Edisi 39 (Senin, 17 September 2012 05:44 ulfah).

 

Internet

v  Azyumardi Azra. Wanita-Muslimah Dalam Sejarah Pendidikan Islam; Tidak Ada Segregasi Laki-Laki dan Perempuan. www.rahima.or.id (Sun, 15 Feb 2009 19:52:29 -0800).

http://www.ccde.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=680:pejuang-perempuan-yang-terlupakan&catid=3:bingkai&Itemid=4

http://www.ccde.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=493:rahmah-el-yunusiyah-ibu-pendidikan-indonesia&catid=3:bingkai&Itemid=4


[1] Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman tentang wanita (Yogyakarta: Tazzafa dan academia, 2002), h.2.

[2] Matriarchi, dapat dipahami sebagai suatu sistem masyarakat, dimana kaum wanita yang menjadi kepala keluarga atau kepala suku, lihat A.S Homby dan E.C Parwell, An English Reader’s Dictionary (Jakarta: PT.Pustaka Ilmu 1992), h.2001.

[3] Nasruddin Umar, Perspektif Jender Dalam Islam, Dalam Paramadina (No.1.Vol.1 1998), h.97.

[4] Lihat Q.S. At-Taubah: 71-72, Q.S. Al-Bakarah: 187, Q.S. Al-Ahzab : 35, Q.S. AlMu’min:40.

[5] Katimin, Mozaik Pemikiran Islam dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h.296.

[6] John M.Echos dan Hasan Shadeli, Kamus Ingris – Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1983), h.256.

[7] Victoria Neufeldt, Websster’s New Dictionary  (New York: Websters New York Clevenland, 1984), h.153.

[8] Arti yang lazim untuk kata gender adalah perbedaan sifat, peran, mentalitas antara laki-laki dan perempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultural. Lihat, Mansour Faqih, Analisis Gender dan Trasnformasi Sosial, cet ke-7 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.8.

[9] Helen Tiemey, Women’s Studies Encyclopedia, Vol.1 (New York: Gree Wook Pree), h.153.

[10] Edgar F.Borgatta, Encyclopedia of sociology, Vol II (New York: Macmillan Publishing Company, 1984), h.748.

[11] Jill Stean, Gender And International Relation ( London: Polity, 1998), h.10.

[12] Patriarki adalah sistim yang berlawanan arah dengan sisitim matriarki. Patriarki dapat diartikan sebagai susunan masyarakat dengan laki-laki sebagai kepala keluarga. Atau masyarakat maupun suku yang diperintah oleh kaum laki-laki.

[13] Awal mula tumbuhnya generasi baru adalah dalam asuhan para wanita, yang ini semua menunjukkan mulianya tugas kaum wanita dalam (upaya) memperbaiki masyarakat. Lebih lanjut baca Kitab Daurul mar-ati fi ishlaahil mujtama, h.3-4.

[14] Kendati ayat ini tertuju kepada pribadi Muhammad SAW., namun tidak ada isyarat penghususan, terlihat pada pernyataan Allah Iqra’: bacalah, yang oleh M. Quraisy Shihab dipaparkan, bahwa kata ini mulanya bermakna mengumpulkan, selanjutnya ia menjelaskan: “Apabila Anda merangkai huruf atau kata kemudian Anda mengucapkan rangkaian tersebut maka Anda telah menghimpunnya dan membacanya. Dengan demikian, realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan, tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Karenanya, dalam kamus-kamus ditemukan arti dari kata tersebut. Antara lain: menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan sebagainya, yang kesemuanya bermuara pada arti menghimpun”.

[15] Artikel dari Siti Marhamah Mujib, Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender (Penulis adalah Dosen STAINU Jakarta dan Ketua PSG STAINU Jakarta).

[16] Ibid.

[17] Di antara bentuk diskusi kritis yang ditunjukkan sahabat perempuan Rasul adalah apa yang telah disampaikan Ummu Salamah. Beliau bertanya kepada Rasulullah perihal posisi kaum perempuan dalam al-Qur’an sebagai berikut:“Wahai Rasulullah, mengapa kami tidak disebut-sebut dalam dalam al-Qur’an sebagaimana kaum laki-laki?” Ummu Salamah kembali berkata, “Sampai akhirnya aku terkejut ketika [mendengar] Rasulullah bersuara dari atas mimbar, ‘Wahai sekalian manusia.’ Aku pun langsung menutup rambutku dan mendekat ke arah pintu untuk mendengar [suara beliau]. Aku mendengar Rasulullah bersabda, ‘Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla [sejak ini] berfirman,”Sesungguhnyanya kaum Muslimin-Muslimat dan Mukminin-Mukminat.'” (H.R.Ahmad).

[18] Al- Muqarri dalam bukunya yang berjudul Nafhu al-Thib misalnya—sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Abdul Wahid Wafi—memberitakan bahwa Ibnu Al-Mutharraf, seorang pakar bahasa pada masanya, pernah mengajarkan sastra Arab kepada seorang perempuan sampai akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri, khususnya dalam bidang puisi. Akhirnya, perempuan itu pun dikenal dengan nama al-Arudhiyat—yang akhirnya menjadi salah satu nama cabang ilmu sastra Arab—karena keahliannya dalam bidang tersebut.

[19] Unicef, Lembar Fakta Pendidikan Untuk Anak Perempuan di Indonesia.

[20] APM adalah jumlah anak kelompok usia tertentu yang duduk di bangku sekolah dibandingkan dengan jumlah seluruh anak dalam kelompok usia tersebut. Untuk pendidikan di sekolah dasar, kelompok usia anak-anaknya adalah 7-12 tahun, sedangkan untuk pendidikan di sekolah lanjutan pertama, kelompok usianya 13-15 tahun.

[21] Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah anak yang berhenti sekolah pada saat tahun ajaran masih berlangsung, termasuk mereka yang sudah lulus tetapi tidak meneruskan ke jenjang berikutnya, dari jumlah seluruh anak yang terdaftar di sekolah pada tahun ajaran tersebut.

[22] Departemen Pendidikan Nasional (2002).

[23] SUSENAS (2002).

[26] Wawancara yang dilakukan oleh AD.Kusumaningtyas dari Swara Rahima dengan perempuan yang  akrab dipanggil Mbak Missi pendiri lembaga pendidikan bagi wanita (Kapal Perempuan) “Pendidikan : Proses Penyadaran Menuju Perubahan!” : Opini 1 Edisi 39 (Senin, 17 September 2012 05:44 ulfah). Di Unduh tanggal 23 Oktober 2012.

[27] Menurut Echols, koedukasi berasal dari kata co-operate yang berarti kerjasama, dan kata educational bermakna pendidikan. Lihat John, M.M. Echols, An English- Indonesia Dictionary, diterjemahkan oleh Hasan Shadily dengan judul “Kamus Inggris-Indonesia” (Jakarta: Gramedia, 1988), h.147.

[28] Noah Webster, Webster New Twentieth Century Dictionary of The English Language (US of America: Williams Collins Publisher, 1972), h. 345 & 576.

[29] Ali al-Jumbulati, Dirasatun Muqaranatun fit Tarbiyyatil Islamiyyah, terj. M. Arifin, dengan judul Perbandingan Pendidikan Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.94.

[30] Secara historis, munculnya segregasi dalam Islam pada masa belakangan. Kalau kita lihat sumbernya, doktrin-doktrin fiqhiyah, mengenai laki-laki dan perempuan mulai terumuskan secara lebih mapan oleh para fuqaha. Maka pada masa itulah batas-batas tentang hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu terumuskan. Kemudian yang menjadi bahagian dari masyarakat muslim. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam lembaga-lembaga pendidikan di Timur Tengah, khususnya setelah bangkitnya ortodoksi sunni, dalam pengertian; Fiqh Madzhab empat, Kalam Asy’ari, Tasawuf al-Ghazali, yang lalu direpresentasikan dalam lembaga pendidikan oleh Nizhamiyah. Madrasah Nizhamiyah di Baghdad itu memang hanya disediakan khusus untuk lelaki, perempuan tidak ada (dilarang, red.). Jadi, kalau ada perempuan yang ingin menuntut ilmu, ingin menjadi ulama’, harus belajar private kepada guru atau para ulama tertentu yang dipercayai oleh orang tuanya. Dan dari situlah muncul ulama’-ulama’ perempuan, tapi tidak melalui co-ed (ko-edukasi, bergabung, atau bersama-sama, red.) dengan lelaki di Madrasah. Dalam sejarah ada lembaga yang disebut kuttab; lembaga dasar. Yaitu pendidikan dasar untuk belajar mengaji, belajar tata bahasa Arab, baca-tulis al-Qur’an, pokoknya tentang dasar-dasar Islam, seperti juga, aqidah, ibadah, dan tentang yang pokok-pokok itu. Dan dalam prosesnya dalam kuttab ini juga tidak ada pemisahan antara lelaki dan perempuan. Wawancara yang dilakukan oleh herri.permana kepada Prof.Dr.Azyumardi Azra, Wanita-Muslimah Dalam Sejarah Pendidikan Islam; Tidak Ada Segregasi Laki-Laki dan Perempuan (www.rahima.or.id: Sun, 15 Feb 2009 19:52:29 -0800). Di download 23 Oktober 2012.

[31] Wawancara yang dilakukan oleh herri.permana kepada Prof.Dr.Azyumardi Azra, Wanita…,(www.rahima.or.id: Sun, 15 Feb 2009 19:52:29 -0800), Di download 23 Oktober 2012.

[32] Koedukasi ini berlangsung pada masa Pemerintahan Muhammad Ali di Mesir, yang mana banyak mengirim pelajar Mesir ke Perancis dan banyak mendatangkan tenaga pendidik dari luar, sehingga pemikkiran mereka tentang kemajuan Eropa saat itu banyak mempengaruhi kondisi pendidikan Mesir dan dunia Islam pada umumnya. Muhammad Abdul Alim Mursi, Al-Targhib fi al-Ta’lim fi Alamil al-Islamy, diterjemahkan oleh Majid Khan dengan judul “Westernisasi dalam Pendidikan Islam” (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), h108.

[33] Pandangan serupa muncul dari Sachnun dan Abd. Alim Mursi yang menyolong pandangan al-Qabisy. Sachnun menyatakan bahwa guru yang paling tidak disukai adalah guru yang mengajar anak-anak wanita remaja kemudian dicampurkan dengan anak-anak pria remaja, maka akan mengakibatkan kerusakan fatal, terutama bagi wanita remaja. Demikian halnya Mursi, mengatakan bahwa menuntut ilmu pengetahuan merupakan hak bagi setiap wanita, namun tempat belajarnya harus terpisah karena mudharatnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Ali al-Jumbulati, Dirasatun Muqaranatun fit Tarbiyyatil Islamiyyah, terj. M. Arifin, dengan judul Perbandingan Pendidikan Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.94.

[34] Rasyid Ridha, Al-Jam’u baina al-Mas’alat al-Zukuran wa al-Madaris (Al-Manar XXX No.2, 1348 H/1929 M.), h.122.

[35] Al-Rasyidin dan Samsul Nizar. Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis  (Jakarta: Ciputat Press, 2005).

[36] Torsten Husen, Masyarakat Belajar, terjemahan Surono Hargsewoyo (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995).

[37] M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

[38] B.D Ruben, Communication and Human Behavior. 2nd Edition (New York: Macmillan Publ.Co, 1988).

[39] Yaumil C.A. Akhir, Reformasi Pendidikan sebagai Upaya Memaksimalkan Hasil Pendidikan, dalam Dawam Raharjo (ed.), Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional (Jakarta: Intermasa, 1997).

[40] Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat…, (Jakarta: Ciputat Press, 2005).

[41] N Salkind, Theories of Human Development (New York: John Wiley and Sons, 1985).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s