Analisis Kebijakan Pendidikan Islam

PENDIDIKAN AGAMA SEBAGAI UPAYA PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN

PENDIDIKAN AGAMA SEBAGAI UPAYA PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN

Editor Oleh : Ali M Zebua (Mahasiswa Pascasarjana IAIN Medan, Sumut, 2012 Pedi/MPI-B)

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia yang sedang berkembang menuju kepribadian mandiri untuk dapat membangun diri sendiri dan masyarakat. Proses pembudayaan dan pemberdayaan berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memeliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirnya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan adalah pemberdayaan bagi manusia didik dalam menghadapi dinamika kehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang, maka pemahaman tentang kemanusiaan secara utuh merupakan keniscayaan. Sebaliknya, jika pengertain dan pemahaman terhadap pendidikan kurang tepat tentu akan melahirkan konsep dan praktik pendidikan yang juga kurang proporsional.

Memahami manusia bukan pekerjaan yang mudah. Perbincangan tentang manusia itu sendiri juga dinamis, berkembang dari waktu ke waktu sesuai perkembangan peradaban yang tak pernah usai. Karena pemahaman manusia yang terus berkembang maka pendidikan itu sendiri harus dinamis.

Proses pendidikan harus mampu menyentuh dan mengendalikan berbagai aspek perkembangan manusia. Terkandung makna di sini bahwa melalui proses pendidikan diharapkan manusia berkembang kearah bagaimana dia harus menjadi dan berada. Jika pendidikan ini dipandang sebagai suatu upaya untuk menjadi manusia menjadi apa yang bias diperbuat dan bagaimana dia harus menjadi dan berada, maka pendidikan harus bertolak dari pemahaman tentang hakikat manusia. Pendidik perlu memahami manusia dalam hal aktualisasinya, kemungkinannnya, dan pemikirannya, bahkan memahami perubahan yang dapat diharapkan terjadi dalam diri manusia.

Pendidikan bila di tinjau dari konteks kebudayaan, maka pendidikan dimaknai sebagai proses pembudayaan peserta didik. Budaya itu sendiri merupakan buah keadaban manusia. Selanjutnya melalui proses pendidikan, peserta didik dituntun menjadi manusia yang makin beradab dan berahlak. Adalah keliru apabila peserta didik yang diberi pendidikan justru menjadi manusia yang tidak beradab dan tidak berakhlak. Maka, melalui pendidikan agama dan budaya Islami yang ada di madrasah-madrasah kiranya menjadikan peserta didik berilmu serta beradab dan berakhlak.

Melalui makalah ini, penulis membahas mengenai pendidikan agama sebagai upaya pembudayaan dan pemberdayaan dilihat dari sudut pandang dari tatanan sistem, kebijakan hingga terhadap penerapannya di lapangan melalui lembaga-lembaga madrasah.

A. Pendidikan Agama Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan merupakan suatu usaha terencana yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok tentu saja dalam proses pelaksanaannya diperlukan adanya landasan yang menjiwai usaha-usaha pendidikan itu sendiri, yang bentuk dan sifatnya sangat tergantung pada nilai-nilai dan falsafah yang dianut oleh masyarakat suatu bangsa yang bersangkutan.

Demikian halnya di Indonesia dalam berbangsa dan bernegara telah ditetapkan tiga hal pokok yang mendasari setiap usaha dan kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan yaitu Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan GBHN sebagai landasan operasional yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur dan kehendak yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, Pendidikan Agama dalam hal ini khususnya Pendidikan Agama Islam yang merupakan sub bagian dari sistem Pendidikan Nasional tentu saja disamping didasarkan pada Al-qur’an dan Hadits sebagai sumber dan materi Pendidikan Agama Islam itu sendiri, juga pada norma yang melandasi dan menjiwai Pendidikan Nasional tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia nampak secara jelas urgensi dan kedudukan Pendidikan Agama Islam diantara jenis pendidikan yang lain. Hal ini tergambar dalam uraian sebagai berikut :

  1. UUD 1945, pasal 29 :

Ayat 1 yang berbunyi :

“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ayat 2 berbunyi :

“Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut menurut agama dan kepercayannya itu.

Pada pasal UUD 1945 di atas tersurat secara gamblang akan jaminan kepada setiap warga negara RI untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama yang dianutnya serta kegiatan yang dapat menunjang bagi pelaksanaan ibadah. Dengan demikian Pendidikan Aagama Islam yang searah bahkan menunjang pelaksanaan ibadah yang diyakininya, diizinkan dan dijamin oleh negara.

  1. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Di dalam GBHN tahun 1992-2000 pada bagian agama nomor 2 dinyatakan, sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistim pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai”.

Hal di atas menggambarkan dengan jelas tentang kedudukan dan perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam. Bila dibandingkan dengan GBHN sebelumnya, maka dalam GBHN ini memberikan penekanan lebih jelas dan tegas terhadap eksistensi dan pembinaan pendidikan agama.

  1. Undang-Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional

Dalam pasal 55 ayat 1 tentang pendidikan nasional disebutkan bahwa :

“Diatur mengenai hak masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan pendidikan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat”.

Selanjutnya dalam pasal 30 ayat 1 disebutkan :

“Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki kekuatan dan kedudukan yang sangat strategis dalam kerangka sistem yuridis formal di negara Republik Indonesia. Selain itu, tergambar betapa pentingnya Pendidikan Agama Islam sebagai suatu bagian dari usaha pembimbingan dan pemberdayaan sumber daya insani harus memiliki tujuan yang jelas, terutama usaha pendidikan agama yang diselenggarakan oleh institusi-institusi pendidikan formal.

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah merupakan penjabaran dari bunyi Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional tentang sistem pendidikan nasional, Bab II pasal 4 yaitu: “Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Dengan tercantumnya kata-kata beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama berperan langsung dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan nasional karena keimanan dan ketaqwaan hanya dapat dicapai secara sempurna melalui pendidikan agama. Karena itu pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam, mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan dan keberhasilan pendidikan nasional.

Jadi Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan kualitas keberagamaan serta kemampuan beradaptasi dengan masyarakat bangsa dan bernegara. Di bawah tujuan kurikulum terdapat pula tujuan intruksional yang merupakan tujuan yang pencapaiannya dibebankan pada satuan unit program pengajaran suatu bidang studi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam pada dasarnya tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam.

B. Pendidikan Agama dan Wajar Diknas

Program Wajib Belajar pada hakikatnya merupakan upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pem­bangunan nasional serta adaptif dalam penyerapan in­formasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang muaranya adalah mendekatkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, Program Wajib Belajar juga merupakan salah satu pengembangan skenario pendidikan yang dijangkaukan untuk per­luasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga negara.Kebijakan tersebut merupakan salah satu pengejawantahan isi pasal 31 UUD 1945 ayat 1 yang me­nyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.Hal ini sejiwa dengan Hasil Konferensi Pen­didikan untuk Semua (Education for All) di Jomtien, Thailand, Maret 1990. Konferensi yang dihadiri oleh 1500 peserta dari 155 negara tersebut menegaskan bahwa “pen­didikan merupakan hak bagi semua orang dan juga dapat membantu secara meyakinkan orang menjadi lebih aman, lebih sehat, lebih berhasil, dan lebih berwawasan ling­kungan”.[1]

Dalam kaitannya dengan pendidikan untuk semua ter­sebut, deklarasi pen­didikan untuk semua di Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengembangan pendidikan dasar, adalah pen­didikan semesta (Universal Education).Artinya, sistem pendidikan nasional di Indonesia dikerangkakan untuk membuka dan memberikan kesempatan seluas-luasnya ke­pada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar.

Sejalan dengan isi deklarasi tersebut, awalnya Program Wajib Belajar di Indonesia dimaknai sebagai pemberian kesempatan belajar seluas-luasnya kepada setiap warga ne­gara untuk mengikuti pendidikan sampai dengan tingkat pendidikan tertentu.

Ditinjau dari dimensi pembangunan nasional secara ke­seluruhan, Program Wajib Belajar merupakan salah satu bentuk kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.Meskipun secara makro, peningkatan sumber daya manusia tersebut juga mencakup aspek sosial dan ekonomi, namun dimensi utama dan kuncinya adalah pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kua­litas sumber daya manusia Indonesia tersebut, sistem pen­didikan nasional harus dapat memberikan pendidikan da­sar bagi setiap warga negara agar masing-masing mem­peroleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampu­an dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta da­lam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Oleh karena itu, Program Wajib Belajar mendesak untuk dilaksanakan sehubungan dengan tuntutan untuk me­ningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu aset dan potensi utama pembangunan nasional.

Menyadari betapa besar dan penting peran pendidikan dalam peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan pencanangan dan pemberlakuan Program Wajib Belajar bagi setiap warga negara. Pada tahap awal Pe­merintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun yang pada dasarnya merupakan prasyarat umum bahwa setiap anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) harus dapat membaca, menulis, dan berhitung.

Program Wajib Belajar 6 Tahun yang dicanangkan Pe­merintah pada PELITA III tersebut telah memberikan dam­pak positif dan hasil yang menggembirakan, terutama pa­da percepatan pemenuhan kualitas dasar manusia Indo­nesia. Salah satu hasil yang paling mencolok dirasakan, bahwa Program Wajib Belajar 6 Tahun tersebut telah mam­pu menghantarkan Angka Partisipasi (Murni) Sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkat­kan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Pemerintah melalui PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain: (1) penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD), (2) penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP, dan (3) pendidikan untuk semua (educational for all).

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemilikan kom­petensi Pendidikan Dasar, sebagai kompetensi minimal. Kompetensi Pendidikan Dasar yang dimaksudkan, mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2/1989 yaitu kemam­puan atau pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diper­lukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk meng­ikuti pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan menengah).[2] Hal ini juga relevan dengan unsur-unsur kompetensi pen­didikan dasar yang harus dikuasai lulusan seperti yang diidentifikasi oleh The International Development Research Center, meliputi: (1) ke­mampuan berkomunikasi; (2) kemampuan dasar berhitung; (3) pengetahuan dasar tentang negara, budaya, dan se­jarah; (4) pengetahuan dan ketrampilan dasar dalam bi­dang kesehatan, gizi, mengurus rumah tangga, dan mem­perbaiki kondisi kerja; dan (5) kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebagai individu dan se­bagai anggota masyarakat, memahami hak dan kewajiban­nya sebagai warga negara, bersikap dan berpikir kritis, serta dapat memanfaatkan perpustakaan, buku-buku ba­caan, dan siaran radio.[3] Program wajib belajar 9 tahun yang didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (universal basic education), juga sejalan dengan Piagam PBBtentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak.[4]

Di samping itu, menurut May, wajib belajar 9 tahun juga bertujuan merangsang aspirasi pendidikan orangtua dan anak yang pada gilirannva diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional.[5] Untuk itu, target penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun bukan semata-mata untuk mencapai target angka partisipasi sesuai dengan target yang ditentukan namun perhatian yang sama ditujukan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan pelaksanaan pendidikan yang mangkus (efektif).

Pelaksanaan dan ketuntasan program wajib belajar juga mampu mengurangi angka kemiskinan.Melalui pendidik ini pula, bangsa Indonesia mampu mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Pendidikan adalah kekuatan”, maka Bangsa Indonesia akan segera terbebas dari kebodohan dan kemiskinan serta menjadi bangsa yang unggul pada kompetisi global.

Lebih lanjut, wajib belajar merupakan fondasi bagi pengembangan jenjang pendidikan lebih lanjut dan kemajuan peradaban bangsa khususnya dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman dan kompetisi tingkat global. Pendidikan dasar juga mampu mewujudkan masyarakat yang cerdas, dan ekonomi yang mapan sehingga negara menjadi maju.[6]

Di sisi lain, pelaksanaan wajar baik 6 tahun maupun 9 tahun secara umum bertujuan untuk: 1) memberikan kesempatan setiap warga negara tingkat minimal SD dan SMP atau yang sederajat, 2) setiap warga negara dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, 3) Setiap warga negara mampu berperan serta dalani kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan 4) Memberikan jalan kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.[7]

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, merupakan pegangan hukum yang kuat dalam menerapakan wajib belajar, seperti dijelaskan sebagai berikut:

  1. Meningkatkan persentase peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurangkurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008;
  2. Meningkatkan persentase peserta didik sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95 % pada akhir tahun 2008.

C. Pembentukan Karakter Bangsa

Era globalisasi ini telah mendorong banyak perubahan di negara-negara dunia termasuk dalam ranah pendidikan negara tersebut.[8] Pendidikan memegang peranan penting bagi semua aktor (negara, masyarakat sipil, kelompok bisnis) dan memegang peranan penting pada segala jaman.[9] Persoalannya adalah, pendidikan saat ini didesain untuk kepentingan siapa? Apakah aktor-aktor pendidikan yang memiliki kepentingan dan logika sendiri-sendiri saling mengunci/non-kolaboratif atau bersifat kolaboratif? Inilah salah satu pertanyaan dan tantangan besar bagi pendidikan di Indonesia.

Ranah pendidikan selama ini banyak berfokus pada kapabilitas negara untuk menyelenggarakan pendidikan.[10] Padahal disisi lain, kapabilitas negara tidak begitu kuat dalam menyelenggarakan pendidikan. Kita dapat melihat bagaimana masih banyaknya sekolah rusak (infrastruktur), masih banyaknya anak muda yang tidak sekolah hingga kapasitas guru yang tidak memadai[11].

Disisi lain, dunia bisnis semakin kuat menjadikan anak muda sebagai bagian dari kelas konsumsi mereka, apabila anak muda cukup cerdas maka dia akan ditarik untuk memperkuat bangun kepentingan bisnis. Organisasi masyarakat sipil tidak tinggal diam dengan tetap menyelenggarakan pendidikan melalui dunia pesantren, seminari, hingga pendidikan alternatif. Namun sayangnya organisasi masyarakat sipil ini sedikit mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam menyelamatkan generasi muda.

Generasi muda secara tidak sadar terhimpit oleh banyak kepentingan didalam dunia pendidikan. Sayangnya mereka hanya menjadi obyek desain pendidikan yang ada sekarang ini. Dominasi kepentingan bisnis didalam pengelolaan pendidikan telah masuk pada ranah negara dan masyarakat sipil melalui standarisasi yang menjadi nafas globalisme. Akibatnya karakter manusia Indonesia yang terbentuk adalah market minded. Karakter yang terbentuk ini tidak sesuai dengan agenda bangsa/nasional karena tidak ada keterikatan dengan masyarkat dan cenderung profit oriented.[12]

Kita harus mengembalikan pendidikan kedalam kerangka nasional/negara.[13] Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan antara negara dan warga negara. Logika dan kekuasaan kepentingan bisnis saat ini sangat berbahaya disebabkan oleh karakter dari kekuatan modal yang tidak mengenal batas teritorial negara. Akibatnya kepentingan bisnis tidak memiliki tanggung jawab moral apapun terhadap negara dan masyarakat. Sifat modal yang berpindah-pindah harus kita waspadai dan sudah saatnya kita kembali mengatakan dan berikhtiar bahwa pendidikan bukan sektor yang diperjual belikan dan menjadi salah satu amanah berdirinya Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam preambule.

Konsep Ki Hadjar Dewantara mengenai Tri Pusat[14] pendidikan sangat bagus namun ada tantangan serius terhadap konsep Ki Hadjar Dewantara tersebut, yakni perkembangan teknologi dan arus informasi yang cukup pesat. Perkembangan teknologi informasi ini telah masuk ke ranah domestik/keluarga hingga individu. Situasi ini berbeda dengan pada masa Ki Hadjar Dewantara dahulu.

Saat ini masyarakat dan keluarga tidak lagi menjadi institusi yang kuat, padahal melalui keluarga dan masyarakat inilah landasan moral dan karakter diletakkan. Hal ini seiring juga dengan melemahnya peranan ibu dalam mendidik meski secara insting, seorang ibu memiliki naluri mendidik anaknya. Tidak jarang peran ibu yang mendidik dan meletakkan fondasi moral dan karakter digantikan oleh pembantu rumah tangga dalam keluarga modern.[15]

Untuk keluar dari jerat industrialisasi pendidikan, maka diperlukan sinergi antara negara dan masyarakat sipil. Sinergi strategis ini menekankan bahwa persoalan pendidikan bukan hanya ada pada ranah negara yang juga pada saat ini terbatas kemampuannya. Akan tetapi ranah pendidikan juga merupakan wilayah dari masyarakat sipil yang menghadapi problema kehidupan sehari-hari. Kolaborasi keduanya akan menjadi counter terhadap penguasaan pendidikan oleh kepentingan bisnis.

Hal yang tidak kalah penting dari sinergi negara-masyarakat dalam membangun pendidikan adalah pembangunan strategi pendidikan dan strategi kebudayaan. Tidak ada bentuk perkembangan pendidikan yang keluar dari akar budaya peradabannya, oleh karena itu budaya merupakan bagian yang melekat dengan pendidikan itu sendiri.[16]

Pada dasarnya kebudayaan seharusnya tumbuh secara natural. Namun sejarah Indonesia mencatat bahwa pembangunan peradaban di Indonesia tidak pernah tuntas.  Pembangunan kebudayaan dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan masyarakat[17] dan membuka ruang bagi ekspresi-ekspresi budaya dalam  interaksi sosial masyarakat.  Untuk membangun ini, maka logika industri pendidikan harus dihilangkan karena hal ini mengasingkan manusia dari kebudayaan itu sendiri.

Kebudayaan menjadi pionir dari pembentukan peradaban yang kemudian menjadi dasar dari moralitas. Oleh karena itu perlu untuk dibangun ruang-ruang sosial untuk pengembangan budaya.  Dengan kata lain, pembangunan sudah seharusnya tidak terpaku pada pembangunan ekonomi an sich tapi juga mengembangkan pembangunan menggunakan pendekatan budaya[18].  Barangkali pendekatan budaya ini dapat  memberikan ruang bagi pembangunan perabadan Indonesia melalui terbukanya ruang interaksi sosial.  Mengingat tantangan globalisasi akan budaya sangat nyata, yakni mensubsitusi budaya lokal dengan budaya global sehingga masyarakat menjadi masyarakat global/beridentitas global [19] [20].

Kembali ke penjabaran awal pembahasan ini, dominasi dari kepentingan bisnis dalam dunia pendidikan telah melahirkan keterjarakan antara siswa didik dengan realitas masyarakatnya.  Hal ini disebabkan pendidikan mendesain siswa didik menjadi market minded. Sekolah menjadi tempat pendidikan yang mudah dikuasai karena memiliki dasar pengaturan,[21] karakter yang dibangunpun adalah karakter cari untung karena pendidikan didesain untuk membangun kompetensi mencari uang[22].

Berkaitan dengan hal di atas, membangun karakter sangat diperlukan dalam memaknai kehidupan merdeka yang telah dicapai oleh bangsa kita atas karunia Tuhan. Pembentukan karakter adalah proses membangun dari bahan mentah menjadi cetakan yang sesuai dengan bakat masing-masing. Pendidikan adalah proses pembangunan karakter. Pembangunan karakter merupakan proses membentuk karakter, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, tergantung pada bekal masing-masing. Mau dibawa kemana karakter tersebut dan mau dibentuk seperti apa nantinya, tergantung pada potensinya dan juga tergantung pada peluangnya.

Pembangunan dan pendidikan karakter sebenarnya telah dibatasi (kontradiktif) dengan pendidikan mahal dan komersil atau kapatalisme pendidikan. Bangsa adalah kumpulan manusia individual, karakter bangsa dicerminkan oleh karakter manusia-manusia yang ada di dalam bangsa tersebut.  Sebuah bangsa lahir mirip dengan seorang manusia lahir. Seorang bayi lahir dari perjuangan keras seorang ibu. Pembangunan karakter bangsa juga demikian, dimana pembangunan karakter bangsa berkaitan dengan sejarah dimasa lalu yang memberikan syarat-syarat material yang memunculkan persepsi masyarakat terhadap kondisinya tersebut, dipengaruhi oleh kejadian konkret di masa kini.

Pembangunan karakter diperlukan untuk menumbuhkan watak bangsa yang bisa dikenali secara jelas, yang membedakan diri dengan bangsa lainnya, dan ini diperlukan untuk menghadapi situasi zaman yang terus berkembang. Pembangunan karakter menjadi penting karena situasi kehidupan tertentu dan konteks keadaan tertentu membutuhkan karakter yang sesuai untuk menjawab keadaan yang ada tersebut.  Misalnya, bangsa yang masih rendah teknologinya memerlukan karakter yang produktif dan kreatif dari generasi bangsanya, tempat berpikir ilmiah menjadi titik tekan karena hal itulah yang sangat dibutuhkan untuk menjawab tuntutan sehingga tidak ketergantungan yang menciptakan manusia yang market minded. Pembangunan karakter yang keras harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jangan sampai titik tekan pembangunan karakter tersebut justru menjadi tidak cocok dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah yang ada.  Pembanguna karakter itulah yang kemudian dapat dilakukan oleh pendidikan karena didalamnya proses sosial mengarahkan generasi yang dilakukan.

Pendidikan Karakter Bangsa

Haruslah diyakini bahwa tidak perlu ada keraguan dari seluruh komponen bangsa tentang perlunya pembangunan bangsa dan karakter yang oleh Ir Soekarno, Presiden RI Pertama ditemakan dengan nation and character building karena secara konstitusional komitmen berbangsa dan bernegara Indonesia telah dengan tegas dinyatakan dalam keempat alinea Pembukaan UUD 1945. Komitmen tersebut merupakan kristalisasi dari semangat kebangsaan yang secara historis mengkristal dalam wujud gerakan Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang berpuncak dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Karena itu kegalauan seluruh komponen bangsa tentang kondisi bangsa yang dirasakan menghawatirkan saat ini, dan prospek bangsa dan negara Indonesia di masa depan, sangatlah beralasan. Berbagai diskusi, seminar, sarasehan, simposium dan sejenisnya yang saat ini marak di seluruh wilayah Indonesia, merupakan indikator yang kuat bahwa seluruh komponen bangsa memiliki komitmen kebangsaan yang sangat kuat. Namun demikian diperlukan adanya kebijakan nasional yang komprehensif, koheren, dan berkelanjutan, yakni melalui pendidikan karakter.[23]

Pendidikan karakter menjadi kunci terpenting kebangkitan Bangsa Indonesia dari keterpurukan untuk menyongsong datangnya peradaban baru.  Di Indonesia, akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat hangat sejak Pendidikan Karakter dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat Peringatan Hari Pendidikan Nasional.  Tekad Pemerintah tersebut bertujuan untuk mengembangkan karakter dan budaya bangsa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan Nasional yang harus didukung secara serius.  Karakter bangsa dapat dibentuk dari program-program pendidikan atau dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas.  Akan tetapi, apabila pendidikan memang bermaksud serius untuk membentuk suatu  karakter generasi bangsa, ada banyak hal yang harus dilakukan, dan dibutuhkan penyadaran terhadap para pendidik dan juga terhadap pelaksana kebijakan pendidikan. Jika kita pahami arti dari Pendidikan secara luas, pendidikan sebagai proses penyadaran, pencerdasan dan pembangunan mental atau karakter, tentu bukan hanya identik dengan sekolah.  Akan tetapi, berkaitan dengan proses kebudayaan yang secara umum sedang berjalan, dan juga memliki kemampuan untuk mengarahkan kesadaran,membentuk cara pandang, dan juga membangun karakter generasi muda.  Artinya, karakter yang menyangkut cara pandang dan kebiasaan siswa, remaja, dan juga kaum muda secara umum sedikit sekali yang dibentuk dalam ruang kelas atau sekolah, akan tetapi lebih banyak dibentuk oleh proses sosial yang juga tak dapat dilepaskan dari proses ideoogi dan tatanan material-ekonomi yang sedang berjalan.

Mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui Pendidikan hati, otak, dan fisik.  Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik.  Pendidikan adalah suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi muda bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan.  Keberlangsungan tersebut dapat ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa.  Oleh karena itu, pendidikan merupakan proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya karakter bangsa untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang.

Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses interalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat.  Berdasarkan pengertian budaya, karakter bangsa,dan pendidikan yang telah dikemukakan diatas maka pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga memiliki nilai dan karakter sebagai karakter diri, yang menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga Negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.  Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan budaya dan karakter sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang.  Perkembangan tersebut harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dengan metode belajar serta pembelajaran yang efektif.  Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah oleh karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah, melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah.

Fungsi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa adalah perkembangan potensi peserta didik agar menjadi berperilaku baik, dan bagi peseta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa, untuk memperkuat pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam perkembangan potensi peserta didik yang bermartabat, dan juga untuk menyaring budaya bangsa sendiri dengan bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.
Strategi-Strategi dalam Pendidikan Karakter

Strategi Pendidikan Karakter yang akan dibahas adalah Strategi Pendidikan Karakter melalui Multiple Talent Aproach (Multiple Intelligent).  Strategi Pendidikan Karakter ini memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik yang manifestasi pengembangan potensi akan membangun Self Concept yang menunjang kesehatan mental.  Konsep ini menyediakan kesempatan bagi anak  didik untuk mengembangkan bakat emasnya sesuai dengan kebutuhan dan minat yang dimilikinya.  Ada banyak cara untuk menjadi cerdas, dan cara ini biasanya ditandai dengan prestasi akademik yang diperoleh disekolahnya dan anak didik tersebut mengikuti tes intelengensia.  Cara tersebut misalnya melalui kata-kata, angka, musik, gambar, kegiatan fisik atau kemamuan motorik atau lewat cara sosial-emosional.

Menurut Gardner (1999), manusia itu sedikitnya memiliki 9 kecerdasan.  Kecerdasan manusia, saat ini tak hanya dapat diukur dari kepandaiannya menguasai matematika atau menggunakan bahasa. Ada banyak kecerdasan lain yang dapat diidentifikasi di dalam diri manusia.  Sedangkan menurut Howard Gardner (1999) yang menjelaskan 9 kecerdasan ganda, apabila dipahami dengan baik, akan membuat semua orang tua memandang potensi anak lebih positif.  Terlebih lagi, para orang tua (guru) dapat menyiapkan sebuah lingkungan yang menyenangkan dan memperdayakan di sekolah.

Konsep Multiple Intelligence mengajarkan kepada anak bahwa mereka bisa belajar apapun yang mereka ingin ketahui. Bagi Orangtua atau guru , yang dibutuhkan adalah kreativitas dan kepekaan untuk mengasah anak tersebut. Baik guru atau Orang tua juga harus berpikir terbuka, keluar dari paradigma tradisional.  Kecerdasan bukanlah sesuatu yang bersifat tetap.  Keceradasan bagaikan sekumpulan keterampilan yang dapat ditumbuhkan dan dikembangkan.  Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat.  Melalui pengenalan Multiple Intellegence, kita dapat mempelajari kekuatan atau kelemahan anak dan dapat memberikan mereka peluang untuk belajar melalui kelebihan mereka, tujuannya adalah agar anak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dunia.

D.   Madrasah Pembangunan

Dalam konteks kekinian, image madrasah atau sekolah Islam telah berubah.   Madrasah sekarang tidak lagi menjadi sekolah Islam yang hanya diminati oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Melainkan sudah diminati oleh siswa-siswa yang berasal dari masyarakat golongan kelas menengah ke atas. Hal itu disebabkan sekolah-sekolah Islam atau madrasah elit yang sejajar dengan sekolah-sekolah umum sudah banyak bermunculan. Diantara madrasah atau sekolah Islam itu adalah; Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, Sekolah Islam al-Azhar, Sekolah Islam al-Izhar, Sekolah Islam Insan Cendekia, Madania School, dan lain sebagainya.

Sebelum mengalami perkembangan seperti sekarang ini, madrasah hanya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun sejak mulai mengadopsi sistem pendidikan moderen yang berasal dari Barat sambil tetap mempertahankan yang sudah ada dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung iklim pembelajaran siswa dan pengajaran siswa, madrasah (atau sekolah Islam) sekarang sudah sangat diminati oleh kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Apalagi madrasah sekarang ini sudah banyak yang menjalankan dengan apa yang disebut sebagai English Daily. Semua guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar harus berbicara dalam bahasa Inggris. Seperti Madrasah Pembangunan UIN Jakarta[24] [25], Sekolah Islam Al-Azhar, sekolah Islam Al-Izhar, Sekolah Islam Insan Cendekia, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh diantaranya.[26]

Kemampuan bahasa asing yang bagus di era globalisasi seperti sekarang ini mutlak diperlukan. Oleh karena itu, di beberapa madrasah dan sekolah Islam itu kemudian tidak hanya memberikan pengetahuan bahasa Inggris saja. Lebih dari itu, pengetahuan bahasa asing lainnya juga absolut diajarkan oleh madrasah seperti bahasa Arab misalnya. Atau bahasa Jepang, Mandarin dan lainnya pada tingkat Madrasah Aliyah. Di samping itu, dalam menghadapi era globalisasi, madrasah sebagai institusi pendidikan Islam tidak lantas cukup merasa puas atas keberhasilan yang telah dicapainya dengan memberikan pengetahuan bahasa asing kepada para siswanya dan desain kurikulum pendidikan yang kompatibel dan memang dibutuhkan oleh madrasah.[27] Akan tetapi, justru madrasah harus terus berpikir ulang secara berkelanjutan yang mengarah kepada progresivitas madrasah dan para siswanya. Oleh karena itu, dalam pendidikan madrasah memang sangat diperlukan pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan ini bisa berbentuk kegiatan ekstra kurikuler atau kegiatan intra kurikuler yang berupa pelatihan atau kursus komputer, tari, menulis, musik, teknik, montir, lukis, jurnalistik atau mungkin juga kegiatan olahraga seperti sepak bola, basket, bulu tangkis, catur dan lain sebagainya.

Dari pendidikan keterampilan nantinya diharapkan akan berguna ketika para siswa lulus dari madrasah. Karena jika sudah dibekali dengan pendidikan keterampilan, ketika ada siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi seperti universitas misalnya, maka siswa dengan bekal keterampilan yang sudah pernah didapatnya ketika di madrasah tidak akan kesulitan lagi dalam upaya mencari pekerjaan. Jadi, kiranya penting bagi madrasah untuk mengembangkan pendidikan keterampilan tersebut.   Sebab, dengan begitu siswa akan langsung dapat mengamalkan ilmunya setelah lulus dari madrasah atau sekolah Islam. Namun semua itu tentunya harus dilakukan secara profesional. Dengan adanya pendidikan keterampilan di sekolah-sekolah Islam atau madrasah, lulusan madrasah diharapkan mampu merespon tantangan dunia global yang semakin kompetitif. Dan nama serta citra madrasah juga tetap akan terjaga. Karena ternyata alumni-alumni madrasah mempunyai kompetensi yang tidak kalah kualitasnya dengan alumni sekolah-sekolah umum.

Madrasah Pembangunan UIN Jakarta

Memasuki era global, fakta menunjukkan bukan saja semakin ketatnya persaingan kemampuan diri, tetapi juga semakin terbuka pintu-pintu yang mengarah pada perusakan moral.   Madrasah sebagai lembaga pendidikan telah menjadi alternatif yang memiliki peranan penting dalam pembentukkan watak, kepribadian, dan kualitas bangsa di masa yang akan datang.

Dalam upaya mempertahankan dan usaha untuk lebih meningkatkan prestasi dan reputasi, maka Madrasah Pembangunan UIN Jakarta menitikberatkan pembinaan dan pengembangan pada Basic Science, Bahasa, dan Akhlakul Karimah. Titik berat pembinaan dan pengembangan ini menjadi trade mark Madrasah Pembangunan UIN Jakarta dan menjadi landasan penyusunan program tahunan sehingga hasilnya akan dirasakan oleh peserta didik.

Pada tahun 1978, Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditunjuk sebagai madrasah Pilot Project percontohan sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam Depag RI Nomor: Kep/D/03/1978.[28] Madrasah ini memiliki berbagai program unggulan dalam upaya menunjang keberhasilan pembelajaran siswa. Program-program tersebut menuntut keterampilan guru untuk mengarahkan siswa menjadi pribadi yang aktif, kreatif, inovatif dan aplikatif.

Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, merupakan madrasah yang mengedepankan pembinaan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dengan mengapresiasikan potensi anak didik dalam menjawab tantangan era globalisasi.[29] Madrasah ini dianggap mampu untuk mengembangkan pembelajaran yang inovati, kreatif dan aplikatif dengan mengintegrasikan ketiga aspek di atas.

Madrasah Pembangunan UIN Jakarta selalu berbenah diri dengan melakukan perubahan dan perombakan kurikulum guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman sebagai konsekuensi dari trade mark di atas.   Pembenahan juga dilakukan dari segi sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan.   Faktor yang tidak luput dari sasaran pembenahan adalah bidang sarana dan prasarana sebagai pendukung proses belajar mengajar yang kondusif.

Untuk mewujudkan semua hal tersebut, Madrasah Pembangunan UIN Jakarta sebagai lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh Yayasan Syarif Hidayatullah – Yayasan yang didirikan oleh UIN Syarif Hidayatullah – memerlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak, terutama orang tua siswa sebagai pemberi amanat.

E.   Madrasah Kejuruan

Sudah menjadi wacana umum bahwa pemerintah tengah menggalakkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Promosi besar-besaran dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mensukseskan program ini, baik melalui media massa maupun berbagai kesempatan penting lainnya. Anggaran untuk SMK ditingkatkan. Bahkan Menteri Pendidikan menargetkan rasio perbandingan antara SMK dan SMU adalah 70 banding 30 sampai tahun 2015 nanti. Out put SMK dianggap lebih siap untuk bersaing dalam dunia kerja dibandingkan dengan SMU. Kurikulum SMK didesain sedemikian rupa untuk siap bekerja setelah lulus, tanpa harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan SMU (termasuk Madrasah Aliyah Umum), kurikulumnya disiapkan untuk peserta didik yang akan melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi.

Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan, pengalihan SMK dengan perbandingan 70 : 30 ini diantaranya untuk mempersiapkan tenaga-tenaga siap terampil di Indonesia dalam menghadapi APEC tahun 2020. Sampai pada tahun 2008, perbandingan SMK: SMA telah mencapai 61 : 39 %, naik cukup signifikan dibanding dengan tahun 2003, yakni 30 : 70 %.

Di Jawa Timur, gaung pendirian dan pengembangan SMK ini disambut luar biasa oleh dinas terkait. Kepala Dispendik Jatim, Suwanto bahkan menargetkan di setiap kecamatan harus berdiri satu SMK, yang berarti di Jatim saja akan tumbuh sekitar 650 SMK.[30]

Lalu bagaimana dengan sekolah SMU yang ada saat ini? Akankah dimerger, dikonversi atau bahkan ditutup?

Pembahasan ini tidak akan berspekulasi untuk mencari jawaban pertanyaan itu, akan tetapi ingin mencoba untuk mempertanyakan diri tentang bagaimana masa depan Madrasah Aliyah yang merupakan bagian dari SMU.

Sampai sejauh ini, Departemen Agama sebagai steakholder pendidikan MA, belum tampak serius dalam menanggapi gencarnya wacana pengembangan SMK ini. Bahkan masih tampak mempermudah pendirian MA Umum. Untuk itu dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menggambarkan kebutuhan dan kemungkinannya adanya MA Kejuruan.

Memahami Pendidikan Kejuruan

Menurut UUSPN No. 20 tahun 2003 “ pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan menurut The United Conggres mendifinisikan pendidikan kejuruan adalah Vocational education as organized educational programs which are directly related to the preparation of individuals for paid or career requiry other than aboccalaureate of advanced degree.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu program pendidikan yang menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja yang professional dan juga siap untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hakekat Anak Didik Pendidikan Kejuruan

Pendidikan Kejuruan memandang bahwa anak didik adalah seorang yang selalu dalam proses untuk mengembangkan pribadi dan segenap potensi yang dimilikinya. Pengembangan ini menyangkut proses yang yang terjadi pada diri anak didik, seperti proses menjadi lebih dewasa, yang menyangkut proses perubahan akibat pengaruh eksternal seperti berubahnya karir atau perkembangan social ekonomi masyarakat.

Pendidikan kejuruan merupakan upaya menyediakan stimulus berupa pengalaman belajar dan interaksi dengan dunia di luar anak didik, untuk membantu mereka dan mengembangkan diri dan potensinya. Dengan demikian perhatian terhadap keuniknan tiap individu dalam berinteraksi dengan luar melalui pengalaman belajar merupakan upaya terintegrasi guna menunjang proses pengembangan diri anak didik secara optimal, namun tidak telepas dari konteks social masyarakatnya. Ini semua tercermin dalam prinsip pendidikan kejuruan yakni ”learning by doing” dengan kurikulum yang berorientasi dunia kerja.

Kebutuhan Agama Pada Anak Remaja

Zakiah Darajat menjelaskan bahwa siswa SMU sederajat (di dalamnya SMK/MAK[31]) berada pada masa penggalan kedua masa remaja yang dikenal dengan masa remaja akhir. Perkembangan kecerdasan mereka telah mencapai puncaknya pada umur ini. Dan ini mendorong mereka kepada sikap kritis dan cenderung kepada nilai orang-orang yang mereka hormati dan pandang sebagai penanggung jawab dalam masyarakat. Pertumbuhan pribadi dan social pada tahap ini ditandai dengan kebutuhan untuk menyatakan diri untuk dihargai, diakui dan dipercayai oleh lingkungannya terutama oleh teman-teman sebayanya. Mereka tidak mau dikucilkan dari kelompoknya, karena memerlukan teman untuk mengembangkan pribadinya. Karena itu mendorong mereka untuk mengikuti dan meniru apa yang dilakukan oleh temannya.

Dan disinilah pentingnya pendidikan agama dan akhlak yang lebih intensif untuk mereka. Pembinaan akhlak dan agama pada masa ini tidak mudah, terutama terhadap siswa yang pada tingkat pendidikan sebelumnya kurang mendapatkan bimbingan dan pembinaan akhlak dan agama yang memadai dan tepat.

Kendatipun proses pertumbuhan daya pikir remaja tahap ini telah sampai pada puncaknya, namun kemampuannya untuk menggunakan kecerdasan itu dengan baik dan optimal masih kurang. Karena mereka terganggu oleh keadaan kecerdasan emosinya yang masih goncang.

Dengan demikian materi keagamaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan masa ini sangat diperlukan dan juga perlu menanamkan keilmuan keagamaan yang terkait dengan dunia kerja mereka di masa yang akan datang.

Kurikulum Madrasah Aliyah Kejuruan

Secara subtansial, kurikulum Madrasah Aliyah Kejuruan dapat digambarkan secara sederhana sama dengan kuriulum MI, MTs, MAU dibandingkan dengan SD, SMP, SMA. Dari struktur kurikulum yang berdasar Permen Diknas RI no. 22, 23 dan 24 tahun 2006 tentang Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan dan pelaksanaannya, dikembangkan secara khusus pada mata pelajaran Agama. Pada UU no 22 tahun 2006 mata pelajaran agama hanya 2 jam pelajaran dikembangkan menjadi 8 jam pelajaran perminggu dengan perincian; mata pelajaran Al Qur’an Hadits, fikih, Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan bahasa Arab. Sedangkan yang lain secara subtansi tidak ada perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari PP no. no 22 tahun 2006 tentang SKL dan SI dibanding dengan surat edaran Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI nomor: DJ.II.1/PP.00/ED/681/2006 tentang pelaksanaan standar isi. Alhasil, kurikulum MA Kejuruan telah ditetapkan melalui Permen Diknas RI no. 22, 23 dan 24 tahun 2006 tentang Standar Isi, Standar kompetensi Lulusan dan pelaksanaannya. Dan juga Permendiknas nomor: 6 tahun 2007, bahwa pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pendidikan Agama Islam lebih lanjut dapat dikembangkan oleh Departemen Agama (Kementerian Agama).

Berkaitan dengan hal di atas, secara sadar diyakini bahwa MA dengan jumlah mata pelajaran agama yang empat kali lebih banyak dibanding dengan pelajaran agama di SMU dan sekaligus dengan cirri khusus keagamaannya, mampu memberikan bekal kehidupan dan keagamaan yang memadai kepada siswa di masa depannya.

Dan sudah terbukti, sekolah di bawah Departemen Agama yang dikelola dengan optimal mulai tingkat dasar, menengah dan tinggi mampu bersaing dengan sekolah yang sederajat. Madrasah-madrasah ini berhasil menghasilkan out put yang mumpuni dalam ilmu pengetahuan dan tehnologi serta secara khusus mempunyai nilai tambah dibidang keagamaan, sehingga mampu berzikir kepada Allah secara maksimal. Kita yakini demikian juga, Madrasah Aliyah Kejuruan (jika berdiri) akan mampu bersaing dengan SMK-SMK yang ada dengan nilai tambah; nilai-nilai keagamaan dan pedoman kehidupan yang kokoh untuk menghadapi persaingan kerja dan dunia kerja mereka ketika lulus nanti.

Yang juga tidak kalah pentingnya adalah minat orang tua yang ingin membekali anak-anaknya dibidang agama secara mantap dan sekaligus mendapatkan keterampilan yang memadai juga akan terlayani. Mereka dapat menyekolahkan anakanaknya di Madrasah Aliyah Kejuruan. Dan Madrasah Aliyah yang mulai ditinggalkan peminat karena ingin mendapat keterampilan kerja akan tetap lestari dan tidak tergilas oleh zaman dan akhirnya tinggal kenangan.

F.   Kebijakan Responsif dan Antisipatif

Dalam menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan, perlu adanya pengembangan kebijakan yang bersifat responsif, antisipatif dan futuristik.[32] Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kekinian dan masa mendatang dan berguna sebagai perbaikan fungsi dan peran pendidikan kedepan, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sebagai petunjuk jalan bagi transformasi dunia pendidikan dan kebudayaan.

Perlu di soroti bersama bahwa, dalam menjawab tantangan ke depan, pendidikan kejuruan dirasa lebih dapat diandalkan. Melalui pendidikan kejuruan ini dan ditambah dengan adanya kebijakan yang responsif dan antisipatif tersebut, pendidikan kejuruan harus mempunyai ciri berupa kepekaan (responsif) atau daya saing terhadap perkembangan masyarakat pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Perkembangan ilmu dan teknologi, inovasi dan penemuan-penemuan baru di bidang produksi dan jasa, besar pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan kejuruan. Untuk itulah pendidikan kejuruan harus bersifat responsif dan proaktif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, dengan upaya lebih menekankan kepada sifat adaptabilitas dan fleksibilitas untuk menghadapi prospek karir peserta didik dalam jangka panjang.

Selain pendidikan kejuruan, dalam hal ini madrasah ikut andil dalam mengembangkan pendidikan kejuruan tersebut. Madrasah harus responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Artinya, Madrasah harus mampu juga mengantisipasi setiap kejadian yang ada di Madrasah terutama menyangkut mutu pendidikan kejuruan. Madrasah tidak pasif melainkan anatisipatif mencari ke madrasah-madrasah lain atau ke lembaga-lembaga pendidikan kejuruan terhadap perkembangan yang terjadi, dengan kata lain menjemput bola demi kemajuan madrasah.

Dalam memajukan madrasah di Indonesia, pada saat sekarang ini pemerintah telah memberikan keleluasaan kebijakan melalui otonomi pendidikan dengan model MBS/M. Model MBS/M di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MPMBS/M). MPMBS/M dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah, fleksibilitas kepada madrasah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. MPMBS merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah (MBS).

Otonomi madrasah adalah kewenangan madrasah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Sedangkan pengambilan keputusan partisipatif adalah cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik dimana warga madrasah di dorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan madrasah. Sehingga diharapkan madrasah akan menjadi mandiri dengan ciri-ciri sebagai berikut: tingkat kemandirian tinggi, adaptif, antisipatif, dan proaktif, memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya, memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja, komitmen yang tinggi pada dirinya dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.

 

PENUTUP

Pendidikan adalah pemberdayaan bagi manusia didik dalam menghadapi dinamika kehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang, maka pemahaman tentang kemanusiaan secara utuh merupakan keniscayaan. Sebaliknya, jika pengertain dan pemahaman terhadap pendidikan kurang tepat tentu akan melahirkan konsep dan praktik pendidikan yang juga kurang proporsional.

Memahami manusia bukan pekerjaan yang mudah. Perbincangan tentang manusia itu sendiri juga dinamis, berkembang dari waktu ke waktu sesuai perkembangan peradaban yang tak pernah usai. Karena pemahaman manusia yang terus berkembang maka pendidikan itu sendiri harus dinamis.

Berkaitan dengan hal di atas, pendidikan agama berperan langsung dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan nasional, karena sesuai dengan bunyi Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional tentang sistem pendidikan nasional, Bab II pasal 4 yaitu: “Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Karena keimanan dan ketaqwaan hanya dapat dicapai secara sempurna melalui pendidikan agama. Oleh sebab itu, pendidikan agama termasuk Pendidikan Agama Islam, mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan dan keberhasilan pendidikan nasional.

Namun, kedudukan Pendidikan Islam tersebut baru muncul pada segi lingkup sejauh mana pendidikan Islam dikembangkan. Apakah terbatas pada pendidikan Islam dalam pengertian agama secara murni, atau pendidikan Islam dalam pengertian sistem yang mengajarkan berbagai aspek kehidupan yang berdasarkan agama. Hal ini menjadi serius karena akan sangat menentukan pola dan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh.

Kita tahu bahwa image yang ada tentang madrasah cenderung mengarah ke sesuatu yang bersifat agamis saja, berbeda dengan Sekolah Umum yang masyhur dengan sainsnya.   Semua itu bisa kita rubah dengantetap mempertahankan dasar madrasah sebagai wadah pendidikan pembudayaan dan pemberdayaan yang bersifat agamis, tanpa mengenyampingkan ilmu pengetahuan umum atau dalam hal ini adalah sains dan keterampilan.

Dalam menjawab tantangan tersebut, maka diciptakanlah sebuah madrasah pembangunan dan madrasah kejuruan yang dapat dapat memenuhi kebutuhan kekinian dan masa mendatang dan berguna sebagai perbaikan fungsi dan peran pendidikan kedepan, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sebagai petunjuk jalan bagi transformasi dunia pendidikan dan kebudayaan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut.

Di samping itu, dalam menghadapi era globalisasi, madrasah sebagai institusi pendidikan Islam tidak lantas cukup merasa puas atas keberhasilan yang telah dicapainya dengan memberikan pengetahuan – misalnya bahasa asing – kepada para siswanya dan desain kurikulum pendidikan yang kompatibel dan memang dibutuhkan oleh madrasah. Akan tetapi, justru madrasah harus terus berpikir ulang secara berkelanjutan yang mengarah kepada progresivitas madrasah dan para siswanya. Oleh karena itu, dalam pendidikan madrasah memang sangat diperlukan pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan ini bisa berbentuk kegiatan ekstra kurikuler atau kegiatan intra kurikuler yang berupa pelatihan atau kursus komputer, tari, menulis, musik, teknik, montir, lukis, jurnalistik atau mungkin juga kegiatan olahraga seperti sepak bola, basket, bulu tangkis, catur dan lain sebagainya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Bacaan

Buku:

Abdullah Mustofa. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Untuk Fakultas Tarbiyah. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

David Atchoarena dan Francoise Caillods. Pendidikan Untuk Abad XXI.UNESCO: Unesco Publishing, 1998.

H.A.R. Tilaar. Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

IDRC, World Literacy.1989.

M. May. Pekerja Anak dan Perencanaan.AusAID, 1998.

Prayitno. Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak. Padang: Jurusan BK FI P UNP, 2000.

The World Bank Annual Report. Washington DC: 1991.

Tim Penulis, Panduan Siswa Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.

Undang-undang:

Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Renstra Kemendiknas 2010-2014.

UU no 4 tahun 1950

UU NO. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan.

Artikel:

Daoed Joesoef, Pembangunan Pendekatan Budaya (Kompas, 30 April 2012).

KRT. Jatiningrat dalam seminar Sinergi UGM dan Kraton untuk Kemajuan Bangsa diselenggarakan oleh KAGAMA di University Club (UC) UGM, 19 April 2012).

Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan Nasional dalam keynote speech seminar Membudayakan Pancasila Melalui Pendidikan pada tanggal 1 Mei 2012 bertempat di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta.

Situs Internet:

http://blog.  uin-malang.  ac.  id/gudangmakalah/2011/10/28/sejarah-berdirinya-madrasah/

http://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_aliyah_kejuruan

http://kongrespendidikan.web.id/ancaman-globalisasi-terhadap-pembentukan-karakter-bangsa.html.

http://www.mpuinjkt.sch.id/html/profil.php?id=profil&kode=12&profil=Sejarah%20Singkat

Republika Newsroom, 25/9/ 2009.

http://www.kalimantannews.com

PENDIDIKAN AGAMA SEBAGAI UPAYA PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN

Diajukan untuk memenuhi tugas makalah pada mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (AKPI)

D

I

S

U

S

U

N

oleh :

 

Nama   : SAIDI

Prodi   : PEDI/MPI-B

NIM    : 11 PEDI 2263

 

Dosen Pembimbing:

Prof.Dr. Fachruddin Azmi, M.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA

IAIN SUMUT

MEDAN

2012


[1] The World Bank Annual Report(Washington DC: 1991), h.52.

[2] Dalam perkembangannya, dengan diundangkannya UU NO. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan, kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh lulusan pendidikan dasar (peserta Wajib Belajar 9 Tahun) diatur dengan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

[3] IDRC, World Literacy (1989), h.115.

[4] Prayitno, Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak (Padang: Jurusan BK FI P UNP, 2000) h. 34.

[5] M. May, Pekerja Anak dan Perencanaan (AusAID, 1998), h. 65.

[6] David Atchoarena dan Francoise Caillods, Pendidikan Untuk Abad XXI (UNESCO: Unesco Publishing, 1998).

[7] Bab IV Bagian Kesatu Pasal 5 Ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 34 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 Ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu paradigma “wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun” digeser menjadi “hak belajar pendidikan dasar sembilan tahun” yang menjamin kepastian bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan minimal sampai lulus SMP. Dengan pergeseran paradigm tersebut, pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana dan pendanaan demi terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga negara. Lihat dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014.

[8] Perkembangan teknologi memiliki dampak yang luar biasa didalam dunia pendidikan. Sebagai contoh, perkuliahan di universitas Harvard (USA) misalnya, dapat diikuti oleh mahasiswa di Indonesia dengan menggunakan teknologi.Cara mendidik seperti ini sudah dapat kita jumpai di program dual degree yang mulai bermunculan di universitas-universitas di Indonesia. Contoh lain, di luar negeri mulai marak pendidikan jarak jauh dengan menggunakan internet. Mahasiswa tidak perlu untuk datang ke kampus, cukup mengunduh materi dari internet.Model perkuliahan semacam ini sedang digodok didalam RUU Perguruan Tinggi (RUU PT) yang saat ini sedang disusun.Model pembelajaran ini ada untung dan ruginya.Keuntungannya kita dapat mengetahui perkembangan dunia pengetahuan secara lebih masif, namun kerugiannya barang kali lebih besar.Kita tidak mampu menjawab persoalan riil di masyarkat.Universitas berpotensi tidak lagi menjadi rujukan bagi masyarakatnya sendiri.

[9] Pendidikan memegang peranan yang sangat besar bahkan untuk segala jaman. Sebagai contoh: Kraton Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I telah mendesain sistem pendidikannya sendiri dengan mendirikan sekolah bernama Tamani. Pelajaran yang diajarkan antara lain naek kuda, menari, latihan berperang, latihan memanah, memilih kuda, menunggang kuda, gamelan (pelajaran harmonisasi), seni bangunan, memelihara pekarang, sawah dan ladang. Tujuannya untuk mengolah jiwa dari calon didik yang kelak kan jadi pemimpin (lihat materi oleh KRT. Jatiningrat dalam seminar Sinergi UGM dan Kraton untuk Kemajuan Bangsa diselenggarakan oleh KAGAMA di University Club (UC) UGM, 19 April 2012).  Sehingga tidak salah apabila di kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia hadir telah ada sistem pendidikan sendiri, hanya saja sistem pendidikan ini tidak banyak digali dan langsung disubstitusi oleh pendidikan barat melalui politik etis.Pendidikan politik etis-pun memiliki pengaruh besar, karena menghasilkan kelompok terdidik yang kemudian menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia.

[10] Dibanyak seminar mengenai pendidikan, banyak sekali pembahasan mengenai pendidikan yang mengedepankan kapasitas dari negara, dalam hal ini pemerintah/kementrian terkait. Padahal kapasitas pemerintah dalam hal menyediakan pendidikan masih sangat rendah, kita dapat melihat banyaknya infrastuktur pendidikan yang belum memadai dan kapasitas guru yang rendah. Pendidikan karakter yang dicoba untuk dimasukkan melalui desain negara, namun disisi lain pendidikan karakter tersebut tidak mendapatkan kekuatan dari masyarakat. Masyarakat dan Keluarga yang menjadi salah satu elemen konsep Tri Pusat oleh Ki Hadjar Dewantara tidak lagi kuat (modal sosial lemah).Di beberapa daerah justru pendidikan yang didorong oleh masyarakat sipil, baik berbasis oleh agama maupun tradisi.Gagasan pendidikan karakter dengan memajukan pendidikan dan kebudayaan mendapatkan tantangan besar seiring dengan melemahnya peran keluarga, masyarakat dan kebijakan negara yang lalai menggunakan konsep Tri Pusat Ki Hadjar Dewantara.Hal ini dapat dimaklumi mengingat pengelolaan dunia pendidikan tidak lepas dari konsensi elite politik.

[11] Tantangan pendidikan cukup serius paska kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kapabilitas untuk mendapatkan guru berada pada tataran pemerintah daerah.Di Papua bisa jadi jumlah guru sangat sedikit dan juga infrastruktur tidak memadai bagi dunia ajar mengajar.Namun di Kalimantan Timur terdapat sekolah yang jumlah gurunya melebihi jumlah murid.Kapasitas/kualitas guru yang rendah juga menjadi catatan penting dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Rendahnya kapasitas guru ini disampaikan sendiri oleh Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan Nasional dalam keynote speech seminar Membudayakan Pancasila Melalui Pendidikan pada tanggal 1 Mei 2012 bertempat di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta.

[12] Akibat lainnya, siswa didik menjadi berorientasi individulistis dan mencari untung, seperti logika dalam bisnis. Karakter inilah yang menjadi perhatian banyak kalangan pemerhati pendidikan dan nampaknya hal ini sudah terjadi.

[13] Semangat ini yang nampaknya luntur, padahal di UU no 4 tahun 1950 disebutkan bahwa pendidikan disiapkan untuk menjadikan warga negara yang sejati, yakni warga negara yang sepenuhnya memiliki komitmen untuk mengabdi kepada negara (Wuryadi, Guru Besar FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, Ketua Dewan Pendidikan Yogyakarta. Wawancara pada tanggal 22 April 2012). http://kongrespendidikan.web.id/ancaman-globalisasi-terhadap-pembentukan-karakter-bangsa.html.

[14] Konsep Tri Pusat Pendidikan oleh Ki Hadjar Dewantara menekankan pada proses pendidikan yang dilakukan di Keluarga, Sekolah dan Masyarakat. Proses pendidikan yang menekankan pada kognitif dilakukan di sekolah, sedangkan pembentukan kepribadian dan moralitas ada di masyarakat dan keluarga. Konsep Tri Pusat ini berpijak pada frame berfikir bahwa pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Pendidikan memberikan pengetahuan sedangkan kebudayaan membangun peradaban yang menjadi dasar dari pembangunan moralitas.

[15] Wawancara terhadap Purwo Santoso, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (NU) Yogyakarta. Wawancara pada tanggal 20 April 2012. Lihat dalam http://kongrespendidikan.web.id/ancaman-globalisasi-terhadap-pembentukan-karakter-bangsa.html.

[17] Didalam pengertian ini, kebudayaan tidaklah dimaknai sebagai seni melainkan interaksi antara masyarakat yang berbeda budaya dan latar belakang.

[18] Daoed Joesoef, Pembangunan Pendekatan Budaya (Kompas, 30 April 2012).

[19] Muslim Abdurrahman, Dinamika Demokrasi, Globalisasi dan Negara Bangsa: Sebuah Pengantar dalam diskusi Akademi Demokrasi, Kepemimpinan dan Kebangsaan diselenggarakan oleh Kader Bangsa Institute,  Selasa, 13 Maret 2012 bertepat di Novotel Yogyakarta. Atau lebih lanjut baca di http://kongrespendidikan.web.id/ancaman-globalisasi-terhadap-pembentukan-karakter-bangsa.html

[20] H.A.R. Tilaar, Membenahi Pendidikan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.4.

[23] Implementasi Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Karakter (Konsep, Kebijakan, dan Kerangka Programatik) Oleh: Prof Dr. H. Udin Saripudin Winataputra, M.A. (Direktur PPs-UT dan Tim Pendidikan Karakter Diknas/ udin@mail.ut.ac.id,udin.winata@yahoo.com). Lihat dalam internet.

 

[24] Madrasah Pembangunan berdiri berawal dari pemikiran orang-orang di lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang merasa perlu adanya lembaga pendidikan dasar dan menengah Islam yang bermutu.   Pada awal tahun 1972, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah yang saat itu dijabat oleh Prof.   Dr.   H.  M.   Toha Yahya Omar (alm) membentuk Panitia Pembangunan Gedung Madrasah.  Bulan Juni 1972, bertepatan dengan Lustrum III IAIN Syarif Hidayatullah, dimulai pembangunan gedung madrasah yang berlokasi di Kompleks IAIN Syarif Hidayatullah dan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Agama RI pada masa itu, yaitu Prof.   H.   A.   Mukti Ali dan oleh Rektor IAIN Syarif Hidayatullah. Pertama kali Madrasah Pembangunan (MP) IAIN Jakarta menerima murid untuk tingkat Ibtidaiyah (setingkat SD pada sekolah di bawah naungan Depdiknas).   Jumlahnya baru 58 orang, terdiri dari kelas I=43 orang, kelas II=8 orang, dan kelas III=7 orang.   Kegiatan Belajar Mengajar dimulai pada tanggal 7 Januari 1974, dan tanggal itulah yang kemudian ditetapkan sebgai “Hari Kelahiran” MP IAIN Jakarta. Awal tahun 1977 dibuka pendaftaran tingkat Tsanawiyah (setingkat SMP).   Atas permintaan warga di daerah Pamulang, dibuka kelas jauh tingkat Ibtidaiyah pada bulan Juli 1991.   Lokasinya di Kompleks Pamulang Permai I.   Dalam hal ini, Yayasan Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Yayasan Al Hidayah sebagai penyedia lahan. Sejak tahun 1974 diputuskan oleh Rektor IAIN Syarif Hidayatullah bahwa pembinaan Madrasah Pembangunan dilaksanakan oleh suatu Tim Pembinaan yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah.   Tugas tim ini diantaranya adalah menyiapkan Madrasah Pembangunan sebagai Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah. Pada tahun 1978, sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Depag RI, Nomor: Kep/D/03/1978, Madrasah Pembangunan dinyatakan sebagai Madrasah Pilot Proyek Percontohan. Tahun 1988, sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah nomor 06 Tahun 1988, wewenang pembinaan dan pengelolaan Madrasah Pembangunan dilimpahkan kepada Yayasan Syarif Hidayatullah (Yayasan yang didirikan oleh IAIN Syarif Hidayatullah).   Sedangkan pengembangan sebagai Madrasah Laboratorium dilaksanakan bersama-sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah. Tahun 2002, dengan berubahnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, sesuai dengan Kepres No.   031 Tahun 2002, maka atas dasar Surat Edaran Rektor UIN Syarif Hidayatullah Nomor: EBI/Kp.  01.  1/1372/VI/2002 Yayasan Syarif Hidayatullah merubah nama Madrasah Pembangunan ‘IAIN’ Jakarta menjadi Madrasah Pembangunan ‘UIN’ Jakarta.   yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Nomor 14 Tahun 2002. Pada Tahun Pelajaran 2006/2007 menindaklanjuti keinginan Rektor UIN Syarif Hidayatullah juga masyarakat yang menginginkan adanya pendidikan Islam yang berkualitas dan berkesinambungan, maka dibuka Tingkat Aliyah. Lihat dalam http://www.mpuinjkt.sch.id/html/profil.php?id=profil&kode=12&profil=Sejarah%20Singkat

[25] Madrasah Pembangunan (MP) UIN Jakarta berhasil meraih sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dari Sucofindo International Sertification Services. Pemberian sertifikat diserahkan langsung Direktur Utama SucofindoIr Arief Safari MBA kepada Direktur MP UIN Jakarta Drs Ahmad SofyanMPd di Ruang Serba Guna, Jumat (7/1). Acara penyerahan juga sekaligus untuk merayakan tasyakuran ulang tahun MP UIN Jakarta ke-37. Selanjutnya baca di situs UIN Jakarta: http://www.uinjkt.ac.id/index.php/home/1-headline/1780-madrasah-pembangunan-raih-iso-90012008.html.

[27] Abdullah Mustofa, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Untuk Fakultas Tarbiyah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 155.

[28] Tim Penulis, Panduan Siswa Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004, h. 2

[29] Tim Penulis, Panduan, h. 3

[30] Republika Newsroom, 25/9/ 2009.

[31] Madrasah aliyah kejuruan (MAK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. Lihat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_aliyah_kejuruan

[32] Lihat dalam wawancara dengan Prof.Dr. Khairul Anwar hari sabtu, 22 Otober 2011 di Hotel Salaka, bogor. Selanjutnya baca dalam  http://www.kalimantannews.com.

Categories: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam | Tinggalkan komentar

BAHASA PENGANTAR

BAHASA PENGANTAR

Editor Oleh : Ali M Zebua (Mahasiswa Pascasarjana IAIN Medan, Sumut, 2012 Pedi/MPI-B)

 

Pendahuluan

Bahasa adalah alat untuk menumpahkan isi hati, pikiran seseorang terhadap lawan bicaranya. Berbahasa merupakan media terpenting bagi manusia untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Terkait dengan bagaimana orang menilai belajar bahasa Arab, banyak sudut pandang yang heterogen. Sebagian ada yang memandang bahasa Arab adalah bahasa agama, karena bahasa Arab dipandang sebagai alat untuk mempelajari teks-teks suci yang berbahasa Arab. Ada yang berpandangan belajar bahasa Arab adalah belajar bahasa ilmu pengetahuan Islam. pandangan ini juga tidak salah, karena memang ilmu-ilmu Islam mayoritas referensinya berbahasa Arab. Dan ada pula yang berpandangan bahwa belajar bahasa Arab adalah belajar berbahasa. Pandangan ini lebih menitik beratkan pada bagaimana orang belajar bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari.

Populernya bahasa Arab seiring dengan perkembangan Islam. Bahasa Arab dan Islam tidak bisa dipisahkan karena adanya Alquran. Alquran adalah kitab suci Agama Islam, agama terbesar dan paling banyak pengikutnya di dunia ini menggunakan bahasa Arab. Seiring dengan berkembangnya bahasa Arab di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, maka banyak terjadi transformasi mengenai bahasa Arab.

Di Indonesia, bahasa Arab dijadikan sebagai tulisan resmi pada zaman Melayu dahulu, ketika bahasa melayu menjadi lingua franca (bahasa perantaraan) antar masyarakat ataupun suku di Indonesia. Selain itu, bahasa Arab juga merupakan tulisan pada kitab-kitab kuning yang umumnya terdapat di pesantren-pesantren. Percetakan buku-buku zaman dahulu juga mewajibkan tulisannya berbahasa Arab melayu.

Melihat dari perkembangan bahasa Arab yang semakin bertransformasi di atas sebagai bahasa pengantar pada zaman dan keadaan apapun, sudah selayaknya bahasa Arab menjadi bahasa internasional yang dapat bersaing dengan bahasa-bahasa lainnya. Dalam makalah ini akan membahas mengenai hal tersebut.

A. Bahasa Arab sebagai Bahasa Agama Islam

Secara umum, ketika orang mendengar tentang bahasa Arab, yang terbayangkan adalah bahasa yang digunakan oleh bangsa Arab untuk berkomunikasi dalam keseharian mereka. Dengan definisi seperti ini, kita pahami bahwa bahasa Arab tak ubahnya dengan bahasa-bahasa lain yang digunakan oleh masing-masing bangsa untuk mengutarakan maksud mereka. Sehingga seakan-akan bahasa Arab hanya identik dan khusus untuk bangsa Arab. Anggapan  seperti tidak dapat kita benarkan secara mutlak. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwa bahasa Arab adalah bahasa Agama Islam. Bagaimana tidak, sedangkan seluruh ajaran Islam tak lepas dari bahasa Arab.

Walaupun Islam datang dari bangsa Arab, tapi bukan berarti Islam adalah agama yang khusus bagi bangsa Arab, begitu pula halnya dengan bahasa Arab. Ka’bah bukan hanya milik mereka, tapi milik seluruh umat Islam, sama halnya dengan bahasa Arab, adalah bahasa agama Islam, yang secara otomatis adalah bahasa seluruh umat Islam.

Berkaitan dengan hal di atas, bahasa Arab adalah  salah suatu bahasa dari rumpun bahasa  Semit[1] Selatan yang digunakan oleh orang-orang yang mendiami Semenanjung Arabia  di bagian barat daya Benua Asia. Bahasa Arab telah mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang, seiring dengan perluasan penyebaran agama Islam dari waktru ke waktu, abad ke abad,  sehingga sekarang bahasa Arab menjadi bahasa resmi di berbagai  Negara, antara lain: Yordania, Suriah, Tunisia, Arab Saudi, Sudan, Mesir, Maroko, Al-Jazair, Irak, Libanon, Libya, Iran, Iran dan Negara-negara yang ada di Semenanjung  Arabia. [2]

Bahasa Arab merupakan bahasa tertua di dunia, dalam pertumbuhan dan perkembangan tidak diketahui dengan pasti, tetapi teks bahasa Arab[3] tertua ditemukan dua abad sebelum Islam datang yaitu yang dikenal dengan sebutan Sastra Jahiliah (Al-Adab al-Jahiii).[4] Ada pula teori yang menyatakan bahwa “bahasa Arab merupakan asal dari bahasa-bahasa”[5]. Mereka meyakini hal ini karena  kenyataan menunjukkan bahwa orang Arab dapat melafalkan suara apapun dalam bahasa manapun di dunia dengan mudah, sebaliknya banyak orang-orang bukan-Arab akan merasa  kesulitan mengucapkan beberapa huruf Arab yang tidak terdapat dalam bahasa asli mereka. Sebagai contoh, huruf dhad tidak digunakan dalam bahasa manapun di dunia, dan karenanya bahasa Arab sering disebut juga sebagai bahasa dhad.

Meskipun usia bahasa Arab sudah ribuan tahun, bahasa ini tidak banyak berubah, dan bahasa ini selalu sesuai pada setiap jaman dan peradaban. Bahkan, bahasa Arab memiliki pengaruh yang besar dalam sebagian besar bahasa yang ada di masa kini. Mungkin, sumbangan bahasa Arab yang paling jelas pada kemanusiaan adalah angka Arab (0,1,2,,3,…)[6]. Selain itu, sebenarnya banyak sekali kata-kata Arab yang digunakan oleh banyak bahasa pada saat ini seperti cover, algoritma, sugar, coffee, alamat, kabar, kalimat, dan seterusnya…..

Mengapa bahasa ini tetap hidup lebih dari ratusan tahun sementara bahasa yang lain tidak? Alasan utama untuk pertanyaan tersebut adalah bahasa Arab merupakan bahasa Alquran, inilah yang menjaga bahasa Arab menjadi bahasa utama hingga lebih dari 1400 tahun peradaban Islam.[7]

Kajian-kajian kebahasaan Arab sesungguhnya sangat terkait dengan Alquran, kitab suci umat muslim. Alquran boleh diibaratkan sebagai poros yang dikelilingi oleh banyak kajian, baik yang secara langsung berhubungan dengan penafsiran Alquran, penjelasan maknanya, istinbath hukun syariah darinya, ataupun kajian-kajian yang berujung pada pengkhidmatan terhadap tujuan-tujuan itu, dalam bentuk kajian terhadap dilalah lafaz, derivasi bentuk, struktur kalimat, gaya bahasa, jenis-jenis kalimat, bahkan juga kajian-kajian yang berhubungan dengan astronomi dan matematika. Kajian-kajian ini seluruhnya mempunyai dasar tujuan yang sama, yaitu berkhidmat kepada agama Islam dan memahami Alquran sebagai sumber hukumnya.

Agama Islam, dalam berbagai fase sejarahnya, sangat erat terkait dengan bahasa Arab. Motif awal para linguis mengumpulkan pola-pola kalimat Arab dan kemudian mengkaidahkannya adalah suatu motif yang bersifat keagamaan, yaitu memastikan akurasi nash-nash Alquran dan mengajarkan para siswa bahasa Alquran tersebut. Metode pengajaran yang berlaku sejak awal-awal sejarah Islam adalah menggabungkan antara pengetahuan-pengetahuan keagamaan dengan pengetahuan-pengetahuan kebahasaan, yang berlangsung di maktab, masjid, dan sekolah-sekolah reguler pada era-era belakangan. Dari sinilah kemudian kita dapat memastikan bahwa seorang linguis kebanyakan adalah juga orang yang ahli di bidang agama. Para ahli bahasa zaman klasik Islam, juga adalah seorang mufassir, muhaddis, mutakallim, dan faqih. Hal ini diakui oleh kalangan orientalis. Noeldeke misalnya mengatakan bahwa “bahasa Arab tidak bisa menjadi bahasa dunia kecuali disebabkan oleh peran Alquran dan Islam. Di bawah komando suku Quraisy, orang-orang Badui mampu menundukan penduduk sahara Arabia, dan setengah dari dunia adalah milik mereka, dan milik keimanan Islam. Dengan demikian maka bahasa Arab juga menjadi sebuah bahasa suci”. Para ulama muslim berusaha untuk mengkaji dan meneliti bahasa Arab dengan segala rahasianya untuk mengetahui segi-segi kemukjizatan Alquran.[8]

Seperti kita ketahui, Alquran turun dengan bahasa fusha yang melebihi tingkatan bahasa awam penduduk Arabia. Oleh karena itu pada masa awal Islam, banyak orang bertanya kepada para sahabat mengenai tafsir suatu ayat, dan lafaz-lafaznya yang asing dalam pandangan mereka. Banyak riwayat yang misalnya menceritakan seorang sahabat terkenal bernama Abdullah bin Abbas ditanya[9] tentang makna lafaz-lafaz tertentu dari Alquran. Ibnu Abbas lalu menjelaskannya dengan sebuah penafsiran yang dukungan penjelasannya ia ambil dari bait-bait syair Arab.

Para ulama, sejak masa awal Islam merasa butuh kepada syair Arab untuk membantu memahami makna-makna lafaz yang kurang jelas, dan uslub-uslub asing yang ada dalam Alquran dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu merekapun mempelajari syair-syair kuno dan gaya bahasanya, sekaligus mempelajari sejarah bangsa Arab dan peristiwa-peristwa penting yang mereka alami. Sekiranya bukan karena ini tentu tidak sedikitpun syair jahili sampai ke tangan kita. Ibnu Abbas berkata: “Syair itu adalah diwan-nya orang Arab. Jika ada satu kata dalam Alquran yang samar maknanya bagi kita, maka kita kembalikan ke diwan Arab itu, karena Allah menurunkan Alquran dengan bahasa Arab.” Katanya juga: “Jika kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu yang asing dalam Alquran, maka carilah pengertiannya pada syair, karena syair itu adalah diwan-nya orang Arab.”

Dari sini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya kajian terhadap Alquran merupakan salah satu sebab adanya perhatian terhadap syair Arab, dan juga terhadap kemunculan mu’jam-mu’jam bahasa Arab. Sedangkan jika kita melihat Nahwu[10] Arab (Gramatika Bahasa Arab), kita akan menemukan bahwa ghirah (semangat) mempelajari Alquran sekaligus menjaganya dari berbagai penyimpangan kebahasaan oleh orang-orang non-Arab, merupakan sebab dibuatnya kaidah-kaidah nahwu. Tidak berbeda halnya dengan kajian uslub atau apa yang dikenal dengan Ilmu Balagah[11] (Bayan, Ma’ani, dan Badi’).

Sementara ilmu rasam-imlai (tulis-dikte) tidak disangsikan telah ada jauh sebelum Alquran turun. Namun perhatian terhadap Alquran dan penjagaan terhadapnya dari lahn (salah baca) itulah yang mendorong para ulama Islam era awal untuk mengkaji cara yang dapat menjaga orang yang membaca Alquran terjatuh pada kesalahan ketika membacanya. Ini disebabkan oleh karena Alquran pada masa itu tidak memiliki simbol-simbol harkat. Riwayat-riwayat Islam menyebutkan bahwa Abu Aswad al-Dualiy adalah orang pertama yang membuat simbol-simbol harkat[12] untuk memudahkan pembacaan terhadap Alquran.

Demikianlah kita dapat melihat bahwa Alquran menjadi poros bagi semua kajian Arab yang pada awalnya dialamatkan untuk berkhidmat kepada Alquran. Di antara kajian-kajian itu adalah kajian kebahasaan. Sekiranya tidak ada Alquran, maka tidak akan ada bahasa Arab fusha. Seandainya tidak ada Alquran maka bahasa Arab hanya akan menjadi seperti bahasa Latin dan bahasa Sansekerta yang pada akhirnya hilang dari peredaran. Oleh sebab itu maka bahasa Arab selain bahasa agama Islam juga menjadi bahasa wajib yang dipelajari oleh setiap umat Islam.

Bahasa Arab adalah bagian dari dienul Islam. Bahasa Arab adalah bahasa Alquran. Demikian juga, hadis-hadis Nabi saw dan kitab-kitab para ulama pun ditulis dalam bahasa Arab. Secara ringkas, dapatlah kita katakan, siapa saja yang hendak mempelajari Islam dari sumber aslinya maka belajar bahasa Arab adalah sebuah keniscayaan.

Bahasa Arab sangat penting bagi umat Islam, mengapa? karena Alquran sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw adalah berbahasa Arab.
“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Alquran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya”(QS : Yusuf : 2).

Pentingnya belajar Bahasa Arab ditekankan oleh para sahabat Nabi Saw, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab r.a, “Pelajarilah bahasa Arab dan i’rablah Alquran, karena Alquran adalah bahasa Arab”. Karena agama ini di dalamnya (mengandung aspek) perkataan dan perbuatan, maka memahami Bahasa Arab adalah cara untuk memahami perkataan. Sedangkan memahami as-Sunnah adalah cara untuk memahami perbuatan.[13]

Pentingnya belajar Bahasa Arab ini disampaikan secara tegas oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, “Sesungguhnya, ketika Allah Swt menurunkan kitab-Nya dengan Bahasa Arab, menjadikan rasul-Nya sebagai penyampai risalah al-Kitab dan al-Hikmah dengan bahasa Arab, dan menjadikan generasi awal dien ini berkomunikasi dengan Bahasa Arab, maka tidak ada jalan lain dalam memahami dan mengetahui ajaran Islam kecuali dengan Bahasa Arab. Oleh karena itu memahami bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Keterbiasaan berkomunikasi dengan Bahasa Arab memudahkan umat Islam dalam memahami agama Allah dan dalam menegakkan syi’ar-syi’ar agama ini serta mendekatkan mereka untuk mengambil teladan generasi pertama Islam dari kaum Muhajirin dan Anshar dalam keseluruhan perkara mereka”.[14]

Dalam ungkapan lain beliau menyatakan, “Bahasa Arab merupakan bahasa umat Islam sekaligus bahasa Alquran. Oleh karena itu, Alquran dan Sunnah tidak akan pernah bisa dipahami dengan benar dan sehat kecuali dengan bahasa Arab”.[15]

Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Cintailah Bahasa Arab karena tiga hal, yaitu karena aku adalah orang Arab, dan Alquran dengan Bahasa Arab, dan bahasa penghuni syurga adalah Bahasa Arab.[16] Maka, dapatlah kita simpulkan bahwa barangsiapa yang ingin mengkaji Alquran dan Assunnah atau kitab-kitab keilmuan Islam yang ditulis para ulama, hendaklah menjadikan belajar bahasa Arab sebagai bagian dari pengkajiannya. Sebab, bahasa Arab adalah bagian dari dienul Islam itu sendiri.

B. Bahasa Arab; Bahasa Internasional

Akhir-akhir ini, bahasa Arab merupakan bahasa yang peminatnya cukup besar di Barat. Di Amerika misalnya, hampir tidak ada satu perguruan tinggi pun yang tidak menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu mata kuliah. Termasuk perguruan tinggi Katolik atau Kristen, tentu saja dengan berbagai maksud dan tujuan mereka dalam mempelajarinya.
Sebagai contoh, Harvard University, sebuah universitas swasta  paling terpandang di dunia yang didirikan oleh para petinggi dan pemuka Protestan. Demikian pula Georgetown University, sebuah universitas swasta Katolik, keduanya mempunyai pusat studi Arab yang kurang lebih merupakan Center for Contemporary Arab Studies.[17]

Saat ini bahasa Arab digunakan sebagai bahasa utama di 22 negara, dan paling tidak  lebih dari 250 juta orang menggunakan bahasa ini. Bahasa ini juga merupakan bahasa kedua pada negara-negara Islam karena dianggap sebagai bahasa spiritual Islam, dan juga merupakan satu di antara bahasa tetap yang dipakai oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[18]

Bahasa Arab sebagai bahasa asing, bahasa Internasional[19] yang diakui PBB adalah salah satu dari sekian banyak bahasa yang ada di dunia “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.(QS. Ar Rum: 22). Bahwa terciptanya keragaman bahasa adalah merupakan tanda kesempurnaan daya cipta Allah yang mana pemahaman ini hanya dimiliki oleh ’aalimin yakni orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mata hati[20]. Hal ini berarti keberadaan bahasa Arab tidak saja dilihat sebagai sebuah fenomena belaka, akan tetapi bagaimana keberadaannya akan mendatangkan kemanfaat, kemaslahatan bagi bukan saja pemilik bahasa Arab dan peminatnya saja, akan tetapi bagi seluruh umat semuanya perlu dipikirkan. Bagaimana pendidikan bahasa Arab bisa menawarkan sesuatu yang baru agar bisa menjadi rahmat di muka bumi ini? Dari sinilah sebenarnya ide pengembangan kurikulum bahasa Arab berawal. Karena keberadaan Alquran melalui risalah Nabi Muhammad SAW yang ajarannya universal adalah untuk menjadi rahmatan li al ’alamin (QS. Al Anbiya’: 107). Sehingga tatkala bahasa Arab belum memberi rahmat, mendatangkan nilai positif, kemanfaatan, keselamatan, kemaslahatan, karena orang-orang yang mempelajari, memahami dan mencintainya belum mengupayakan terwujudnya fungsi rahmat tersebut, bisa-bisa ke-’alim- annya masih dipertanyakan.[21]

Bahasa Arab sebagai salahsatu bahasa Internasional (sejak tahun 1972)[22] di PBB, karena bahasa ini dipergunakan sebagai bahasa resmi oleh lebih dari 20 negara[23], untuk di Indonesia lebih banyak menunjukkan pada fungsinya sebagai bahasa agama. Pembelajaran bahasa Arab baik di tingkat dasar sampai perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan sarana dalam memahami literatur agama (Alquran, Hadis dan ilmu-ilmu agama lainnya). Sehingga profesi yang ditawarkan adalah menjadi pengajar bahasa Arab itu sendiri.

Sekarang ini bahasa Arab masih dianggap sebagai bagian dari “Pendidikan Agama”. Perekrutan para pengajarnya pun sering tumpang tindih. Seorang lulusan Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, tidak sedikit yang diberi tugas untuk mengajar bahasa Arab. Sebaliknya, seorang lulusan Fakultas Adab Jurusan Sastera Arab juga tidak sedikit yang diberi tugas untuk mengajar pengetahuan agama Islam. Itulah sebabnya dalam beberapa raport kita dapatkan bahasa Arab diletakkan satu kelompok dengan mata-mata pelajaran di bawah bagian “Pendidikan Agama”. Dengan adanya persepsi seperti ini, yaitu anggapan bahwa bahasa Arab merupakan bagian dari pendidikan agama, di samping latar belakang pengajarnya yang berbeda-beda, tak diherankan jika hasil pembelajaran bahasa Arab di Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan.

Dengan demikian, mengingat Indonesia mayoritas muslim, sudah selayaknya muslim Indonesia menjadi penyebar bahasa agama (baca: Arab) ini menjadi bahasa internasional. Bagaimana bahasa Arab menjadi bahasa yang dapat bersaing dengan bahasa internasional lainnya?. Program pendidikan macam apa yang akan dapat mencapai tujuan ini? Pertanyaan ini bisa terjawab melalui pemahaman tentang apa yang terjadi saat ini dan apa yang terjadi di masa depan.

John Naisbit (1982)[24] mengatakan “sekarang, kita telah memasuki gelombang ketiga yakni masa industri informasi”, karena itu menurut Philip Schlechty (1990) institusi pendidikan harus mampu menjadikan mahasiswa mampu bersaing di komunitas dunia yang berbasis informasi, yang bercirikan bahwa orang bekerja dengan mengandalkan pengetahuan bukan lagi sekedar fisik saja. [25]

Dengan berdasar pada alasan mengapa kurikulum harus berkembang dan melihat kondisi pendidikan Indonesia di atas, maka kiranya perlu dipikirkan alternatif-alternatif sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan diantaranya dengan menggali kemungkinan-kemungkinan program baru yang dapat dimanfaatkan di pasar, termasuk di dalamnya pembelajaran bahasa Arab. Kalau selama ini pasar bahasa Arab adalah pembelajaran, maka tidak menutup kemungkinan adanya program-program lain yang menjanjikan karena memang pasar membutuhkannya. Melalui metode kajian pustaka (library research) yakni dengan cara mengumpulkan sumber-sumber tertulis, baik cetak maupun elektronik. Juga melalui penelitian lapangan (field research) yang sudah dilakukan oleh penulis beberapa bulan pada tahun 2005, penulis berusaha menawarkan alternatif program selain untuk profesi pengajar (guru/dosen).

Dalam konteks ke-Indonesiaan, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing tertua yang dikenal Bangsa Indonesia sejak masuknya Islam ke nusantara. Menurut Machacin[26] bahwa “Bahasa Arab dikenal dan dipelajari oleh bangsa Indonesia karena terkait dengan fungsi bahasa Arab yang salah satunya memiliki fungsi sebagai bahasa agama”. Sebagai bahasa agama, Machasin mengatakan, bahwa bahasa Arab telah lama memainkan peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia yang religius.

Menurut Machasin, berdasarkan realita tersebut, maka peranan bahasa Arab dalam proses pengembangan sikap religius warga bangsa pada umumnya dan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan sangat besar. Di sisi lain, lanjutnya era globalisasi yang menjadikan dunia sebagai desa kecil, mau tidak mau memaksa warga dunia untuk melakukan interaksi sosial dan budaya secara intensif antar negara. Atas dasar itu, perkembangan sosial budaya disuatu bangsa akan mudah diakses bahkan mempengaruhi warga dunia lainnya.

Dalam Kurikulum 2004 dan 2006 disebutkan bahwa salah satu karakteristik mata pelajaran bahasa Arab adalah bahwa bahasa Arab mempunyai dua fungsi, yakni sebagai alat komunikasi antara manusia dan sebagai bahasa agama Islam. Tetapi kenyataan di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah pada umumnya lebih menitik beratkan pada fungsi kedua, yaitu sebagai bahasa agama Islam.[27]

Pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing keberhasilannya tidak sekadar bertumpu pada kurikulum, tetapi juga kepada model dan metode pembelajarannya, selain faktor yang terpenting adalah pengajarnya itu sendiri.

S. Karim. A. Karhami[28] menghimbau para guru bahwa, dalam era yang penuh dengan perubahan ini hendaknya mereka menyikapi era ini dengan perubahan pula, yaitu dengan meninggalkan pola fikir dan pola tindak lama yang sudah lazim dilakukan. Menurut pandangan lama, guru diilustrasikan sebagai seorang yang maha tahu, maha terampil, sementara siswa sebagai orang yang maha tidak tahu, belajar identik dengan mencatat dan mendengarkan ceramah guru, dan mengajar harus berperilaku seperti tukang jual obat yang mampu berkata-kata kesana kemari. Menurut pandangan baru, guru berperan sebagai “tukang penggagas dan pencipta proses belajar”. Guru berperan sebagai fasilitator.

 

C. Gerakan Illeterasi (gerakan pemberantasan buta huruf latin)

Pemberantasan buta huruf  (literacy) berjalan seiringan dengan gerakan kemerdekaan. Ketika nasionalisme berada pada titik didihnya yang tertinggi, buta huruf adalah aib. Dibuatkan beragam sanksi bagi yang tak turut serta semarakkan program melek baca tulis ini. Pengalaman dari beberapa negara bisa memperkaya khasanah pengetahuan bagaimana pemberantasan buta huruf berjalan berisisian dengan nasionalisme.

Dalam kamus nasionalisme negara yang baru saja merdeka, buta huruf adalah aib. Surjadi dalam buku Tantangan Desa (1969) membuat pola pemberantasan buta huruf dari beberapa negara yang baru saja umumkan maklumat kemerdekaan. Simaklah kaum Komunis di Rusia sewaktu menumbangkan rezim Tsar pada 1917. Dalam dua tahun Lenin membuat perintah untuk menghilangkan kebuta hurufan.[29]

Turki memulai kampanye pemberantasan buta huruf segera setelah Kemal Attaturk menjadi presiden. Perkembangan yang cepat dalam kerja pemberantasan buta huruf di India merupakan akibat langsung daripada pembentukan kekuasaan Kongres. Di Indonesia dan Ghana demikian juga. Pemberantasan buta huruf dilakukan setelah kemerdekaan nasional dimaklumatkan.

Pada masa pemerintahan Sukarno yang masih labil, penanggulangan tunapendidikan waktu itu dikenal dengan pemberantasan buta huruf (PBH) atau kursus ABC. Bagian yang menangani buta huruf adalah Bagian Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PPK).

Pada 1951, misal, disusun program Sepuluh Tahun Pemberantasan Buta Huruf dengan harapan semua penduduk Indonesia akan melek huruf dalam jangka waktu sepuluh tahun berikutnya. Namun, pada 1960, masih terdapat sekitar 40% orang dewasa yang buta huruf. Tahun 1960 dikeluarkan Komando Presiden Sukarno untuk tuntaskan buta huruf sampai tahun 1964. Hasilnya, 31 Desember 1964 penduduk Indonesia usia 13-45 tahun (kecuali yang ada di Irian Barat) dinyatakan bebas buta huruf.[30]

Berkaitan dengan hal di atas, illetarsi diartikan sebagai orang yang buta huruf (literacy), khususnya huruf latin. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting dalam ajaran Islam. Seorang muslim yang ingin membaca Alquran harus dapat membaca huruf-huruf Arab, karena Alquran diturunkan dengan bahasa Arab dan bahasa Arab adalah alat untuk memahami ilmu Islam.Seseorang yang menguasai Bahasa Arab dengan sendirinya dapat membaca Alquran dengan fasih dan lancar. Sebaliknya, orang yang fasih membaca Alquran belum tentu menguasai bahasa Arab, sehingga cukup kesulitan memahami isi kandungan kitab suci umat Islam. Oleh sebab itu, perlu ditekankan wajibnya belajar bahasa Arab selain sebagai memahami bahasa agama, juga sebagai salah satu bahasa internasional.

Pemberantasan buta huruf aksara Arab sesuai dengan Instruksi Presiden  Nomor 5 Tahun 2006 tentang percepatan pemberantasan buta aksara Menurut penulis dapat dilakukan melalui; Pertama, melaui Kurikulum sekolah. Sedikit sekali sekolah di Indonesia yang memasukkan bahasa Arab sebagai pelajaran wajib. Biasanya, sekolah yang memasukkan bahasa Arab sebagai salah satu pelajaran wajib hanyalah pesantren atau sekolah Islam lainnya, sementara sekolah yang berbasis Islam lebih sedikit jumlahnya, padahal mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim. Oleh sebab itu, maka perlu adanya perlakuan khusus agar bahasa Arab masuk ke dalam mata pelajaran di sekolah umum. Seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Gorontalo[31]. Pelajaran bahasa Arab akan dimasukan dalam kurikulum pendidikan sekolah-sekolah di Kota Gorontalo pada tahun 2012. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dhambea mengatakan, pelajaran Bahasa Arab akan menjadi pelajaran wajib bagi pelajar beragama Islam, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas. “Kurikulum ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Gorontalo untuk memberantas buta huruf hijaiyah atau aksara Arab agar semua pelajar beragama Islam dapat baca-tulis aksara Alquran,” katanya.

Kedua, Melalui Mahasiswa. KKN/KKL (kuliah kerja lapangan) yang diadakan oleh perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam, diharapkan mampu memperluas penyelenggaraan program PBA dan memberikan layanan pendidikan keaksaraan Arab bagi warga masyarakat yang buta aksara. Di samping itu, peserta KKL juga diharapkan dapat memfasilitasi penyelenggaraan dan pelaksanaan program PBA sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Ketiga, Melalui Media. Media harus lebih berperan dalam menampilkan tayangan-tayangan timur tengah yang berbahasa Arab, yang diselingi dengan terjemahan Indonesia. Sehingga seluruh warga Indonesia dapat mengenal dan memahami bahasa Arab. Program TV di Indonesia telah mewujudkan hal ini, salah satunya adalah TV One yang menayangkan program-program khusus Timur Tengah.

Keempat, Melalui pariwisata. Saat ini Indonesia telah membuka pintu bagi wisatawan dari Timur Tengah. Pemerintah bahkan sudah berpromosi ke Timur Tengah, dan karena itu tentu akan ada banyak turis dari Timur Tengah yang akan datang ke Indonesia. Oleh sebab itu, maka daerah-daerah yang memiliki pariwisata harus bersiap membuka kursus-kursus pemandu wisata khususnya Timur Tengah. Dengan demikian, dengan dibukanya kursus-kursus bahasa Timur Tengah, maka semangat untuk mepelajari bahasa Arab juga akan semakin meningkat.

Kelima, Melalui KBIH. Di Indonesia KBIH-KBIH tumbuh subur bak jamur di pagi hari. Terlepas dari kepentingan bisnis, masing-masing menawarkan program-program demi peningkatan keselamatan dan kesejahteraan dan kesempurnaan ibadah haji para hujjaj. Diantaranya dengan menambah materi ”percakapan bahasa Arab” bagi calon jemaah haji (CJH)[32].

D. Transliterasi / Penterjemahan

Kekuasaan Dinasti Abbasiyah merupakan masa gemilang kemajuan dunia Islam dalam aspek perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut pada dasarnya merupakan andil dari pengaruh peradaban Yunani yang sempat masuk ke dunia Islam. Sehingga selanjutnya, beberapa tokoh dalam literatur sejarah menghiasai perkembangan pemikiran hingga di era modern. Bahka, pada masa kejayaan tersebut orang-orang Barat menjadikan wilayah timur sebagai pusat perabadan untuk menggali ilmu pengetahuan

Pada saat berjayanya peradaban Islam semangat pencarian ilmu sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Semangat pencarian ilmu yang berkembang menjadi tradisi intelektual secara historis dimulai dari pemahaman terhadap Alquran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw yang kemudian dipahami, ditafsirkan dan dikembangkan oleh para Sahabat, Tabiin, Tabi’ tabiin dan para Ulama yang datang kemudian dengan merujuk pada Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Di masa-masa ini, kebanyakan umat Islam menggeluti ilmu pengetahuan yang bersumber dari berbagai arah dan bahasa dan mereka terjemahkan ke dalam bahasa arab dan menjadikan karya mereka ini sebagai rujukan utama para ilmuan itu dan masi eksis sampai sekarang.

Hal ini yang menyebabkan bahasa arab menjadi bahasa yang sangat popular di kalangan ilmuan dan para peneliti sejarah. Dengan bahasa arab tersebarlah ilmu pengetahuan dengan cepat keseluruh pelosok dunia Islam.

Namun, dilain pihak umat Islam juga banyak mendapatkan bahan (ilmu) dari peninggalan para ilmuan Yunani. Dan itulah yang menjadikan mereka terinspirasi untuk menggali berbagai ilmu pengetahuan di dalam Alquran serta mendatangkan banyak ilmu-ilmu baru yang menyangkut kemaslahatan umat manusia.

Pada masa ini, Gerakan terjemahan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam transmisi pengetahuan. Itu adalah gerakan yang memperkaya bahasa Arab dengan memaksa secara filologi untuk membuat istilah-istilah teknis yang baru; memaksa pikira-pikiran cerdas untuk mencari cara dalam mengakomodir, membuang, atau mengubah teori dan ide yang bertentangan dengan keyakinan  agama; membawa data ilmiah dan filosofis yang sangat besar ke dalam peradaban Islam; menghasilkan ketegangan dan konflik dalam tradisi intelektual Islam – yang dalam analisis akhir sangat bermanfaat bagi pengembangan tradisi ilmiah Islam.

Meskipun kegiatan penerjemahan sudah dimulai sebelum masa Abbasiyah, tetapi Abbasiyah yang memberikan sumber daya berkelanjutan terhadap sistematika proses terjemahan teks-teks ilmiah ke dalam bahasa Arab. Gerakan terjemahan menjadi lebih terorganisir, diperkuat secara finansial, dan mendapatdorongan secara administrative oleh pendiri Baghdad, yaitu Al-Mansur (754-775). Tiga tahap[33] yang berbeda dapat diidentifikasi dalam gerakan ini. Tahap pertama, dimulai sebelum pertengahan abad kedua Islam selama pemerintahan Al-Mansur.

Tahap kedua gerakan terjemahan yang dipimpin Hunain bin Ishaq. Para penerjemah ini memperbaiki terjemahan dari fase pertama dan memperpanjang rentang bahan yang diterjemahkan.

Selama tahap ketiga gerakan terjemahan, perbaikan terjemahan terus berlanjut dan komentar-komentar mulai muncul. Tahap ini dimulai pada awal abad kesepuluh dan berakhir sekitar tahun 1020 yang menghasilkan kritik tekstual terhadap bahan yang diterjemahkan dari sudut pandang ilmiahdanfilosofis.

Pada pertengahan abad kesebelas, gerakan terjemahan yang berlangsung selama tiga ratus tahun telah mencapai akhir. Selama itu terjadi ketegangan antara keyakinan Islam dan ide-ide, konsep, teori, dan data yang terdapat dalam teks-teks; namun gerakan terjemahan itu sendiri merupakan kekuatan utama untuk memulai suatu proses alokasi dan transformasi dari materi yang diterima. Proses ini berlangsung lambat, karena selama proses penerjemahan karya-karya tersebut diperiksa, diklasifikasikan, dan dibagi dalam beberapa kategori. Tidak ada pengawasan resmi dari kantor Negara atau otoritas keagamaan tertentu, tetapi merupakan proses organic terhadap ide-ide dalam bimbingan wahyu yang dilakukan oleh intelektual Muslim. Mereka berdebat, adakalanya tidak setuju, satu sama lain saling memberikan penilaian, bertempur atas ide-ide, dan saling mendukung. Terjadi perjuangan batin dalam pembuatan suatu tradisi melawan arus asing yang masuk dengan melibatkan berbagai filsuf dan ilmuwan. Beberapa dari mereka tetap memegang tradisi filsafat Yunani, sementara yang lain menulis untuk menentangnya. Mereka yang berada di antara dua ekstrem tersebut berusaha untuk menyelaraskan ide-ide baru dengan pandangan dunia Islam berdasarkan wahyu. Hasil akhir dari proses yang panjang ini adalah munculnya tradisi pembelajaran yang memeriksa, mengeksplorasi, dan mensintesis dalam perspektif sendiri yang unik mengenai alam dan kondisi manusia—dalam perspektif Islam, meskipun tentu saja tidak monolitik.

E. Bahasa Melayu sebagai Bahasa Lingua Franca (bahasa perantaraan)

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di dunia, wilayahnya terbentang dari Sabang sampai ke Merauke. Namun, ketika sebelum merdeka, Indonesia bukanlah seperti yang saat ini kita lihat. Bertahun-tahun bahkan berabad-abad Indonesia selalu dikuasai oleh penjajah. Hal itu menyebabkan setiap suku bangsa yang ada di negeri kita terpecah belah dan berdiri sendiri dengan bahasa daerahnya masing-masing. Kekuatan melawan penjajah ketika itu semakin sulit diwujudkan karena komunikasi antar suku belum dapat diciptakan. Ditambah lagi, bahasa Belanda lambat laun mulai diberlakukan sebagai bahasa pedoman oleh ahli-ahli pendidikan Belanda yang salah satu tujuannya adalah untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Barulah pada tahun 1908 kaum intelektual Indonesia dengan segala cara dan upaya berusaha mendirikan organisasi-organisasi untuk mempengaruhi rakyat agar mereka bangkit dan maju serta sadar bahwa dengan mereka menggunakan bahasa Belanda, persatuan dan cita-cita bangsa tidak akan pernah dicapai. Karena dengan mereka menggunakan bahasa Belanda, mereka tidak akan pernah dapat berhubungan dengan seluruh rakyat di berbagai pelosok sebab bahasa Belanda hanya digunakan oleh sebagian kecil rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan suatu tenaga yang besar dalam menentang kekuasaan penjajah maka dengan sendirinya mereka mencari suatu bahasa yang dapat dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal itulah yang menjadi sebab mengapa para pelopor kemerdekaan kita sepakat untuk memiliki satu bahasa persatuan.

Namun, bahasa apakah yang dipilih menjadi bahasa persatuan tersebut dan apa sebabnya? Bahasa yang kemudian dijadikan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Hal ini tentulah didasarkan oleh beberapa faktor dan alasan tertentu. Bahasa Melayu sejak zaman dahulu telah menjadi lingua franca(bahasa perantaraan/penghubung) di seluruh kepulauan Indonesia. Partai-partai rakyat terbesar, seperti Sarikat Islam, sudah sejak semula memakai bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Demikian juga surat kabar dan majalah Indonesia telah memakai bahasa Melayu sejak dari mulai lahirnya pada abad ke-19. Bahasa Melayu pun dipakai oleh sekalian orang yang masuk golongan bermacam-macam bangsa dalam pergaulannya bersama; orang Melayu dengan orang Jawa, orang Arab dengan orang Tionghoa, orang Bugis dengan orang Makasar, orang Bali dengan orang Dayak.[34] Bahasa Melayu juga tidak hanya harum namanya, tetapi juga dianggap sebagai bahasa yang paling dihormati di antara bahasa-bahasa negeri timur karena pada abad ke-16 bahasa Melayu dipakai oleh raja-raja di daerah Maluku, khususnya ketika mereka mengirim surat kepada raja Portugis. Di zaman Sriwijaya dan zaman kebesaran kota Malaka pun, ketika daerah tersebut menjadi daerah tujuan transit bangsa-bangsa lain, bahasa Melayu ikut mengalami perluasan penyebaran karena dianggap sebagai bahasa perhubungan. Bahasa Melayu sejak saat itu sudah banyak diketahui orang.

Selain itu, bahasa Melayu juga memiliki struktur yang sangat mudah dipahami—baik dari segi fonetis, morfologis, maupun leksikal—jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Jawa. Dalam bahasa Melayu tidak terdapat tingkatan-tingkatan seperti pada bahasa Jawa, yang kata-katanya sering berbeda-beda bergantung pada usia, pangkat, dan kedudukan dalam masyarakat dari orang yang dihadapi, sehingga apabila orang asing hendak mempelajari bahasa itu, ia mau tidak mau harus mempelajari lebih dari satu bahasa. Hal itu jugalah yang menunjukkan bahwa pada bahasa Jawa tersebut terdapat unsur kefeodalan dalam masyarakat yang tentunya sangat bertentangan dengan ciri persamaan derajat di dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Oleh sebab itu, yang kini menjadi bahasa persatuan Indonesia bukanlah bahasa Jawa, yang memiliki jumlah penduduk sekitar tiga puluh juta saat itu, melainkan bahasa Melayu Riau yang sekiranya hanya dipakai oleh penduduk Kepulauan Riau-Lingga dan penduduk pantai-pantai di seberang Sumatera. Namun, justru atas dasar pertimbangan itulah jika dipilih bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan maka akan dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan atau sebagai upaya pengambilalihan yang malah akan memicu terjadinya gerakan separatisme di negari ini.[35]

Demikianlah beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan mengapa bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa persatuan di Indonesia.

Lain dari pada itu, datangnya semangat baru bagi penduduk Nusantara yang berabad-abad terpecah belah dan tercerai-berai ini mendapat sebuah nama untuk melukiskan perasaan persatuan yang berkobar dalam kalbunya. Akibatnya, pada tanggal 28 Oktober 1928 dicetuskanlah Kongres Pemuda di Jakarta sebagai wujud dari rasa kebangsaan dan nasionalisme tanah air. Bahasa Melayu yang ditetapkan sebagai bahasa persatuan kemudian diubah namanya menjadi bahasa Indonesia oleh M. Tabrani sebagai simbol perasaan persatuan dari keinginan bersatu tersebut. Oleh karena itu, sampai saat ini bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu yang juga berfungsi sebagai alat komunikasi, penyebaran ilmu pengetahuan, dan alat pengidentifikasian diri.

Tapi, Penulisng, di usia satu abad lebih bahasa Indonesia seperti tidak mendapat apresiasi sepenting anggapan para pendahulu bangsa. Masih banyak kenyataan ragam praktik berbahasa (lisan maupun tulis) Indonesia yang tidak mengindahkan Ejaan yang Disempurnakan (EYD), terutama di ranah formal. Para profesional, misalnya, sering menunjukkan kebanggaan mereka dalam menggunakan istilah asing, padahal sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Yang lebih menyedihkan, praktik semacam itu juga dilakukan lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya, penggunaan istilah aanwijzing (Belanda) pada dokumen tender. Lantaran istilah ini saja, jutaan orang di negeri ini “dipaksa” untuk menggunakan istilah yang bisa jadi tidak mereka ketahui makna dan asal-usulnya itu. Tidakkah lebih mengesankan bila aanwijzing diganti dengan kata “penjelasan”?[36]

“Fenomena aanwijzing” hanyalah satu contoh dari dinamika pengembangan bahasa Indonesia yang selalu kedodoran dalam menghadapi akselerasi perubahan di berbagai bidang beserta konsekuensi-konsekuensi linguistiknya. Keterbatasan penguasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan aparatur pemerintah bisa jadi merupakan salah satu pemicu tindak kekerasan, seperti sering dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja, atau militer di masa lalu. Bila mereka berkapasitas berbahasa Indonesia yang benar, niscaya mampu berkomunikasi secara baik pada saat bernegosiasi.

Momentum Kebangkitan Indonesia di awal abad ke-20 telah memberikan pelajaran penting tentang etos berbahasa lingua franca yang mampu melahirkan semangat keindonesiaan. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang tumbuh pada masa sesudah Budi Utomo, seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, atau Nahdlatul Ulama, untuk sekadar menyebut beberapa, memiliki semangat kebangsaan yang pekat. Muhammadiyah, misalnya, memiliki kontribusi yang tidak kecil dalam memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia (Melayu) melalui sekolah-sekolah modern sejak 1918.

Kebangkitan Indonesia yang sudah berusia lebih dari satu abad ini bisa kita simpulkan sebagai sebuah penyegaran pemahaman bahasa persatuan Indonesia. Meminjam filsuf Jerman, Gadamer (1900-2002), pemahaman adalah kejadian yang bersifat linguistik, dialektikal, dan historis. [37]

F. Tulisan Arab Melayu

Arab Melayu adalah aksara utama dalam penyebaran bahasa Melayu ke seluruh wilayah nusantara; yang penggunaannya dimulai seiring dengan kedatangan agama Islam ke kepulauan Melayu ini.

Kira-kira sampai dengan tahun 1500 sastra Melayu masa lampau disebarluaskan secara lisan, sebab masyarakatnya sebagian besar belum mengenal tulisan. Setelah huruf Arab dikenal oleh masyarakat Melayu, mulailah diadakan penulisan sastra Melayu dengan huruf Arab. Hasil-hasil kesusasteraan Melayu masa lampau dapat dikelompokkan ke dalam sastra lisan dan tulisan, yang keduanya tercipta dalam bentuk prosa dan puisi. Sastra lisan mempunyai ciri-ciri tersendiri, baik dari segi bentuk, perkembangan, dan penyebarannya, sebaliknya sastra tulisan berkembang dengan menggunakan tulisan, yang pada awalnya huruf Jawi (Arab-Melayu) dan kemudian dengan tulisan Rumi. Sebelum mengenal tulisan Jawi, orang Melayu telah memanfaatkan tulisan yang berasal dari tulisan dari kawasan mereka, misalnya tulisan Rencong, Palava dan Kavya. Tulisan-tulisan ini tidak berkembang karena ada kendala terutama dalam penerapan dan penyebarannya. Ada beberapa Genre sastra Melayu, di antaranya: genre sastra undang-undang, sastra sejarah, sastra epik, sastra keagamaan, sastra rakyat. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa masyarakat masa kini masih perlu meneladani nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Hasil karya sastra masa lampau perlu dipahami terlebih dahulu dari segi konteks zaman kelahirannya, masyarakat yang melahirkannya serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Setelah memahami hal-hal yang dasar tentang sastra dan zamannya, dapatlah kita meluaskan hasil pengkajian dengan menggunakan pendekatan yang modern kepada masyarakat masa kini.[38]

Dalam tulisan ini yang hendak dibicarakan ialah sastra Melayu masa lampau yang tertulis. Adapun yang dimaksud dengan teks Melayu masa lampau yang tertulis, dibatasi pada korpus karya sastra yang tertulis dengan huruf Arab-Melayu atau Jawi yang dihasilkan pada abad ke-16 sampai abad ke-19 Masehi. Dengan huruf Arab-Melayu dimaksudkan huruf Arab yang digunakan untuk menuliskan bahasa Melayu. Oleh karena sistem fonologi bahasa Melayu tidak sama dengan sistem fonologi bahasa Arab, digunakan bantuan titik diakritik untuk menyatakan bunyi bahasa yang tidak ada di dalam bahasa Arab, yaitu:

چ untuk bunyi ‘c‘
ڠ untuk bunyi ‘ng‘
ڨ untuk bunyi ‘p‘
ک untuk bunyi ‘g‘
ٽ untuk bunyi ‘ny

Adapun kata ‘jawi‘ adalah bentuk genetif (Arab) kata ‘Jawa‘ yang secara pars pro toto digunakan untuk mengacu ke Indonesia atau Nusantara. Tulisan Arab-Melayu atau Jawi yang digunakan mengisyaratkan bahwa karya-karya tersebut dituliskan setelah agama Islam masuk ke kawasan Nusantara. [39]

Manuskrip (naskah) Melayu yang ada di seluruh dunia kebanyakan merupakan hasil kebudayaan Islam, yang ditulis dengan huruf Jawi. Teknik penulisan dengan dua halaman berhadapan, gaya Islam, ada kolofon yang biasanya berbentuk segi tiga dengan hiasan. Naskah Melayu biasanya ada iluminasi yang coraknya dengan corak bunga, daun. Seni kaligrafi atau dikenal juga dengan seni khat adalah fenomena seni rupa yang indah, menarik, dan tersusun. Seni kaligrafi ini termasuk seni Islam yang tinggi, karena sifatnya sebagai bahan bukti pada penuturan bahasa Alquran. Seni kaligrafi yang wujud dalam naskah Melayu yang biasa ditemui adalah khat riq‘ah dan khat thuluth.[40]

Walaupun telah diberi batasan karya sastra tertulis, bila perlu dan relevan, pembicaraan dapat juga memanfaatkan keberadaan sastra lisan. Hal ini mengingat kebanyakan karya tertulis merupakan rekaman dari karya lisan.

Di dalam karya sastra Melayu masa lampau tercermin pengalaman hidup dan keadaan masyarakat pendukungnya sepanjang masa, di dalamnya tergambar keadaan geografisnya, manusia dan pemukimannya serta kesibukan sehari-harinya, perjalanan sejarah kaum dan bangsanya, pengalaman emosional yang dilaluinya, serta pemikiran dan falsafah hidupnya. Karya sastra itu membukakan dunia orang Melayu kepada kita gambaran alam pikiran, adat-istiadat, kepercayaan, keadaan sosial masyarakat, kepribadian individu, hubungan antarindividu serta hubungan di antara individu dan masyarakat, dan sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat.[41]

Perkembangan tulisan Arab Melayu selanjutnya tidak terlepas dari perkembangan bahasa Melayu itu sendiri. Jika dahulu Ulama-Ulama Islam di nusantara, banyak yang telah menerjemahkan berbagai kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab Melayu, Sastrawan dan pujangga Melayu juga turut serta membubuhkan karyanya dengan Arab Melayu hingga menyebar ke seluruh kawasan Asia Tenggara yang puncak kejayaannya adalah dengan ditulisnya Kamus Arab – Melayu oleh Syekh Muhammad Idris al-Marbawi; (Kamus al-Marbawi), kemudian diikuti oleh penulisan kitab yang menetapkan kaidah[42] tulis-baca Jawi (Arab Melayu) oleh Zainal Abidin bin Ahmad (Pandita Melayu), kini tradisi tersebut telah hilang seiring waktu, Mata Pelajaran Muatan Lokal Arab Melayu di hanya bertahan sebentar, generasi saat ini di di  Nusantara tidak akan mengenal dan mengerti dengan huruf Arab melayu, yang merupakan bahasa nenek moyang bangsa ini.

G. Kitab Kuning dan Industri Perbukuan Dunia Islam

Sejauh bukti-bukti historis yang tersedia, sangatlah mungkin untuk mengatakan bahwa Kitab Kuning menjadi text books, references, dan kurikulum dalam sistem pendidikan pesantren, seperti yang kita kenal sekarang, baru dimulai pada abad ke-18 M: Bahkan, cukup realistik juga memperkirakan bahwa pengajaran Kitab Kuning secara massal dan permanen itu mulai terjadi pada pertengahan abad ke-l9 M ketika sejumlah ulama Nusantara, khususnya Jawa, kembali dari program belajarnya di Makkah.[43]

Perkiraan di atas tidak berarti bahwa Kitab Kuning, sebagai produk intelektual, belum ada dalam masa-masa awal perkembangan keilmuan di Nusantara. Sejarah mencatat bahwa, sekurang-kurangnya sejak abad ke-16 M, sejumlah Kitab Kuning, baik dengan menggunakan bahasa Arab” bahasa Melayu, maupun bahasa Jawi, sudah beredar dan menjadi bahan informasi dan kajian mengenai Islam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa karakter dan corak keilmuan yang dicerminkan Kitab Kuning, betapapun juga, tidak bisa dilepaskan dari tradisi intelektual Islam Nusantara yang panjang, kira-kira sejak lima abad sebelum pembakuan Kitab Kuning di pesantren-pesantren.

Pesantren mempunyai kurikulum yang unik dan menarik untuk kita perbincangkan di sini dikarenakan berkaitan dengan kitab kuning. Mungkin garis genologi kurikulum pesantren selam ini mengadopsi dari apa yang telah dirumuskan oleh Jalaluddin As-Suyuthi dalam Itmamu Diroyahnya, Ia membagi subjek kajian kitab kuning menjadi empat belas cabang keilmuan namun mungkin dikarenakan suatu alasan yang mungkin tidak bisa dihindari maka keempat belas kajian cabang keilmuan itupun di”bonsai” menjadi: fiqh (jurisprudence), aqidah (teology), al-Qawaid al-Arabiyyah –yang meliputi nahwu , sharf dan balaghah—hadits, taswwuf, shirah nabawiyyah, tafsir al-qur’an, ushul fiqh dan juga manthiq (logika). Pembonsaian tersebut diringkas lagi secara garis besar menjadi trio kajian keilmuan yaitu fiqh, teologi dan kaidah bahasa arab.

Sementra itu, di hadapan perubahan-perubahan sosial yang semakin marak dewasa ini, pesantren yang menjadikan kitab kuning sebagi ”buku wajib” terlanjur memandang literatur tersebut sebagai khazanah intelektual yang paling absah dan sakral. Oleh karena itu tak pelak “gugatan-gugatan” atas khazanah tersebut baik secara subtansial ataupun metodologis, cenderung dianggap amoral. Akan tetapi di lain pihak gempuran-gempuran modernisme secara tidak langsung sesungguhnya mengubah cara pandang masyarakat untuk terus bergerak menuju profanisasi.

Maka, ketika kitab kuning diyakini sebagai otoritas sumber yang paling absah misalnya, ia harus siap ditantang oleh arus perubahan sosial baru yang berwatak pluralistik dan selalu berubah. Trend baru ini secara sporadis juga bisa disimpulakan merupakan anti kemapanan, rasional dan ulititarian. Maka tidaklah mengherankan jika ada pemikiran-pemikiran yang lebih “in” menjawab tantangan zaman maka kitab kuning “seakan-akan” kehilangan substansi ruhaniahnya dan pada gilirannya nanti tak mustahil jika banyak “pemeluk” kitab kuning akan mendebet saldo kepercayaan mereka . Selain itu adalah sikap yang sangat apologia mengangap bahwa semua persoalan sudah termaktub jawabannya dalam kitab kuning. Sebab realitas kepercayaan dan keyakinan tersebut harus berhadapan langsung dengan sejumlah persoalan yang ternyata sampai sekarang belum ditemukan jawabannya. Mauquf bahasa pesantrennya. Hal itu sangat dimungkinkan akibat dari pemisahan teks dengan konteks yang memang sering terjadi selama ini. Anggapan bahwa teks adalah suatu yang mandiri, entitas yang terrsediri memang sudah menjamur, lebih ekstrim bisa dikatakan teks adalah tanpa disadari menurut asumsi kita selama ini ia lahir dari ruang kosong yang tersendiri dan lepas dari konteks sosialnya. selama ini kita kita kurang memperhatikan bahwasannya teks pada hakikatnya sarat deengan muatan-muatan spasial-temporal.[44]

Selanjutnya menurut Fariez, kesenjangan-kesenjangan interpretatif antara teks dengan konteks tersebut pada saatnya nanti akan tak jarang akan mengundang pemahaman serta penafsiran keagamaan yang bersifat rigid. Penganan atas masalah baru biasanya dilakukan dengan penyelasaian “formalistik” tanpa meninjau lebih dalam akar-akar kontekstual masalah tersebut. Maka tak jarang kadang juga dalam menjawab sebuah masalah muncul penafsiran-penafsiran yang bercorak arifisial, contoh kecil misalnya tentang konsep fi shulbil aqdi dalam kontrak riba.

Selain itu menarik untuk dicermati bahwa tradisi pengajaran kitab kuning selama ini cenderung berputar dan berulang. Hal itu mungkin bisa ditelisik dari lamanya kurun waktu pengajaran, dalam proses tersebut mungkin pesantren sudah menjadi bagian yang sangat intim dengan pemikiran dan laku para santri. Sehingga sikap-sikap afektif secara tidak langsung terbangun dengan sendirinya, ambil contoh tak dapat dipungkiri bahwa angggapan orang pesantren kitab kuning adalah formulasi final dari ajaran al-Qur’an dan Hadist, ia di tulis oleh ulama’ dengan double degree (kulifikasi ganda) yakni keilmuan tinggi dan moralitas yang par-excellent. bahkan ada anggapan bahwa ia ditulis dengan jari-jari yang bercahaya hampir tidak mempunyai cacat dan tiada celah kritikan baginya.

Tradisi perputaran dan pengulangan pengajaran kitab kuning mungkin dapat digambambarkan dengan misalnya melalui disiplin ilmu fiqh, dalam fiqh ternyata kitab yang diajarkan adalah berasal dari satu “gen” yang selain itu juga bersiklus mengembang, menyempit, berputar dan berulang, di sini maka bisa dikatakan bahwa sebuah cabang keilmuan dikupas dan dikaji serta diringkas dalam berpuluh-puluh kitab kuning. Dan semuanya diajarkan berulang-ulang dan bertahun-tahun selam menempuh pendidkan di pesantren.

Selain itu mungkin yang perlu diperhatikan adalah tradisi pengajaran di pesantren lebih menitik beratkan pada aspek pendalaman materi, dan sangat sedikit sekali yang diarahkan pada pengembangan teori, metodologi dan wawasan. Padahal jika kita cermati unsur-unsur keilmuan akan kokoh jika dibangun dan ditopang oleh ketiga unsur terakhir tersebut. Sampai di Sini mungkin kita bisa mengatakan bahwasannya pesantren memang kaya dan melimpah ruah akan materi akan tetapi ia miskin akan teori terlebih metodologi.

Catatan lain yang harus kita renungkan adalah bahwa tradisi epistemologi-keilmuan kitab kuning yang dimiliki oleh pesantren selama ini adalah berpusat pada pola pemikiran ahlul hadist, bukan pola ahlul ra’yu. Tradisi pemikiran pertama adalah tradisi pemikiran yang menjadikan aspek lahiriah dan transmisi (riwayat) sebagi kecenderungan dalam mengkaji dan memecahkan (solving) suatu masalah. Sementara itu aspek rasionalitas kurang mempunyai bergaining position di sini. Oleh karena itu mungkin kritik atas teks sangat berpeluang untuk ditabukan di sini.

Lebih dari itu pertimbangan-pertimbangan lain yang bersifat “what arround the teks” seperti kondisi sosio-kultur ketika suatu teks itu tercipta hampir sulit ditemukan dalam pola pikir yang menganut ahlul hadist. Padahal pertimbangan-pertimbangan yang bersifat “arround” atau bahkan “beyond the teks” tersebut menemui signifikansinya ketika kita bermaksud untuk mengembangkan atau minimal membandingkan (compare) pemikiran suatu teks untuk konteks yang berbeda.

Sebagai ilustrasi adalah bahwasannya dalam disiplin ilmu fiqh sebagi master mindnya pesantren misalnya sumber utamanya adalah madzhab syafi’i. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam bingkai madzhab Imam Syafi’i terdapat dua kubu yang bisa dikatakan bersifat paradoksal. Yang pertama adalah aliran Iraq (iraqiyyun) dan yang kedua adalah aliran Khurosan (khurosaniyyun) pada aliran pertama kecenderungan memegangi prinsip ahlul hadist cenderung lebih kuat dari pada aspek rasionalitas, tidak demikian halnya aliran kedua yang yang corak pemikirannya lebih didominasi aspek rasionalitas. Ahlul hadist dimotori oleh Abu Hamid al-Ishfirany (406 H) dan front man dari ahlu ra’yi adalah al-Qaffal al-Marwazi (417 H).

Bila kita melihat keberadaan kitab kuning di pesantren selama ini pemikiran dan genealoginya lebih menjurus pada Imam Nawawi dari pada Imam Rafi’i, muncul sebuah pertanyaan kenapa perbandingannya harus kedua imam tersebut? Karena sebagimana kita ketahuhui bahwa dua sarjana muslim itulah yang “punya rekomendasi” dari para sarjana muslim mutakkhirin sebagi orang-orang yang memiliki otoritas dalam menyeleksi pemikiran Imam Syafi’i. Dan hal itu sudah dirumuskan oleh Zaynuddin al-Malyabary dalam Fathul Muin-nya bahwasannya pendapat yang bisa dipedomani (mu’tamad) adalah pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi’i, dan jika kedua sarjana tersebut berseberangan jalan maka yang didahulukan adalah Imam Nawawi kemudian Imam Rafi’i, Jumhur Ulama’, pendapat paling pandai dan akhirnya yang paling wara’. Pertanyaan filosofisnya mengapa Imam Nawawi lebih diunggulkan dari Imam Rafi’i? Jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin bisa diperoleh dari pendekatan studi identitas, maksud Penulis adalah jawaban atas pertanyaan di atas dapat terlacak dengan mengkaji kehidupan masing-masing sarjana tersebut dengan menitik beratkan pada pendekatan geo-sosio-kultur masing-msing. Imam Nawawi sebagaimana kita ketahui lahir di Nawa sebuah desa kecil di wilayah Hauran dan pad usia 19 tahun ia pindah ke Damaskus, sementra itu imam rafi’i lahir dan dibesarkan di Qazwayn sebuah kota di wilayah utara iran. Ada asumsi kuat bahwasannya dinamika corak pemikiran Iran lebih rasional dibandingkan dengan yang berekembang di Damaskus. Sedangkan di Damaskus sendiri yang lebih dominan adalah kajian hadisnya.

Tak pelak, imbas dari pola pemikiran di atas maka secara tidak langsung membangun sistem keilmuan yang bersifat “hadist oriented” yakni corak pemikiran yang bersifat penukilan atau transmisi sebagaiman Penulis sebutkan di atas. Bagi penganut sistem ini, keilmuan hanya dapat dipandang sah dan kukuh jika diberlakukan secara transmitif. Hal itu juga mungkin bisa deperkokoh lagi dengan metode hafalan yang selama ini tak pernah absen barang sejenak dari pesantren manapun. Karena sebagimana dikatakan Burhanul Islam Al-Zarnuji bahwa ilmu adalah sesuatu yang diperoleh dari mulut seorang guru, karena mereka menghafal apa yang terbaik dari yag mereka dengar dan peroleh serta menyapaikan yang terbaik dari yang mereka hafal.

Di sini dapat diakui bahwa secara normatif mendidik dengan cara seperti itu sangat baik sebagai pijakan dan basis dalam rangka penguasaan materi secara akurat nan otentik. Tapi pada tataran praksisinya sangat diPenulisngkan bahwa praktik hafalan tersebut hampir menafikan aspek-aspek pemahaman kognitif. Oleh kerena itu, di sini jelas diperlukannya balancing antara aspek afektif yang berupa hafalan dan kognitif yang berarti peemahaman rasional dalam pembelajarn kitab kuning juga terlebih lagi jika hal itu mampu dikembangan menuju aspek psikomotorik santri.

Hal itulah yang menjadi catatan-catatan kegelisahan intelektual selama ini, dan hal itu tidak lebih hanya merupakan bagian wajar dan terkecil dari kegelisahan akademik yang selalu menimpa perjalanan intelektual-keilmuan seseorang.

Dalam menjawab masalah di atas, penulis ingin menawarkan metode baru dalam memahami kitab kuning, seperti berikut ini.

  1. Pengkaji kitab kuning tidak hanya berhenti pemahaman hukum-hukum hasil karya ulama terdahulu, tetapi melacak metodologi penggalian hukumnya. Hal ini sebagaimana tawaran al-Ghazali bahwa ilmu yang paling baik adalah penggabungan antara aqli dan naqli, antara menerima hasil pemikiran ulama’ salaf sekaligus mengetahui dalil dan penalarannya.
  2. Membiasakan untuk bersikap kritis dan teliti terhadap objek kajian. Karena pada dasarnya budaya kritis adalah hal yang lumrah dalam dunia intelektual. Sebagaimana telah kita saksikan potret kehidupan ulama’ salaf yang sarat dengan nuansa konflik dan polemik. Hal itu terjadi, tak lain hanyalah karena ketelitian, kejelian dan kritisisme yang dimiliki oleh para pendahulu kita yang kesemuanya patut untuk kita teladani.
  3. Melakukan analisa yang mendalam, apakah pendapat ulama itu benar-benar murni refleksi atas teks (nash) atau ada faktor lain yang mempengaruhi. Sekedar contoh, kenapa sampai ada qoul qodim dan qoul jadid, kenapa Imam Nawawi berbeda pendapat dengan Imam Syafi’i dalam transaksi jual beli tanpa sighat (bai’al mu’athoh), kenapa Imam Qoffal berani berbeda pendapat dalam memahami sabilillah yang berarti setiap jalan kebaikan (sabil al khair) dapat menerima zakat sedangkan mayoritas ulama tidak memperbolehkan.
  4. Menelusuri sebab terjadinya perbedaan pendapat, sejarah kodifikasi kitab kuning, latar belakang pendidikan pengarang, keadaan sosial dan budaya yang mempengaruhinya. Memahami faktor dan tujuan pengarang mengemukakan pendapatnya.
  5. Pengkaji harus menjaga jarak antara dirinya (selaku subyek) dan materi kajian (selaku obyek). Dengan prinsip ini, peneliti tidak boleh membuat penilaian apapun terhadap materi dan melepaskan dari fanatisme yang berlebihan. Dalam tahap ini peneliti harus berusaha ”menelanjangi” aspek kultural, sosial dan historis dimana suatu hukum dicetuskan. Benar-benar memahami latar belakang suatu hukum yang telah dirumuskan ulama’ salaf. Hal ini dimaksudkan agar terjadi penilaian dan pemahaman yang obyektif.
  6. Langkah terakhir adalah pengkaji menghubungkan antara dirinya dengan obyek kajian. Langkah ini diperlukan untuk mereaktualisasi dan mengukur relevansi kitab kuning dengan konteks kekinian. Pengkaji dalam hal ini dituntut untuk menjadikan kitab kuning sebagai sesuatu yang cocok untuk diterapkan, sesuai dengan kondisi saat ini dan bersifat ke-Indonesiaan. Senantiasa berpegang pada prinsip bahwa syariat Islam diciptakan demi tegaknya kemaslahatan sosial pada masa kini dan masa depan.[45]

Industri Perbukuan Dunia Islam

Buku Sejak peradaban Islam menguasai teknologi pembuatan kertas dan teknologi pembuatan tinta, aktivitas penulisan buku di akhir abad ke-8 M[46] kian menggeliat.[47] Hal itu terbukti dengan banyaknya jumlah buku yang terbit di era kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Pada era itu, minat baca manusianya pun tinggi sehingga setiap orang berlomba membeli dan mengoleksi buku. Ziauddin Sardar dan MW Davies dalam bukunya berjudul, Distorted Imagination, menggambarkan penerbitan buku di dunia Islam 10 abad silam, hampir setara dengan pencapain peradaban Barat[48] saat ini, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hampir 1.000 tahun sebelum buku hadir di peradaban Barat, industri penerbitan buku telah berkembang pesat di dunia Islam, paparnya.[49]

Lebih lanjut, di dalam buku Sardar – Menjangkau Informasi – dikenal sebuah “mesin foto kopi” zaman dulu yang bernama warraq. Tentu ini bukan mesin, tapi sebuah lembaga yang terdiri atas manusia-manusia yang cinta buku. Tugas warraq adalah menyalin manuskrip-manuskrip dan mempersiapkannya bagi masyarakat ilmiah, sebuah fungsi yang pada masa sekarang secara kolektif dilaksanakan oleh percetakan, penerbit, dan penjual buku. Warraq bertugas menyalin manuskrip untuk digandakan. Cara bekerja warraq yang pantas diacungi jempol adalah terkait dengan ketelitian dan kecermatannya. Penyalinan harus diupayakan tanpa kesalahan: mendekati sempurna, termasuk titik dan komanya.[50]

Warraqin (agen penjual kertas) juga selain bekerja sebagai penulis dan menyalin berbagai manuskrip yang dipesan para pelanggannya, mereka juga menjual buku dan membuka toko buku. Menurut Sardar, sebagai agen, warraqin juga sering membuat sendiri kertas untuk mencetak buku. Sebagai penjual buku, warraqin mengatur segalanya, mulai dari mendirikan kios di pinggir jalan hingga toko-toko besar yang nyaman jauh dari debu-debu pasar. Kios-kios buku itu umumnya berdiri di jantung kota-kota besar, seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, Granada, dan Fez. Seorang sarjana muslim al-Ya’qubi dalam catatannya mengungkapkan pada Abad ke-9, di pinggir kota Baghdad terdapat tak kurang dari 100 kios buku. Di toko-toko buku besar, kerap berlangsung diskusi informal bedah buku. Acara itu dihadiri para penulis dan pemikir terkemuka.

Sardar menuturkan, salah satu toko buku terkemuka dalam sejarah Islam adalah milik an-Nadim (w. 990 M) di Baghdad. Toko buku milik ilmuan penganut Syiah itu dipenuhi manuskrip dan dikenal sebagai tempat pertemuan para pemikir, penyair terkemuka pada masanya. Katalog buku-buku yang ada di tokonya, al-Fihrisat dilengkapi dengan catatan kritis. Katalog itu dikenal sebagai ensiklopedia kebudayaan Islam abad pertengahan.

Lebih lanjut, Sardar mengungkapkan bahwa industri buku pun berkembang semakin pesat, membuka jalan untuk pembangunan perpustakaan-perpustakaan besar yang kelak akan dikenang sebagai gerbang kemajuan.

Bahkan ada kegiatan penyalinan yang luar biasa yang dikisahkan oleh Syed Naquib Al-Attas. Menurut Naquib, apabila di sebuah halaman manuskrip yang disalin itu terdapat noda berupa nyamuk atau serangga lain, maka noda atau tanda itu harus juga dipindahkan kemanuskrip yang baru. Pemindahan itu menunjukkan bahwa kegiatan menyalin manuskrip harus persis dengan aslinya. Sekali lagi, ketelitian, kecermatan, dan juga sikap-sikap mulia lain yang mungkin saat ini disebut sebagai sikap ilmiah benar-benar sudah diterapkan.[51]

Bagaimana proses penulisan buku pada zaman sekarang? Penulis belum tahu banyak. Ketika kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan industri buku di zaman sekarang dengan di Timur Tengah zaman dahulu, misalnya, Penulis menemukan keadaan yang tidaksebanding atau berat sebelah.

Penerbit-penerbit raksasa dari Amerika Serikat menempati area yang sangat besar yang luasnya bagaikan seluas hangar pesawat, sementara penerbit-penerbit di Timur Tengah menempati area yang sangat kecil dan kalau area itu disusun akan berbentuk kotak-kotak kecil di sebuah apartemen.

Sekarang sudah 2012 dan teknologi informasi dan komunikasi tengah merajalela. Buku tak hanya dicetak di medium kertas tetapi juga di medium digital. Bagaimana perkembangan industry buku di negara-negara Asia dan Timur Tengah?Apakah semakin maju dan berkembang atau malah semakin terpuruk?

Penutup

Kebijakan untuk mengembangkan pendidikan bahasa Arab di lembaga pendidikan gama Islam merupakan sebuah langkah kongkrit dalam mengembangkan dan meningkatkan pendidika bahasa Arab.

Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan bahasa Arab, agar bahasa Arab menjadi mata pelajaran proritas yang harus wajib dipelajari oleh setiap pelajar, sebgai contoh membudayakan komunikasi bahasa Arab di kalangan sekolah baik antar pelajar dengan pelajar, pelajar dengan pengajar. Dalam proses belajar-mengajar bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa pengantarnya, hal ini dilakukan agar para pelajar akan terbiasa dan sedikit demi sedikit tertarik dengan bahasa Arab. Secara otomatis, ketika bahasa Arab dijadikan bahasa komunikasi yang wajib dijalankan di lembaga pendidikan formal, mau tidak mau pelajar harus bisa dan menguasi bahasa Arab. Di samping itu juga, bahasa Arab juga harus dijadikan sebagai mata pelajaran yang di evaluasi sebagai syarat kelulusan.

Kebijakan ini tentunya harus dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana dalam proses belajara mengajar bahasa Arab, baik methode dan media pengajarannya, hal ini dilakukan agar pelajar lebih tertarik dan tidak merasa bosan untuk belajar bahasa Arab.

Dan yang dilakukan selama ini lembaga pendidikan agama Islam belum memprioritaskan bahasa Arab sebagai mata pelajaran yang harus dikuasi oleh pelajar, dan mayoritas masih memperitaskan bahasa asing lainnya. Jalur ini akan lebih bisa dilakukan dibandingkan dengan jalur di luar lembaga pendidikan non formal.

Untuk merubah kebiasaan atau budaya masyarakat kita sangatlah sulit, karena dominasi budaya barat sudah merajalela dan menguasai pola pikir masyarakat. Perang budaya inilah yang menjadi tanggungjawab kita selaku ummat Islam untuk lebih memperkenalkan dan memperluas budaya Arab di kalangan masyarakat.

Hal lain yang sering kita tidak sadar bahwa sebagaian ummat Islam (dalam hal ini kaum awam) terkadang tidak mau menghayati dan tidak mau tahu mengenai bahasa Arab. Sebagai contoh, masih banyak ummat Islam yang tidak mau tahu isi al-Qur’an, padahal sering kali membacanya, dan tidak hanya itu saja terkadang kita bershalawat, dan tidak tahu apa rati kandungannya, yang tertanam dalam pikirannya adalah yang penting membaca, dan membaca sudah merupakan ibadah, padahal kalu kita menguasai dan mengerti isi kandungan al-qur’an dan mengerti isi kandungan nyanyian yang berbahasa Arab, pahalanya lebih dari sekedar cuma membaca. Ini lah yang sering kita jumpai dan bahkan pada diri kita seperti itu. Faktor doktrin dalam hal ini sangat mempengaruhi sekali, yang mana doktrin menghafal lebih dominant dari pada menghayati dan merenungkan isi kandungannya, budaya para guru/ustadz yang terkadang tidak memberikan penjelasan dan pendidikan dari segi bahasanya atau dengan kata lain kurang komprehensif dalam memberikan pelajaran kepada ummatnya.

 

DAFTAR PUSTAKA


[1] Masuk dalam rumpun bahasa semit diantaranya: Bahasa Hebrew (Yahudi), Amrahic (Ethiopia), Akkadian (Assyria dan Babilonia), Aramiki (Arab masa Nabi Isa as dan sebagian Syiria).

[3] Bahasa Arab dibagi menjadi dua bagian. Pertama,  bahasa Arab yang sudah punah (al-‘Arobiyyah Al-Baa’idah) yaitu bahasa yang telah digunakan orang orang Arab yang berada di bagian utara Hedzjaz  dan wilayah berbatasan dengan Armenia dan jauh dari pusat pusat bahasa Arab fusha,  dan kemudian bahasa Armenia sangat mendominasi, sehingga lambat laun bahasa Arab ini musnah sebelum Islam datang,  dan yang tertinggal hanya berupa ukiran ukirannya  saja yang disebut ( Al arobiyyah an-nuqusy). Kedua, Bahasa Arab yang masih hidup (al-‘Arobiyyah al-Baaqiyah) yaitu bahasa yang sampai sekarang masih digunakan  oleh orang-orang Arab  sebagai bahasa  sastra, bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa ini tumbuh di Nedzjaz dan Nejd berkembang di seluruh Negara. (http://www.badiklat.kemhan.go.id/index.php/component/content/article/178-berita-opini/499-bahasa-Arab).

[5] Anda tidak akan menemukan satu bahasa pun di dunia ini yang memiliki kosakata sekaya bahasa Arab. Sebagai perbandingan, akar kata dalam bahasa Inggris ada sekitar 20 ribu buah. Tapi dalam bahasa Arab, jumlahnya mencapai sekitar 50 ribu buah. Dalam bahasa Inggris, Anda menemukan bahwa sebuah kata paling banyak bisa melahirkan derivasi (kata turunan) sebanyak 12 kata. Artinya, untuk sebuah kata, ada 12 kata jadian yang memiliki akar makna yang sama. Sedangkan dalam bahasa Arab, sebuah kata secara umum bisa melahirkan antara 40 sampai 45 buah kata turunan. Jadi, jumlah global kosakata dalam bahasa Inggris adalah sekitar: 20.000 x 12 = 240.000 buah kosakata. Sedangkan dalam bahasa Arab, jumlah itu mencapai sekitar: 50.000 x 40 = 2.000.000 buah.

[6] Di dalam semua kamus bahasa Inggris, angka-angka tersebut dinamakan “Arabic Numerals”. Ini membuktikan keinternasionalan bahasa Arab yang tidak dapat disangkal sama sekali. (Alfikrah, No. 17 Tahun XII/23 Jumadal Akhirah 1432 H).

[7] Disarikan dari berbagai Sumber http://upikke.staff.ipb.ac.id/2010/06/12/bahasa-Arab-adalah-bagian-dari-agama/ oleh Upik Kesumawati Hadi, Fakultas Kedokteran Hewan IPB.

[9] Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya ini dihimpun dalam sebuah buku berjudul “Sualaat Nafi’ Ibn al-Azraq Ilaa Abdillah ibn Abbas” (Pertanyaan-pertanyaan Nafi bin al-Azraq Kepada Abdullah bin Abbas) yang diterbitkan oleh Dr. Ibrahim al-Samirai di Bagdad tahun 1968. Kitab ini dimulai dengan ungkapan berikut: “Ketika Abdullah bin Abbas sedang duduk-duduk muka Ka’bah, merendamkan kakinya di kolam zam-zam, tiba-tiba banyak orang mendatanginya dan bertanya tentang penafsiran Alquran. Abdullah bin Abbas pun menjawabnya dengan mendasarkan makna tafsirannya pada syair-syair Arab. Penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ini, didengar oleh Nafi’ bin al-Azraq yang lalu berkata kepada Najdah bin ‘Uwaymir: “Mari kita menemui orang yang gegabah dalam menafsirkan Alquran, memberikan fatwa terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya”. Keduanya lalu pergi menemui Ibnu Abas dan berkata: “Kami bermaksud menanyakan kepada engkau tentang beberapa hal yang berkenaan dengan kitabullah lalu engkau menafsirkannya untk kami, sesuai dengan perkataan orang Arab, karena sesungguhnya Allah menurunkan Alquran dalam bahasa Arab yang jelas.” Ibnu Abbas menjawab: “Tanyakanlah kepadaku, insya Allah aku akan bisa menjawabnya”.  Nafi’ : Jelaskan kepada kami firman Allah : ‘An al-yamin wa ‘an al-syimal ‘iziin (QS. al-Ma’arij : 37) . Ibn Abbas : ‘iziin artinya kelompok-kelompok yang membentuk lingkaran. Ini dijelaskan oleh syair ‘Ubayd bin al-Abrash: Fa Jaa’uu yuhra’uun ilayhi hattaa yakuunuu hawla minbarihi ‘iziin (lalu mereka bergegas mendatanginya sehingga di sekeliling mimbarnya mereka berkelompok-kelompok). Nafi’ : Jelaskan tentang firman Allah: wabtaghuu ilayhi al-wasilah (QS. al-Maidah : 35). Ibn Abbas : al-wasiilah artinya hajat / kebutuhan. Hal ini dijelaskan oleh syair ‘Antarah al-’Abbasi: inna al-rijaala lahum ilayki wasiilatun in ya’khuzuuki takahhalii wa takhadhdhabii (sesungguhnya para lelaki itu mempunyai kebutuhan terhadapmu (perempuan) maka jika mereka mengambilmu engkau harus bersolek). Begitulah Nafi’ bertanya dan Abdullah Ibnu Abbas menjawab dengan penafsiran yang didukung dengan syair-syair Arab. Ada sekitar 250 persoalan yang dikemukakan oleh Nafi’.  Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa penafsiran Abdullah bin Abbas terhadap Alquran seperti itu adalah sebagai cikal bakal mu’jam-mu’jam (kamus) Arab. Kajian tentang kamus sendiri, yang merupakan bagian dari bahasa, dimulai dengan kajian terhadap makna-makna asing dalam Alquran. Oleh karena itu kita menemukan karangan-karangan awal tentang mu’jam selalu memakai kata Gharib Alquran. Karya paling awal yang menggunakan kata itu ditulis oleh Abu Sa’id Aban bin Taghlab bin Rabbah al-Balry (w. 141 H).

[10] Bayak riwayat yang menyatakan bahwa Abu Aswad al-Dualiy adalah orang pertama yang menyusun kaidah nahwu. Sebabnya adalah karena ia mendengar seseorang membaca ayat Alquran: Inna Allah bariiun min al-musyrikin wa rasulihi (dengan mengkasrahkan huruf lam yang sesungguhnya harus didhammahkan). Hatinya gelisah dan ia pun mulai menyusun kaidah-kaidah nahwu. http://stain-palu.ac.id/artikel/51-Alquran-sebagai-dasar-eksistensi-bahasa-Arab.html

[11] Beberapa sumber Arab menyebutkan bahwa orang yang pertama kali menyusun ilmu ini adalah Abu ‘Ubaydah, dengan tujuan menjelaskan uslub-uslub Alquran.

[12] Abu Aswad menggunakan simbol titik untuk harkat. Satu titik di depan huruf untuk dhammah dan dua titik untuk dhammatayn. Satu titik di bawah untuk kasrah dan dua titik untuk kasratayn. Titik-titik yang digunakan sebagai simbol bagi ketiga harkat tersebut dibedakan warnanya dalam penulisan. Hal ini kemudian sangat menyulitkan para penulis Alquran, karena harus menggunakan dua pulpen dan dua warna. Sampai kemudian datanglah Khalil bin Ahmad yang menciptakan simbol baru yang kita kenal sampai saat ini. Namun demikian, para ulama tidak segera (berani) menggunakan inovasi Khlalil ini dalam penulisan Alquran. Mereka awalnya hanya menggunakannya untuk menulis syair. http://stain-palu.ac.id/artikel/51-Alquran-sebagai-dasar-eksistensi-bahasa-Arab.html

[14] Ringkasan buku Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah, Iqtidha’ Ash-Shirathil Mustaqim,Penerjemah: Ahmad Hamdani Ibnu Muslim (Solo: Pustaka Ar-Rayyan), h.350.

[15] Ringkasan buku Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah, Iqtidha’ Ash-Shirathil Mustaqim,Penerjemah: Ahmad Hamdani Ibnu Muslim (Solo: Pustaka Ar-Rayyan), h.67.

[16] HR. Hakim, 16:320/7099.

[17] Alfikrah, No. 17 Tahun XII/23 Jumadal Akhirah 1432 H.

[18] Disarikan dari berbagai Sumber http://upikke.staff.ipb.ac.id/2010/06/12/bahasa-Arab-adalah-bagian-dari-agama/ (Oleh Upik Kesumawati Hadi).

[19] Di masa Daulah Abbasiyyah, yang ketika itu peradaban Islam mulai berkembang, bahasa Arab menjadi bahasa internasional. Bahasa Arab menjadi bahasa peradaban yang ditandai dengan diterjemahkannya berbagai buku dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Dengan bahasa Arab pula, para sarjana Islam menulis berbagai karya dalam bidang kedokteran, teknik, matematika, sains, dan berbagai bidang ilmu yang lain. Bahasa Arab merupakan pengantar ilmu-ilmu tadi ke wilayah Eropa sehingga menjadi pondasi peradaban Eropa modern. Setelah masa keemasan itu berlalu, bangsa Arab mulai mengalami masa kemunduran. Mereka mulai menjauh dari agama mereka, meninggalkan bahasa Arab baku, dan beralih pada berbagai dialek. Kemudian, tibalah masa penjajahan. Di masa ini, penjajah menggerus kebudayaan Islam dan penggunaan tata bahasa Arab baku. Mereka bersungguh-sungguh menanamkan penggunaan beragam dialek sehingga muncullah dialek Mesir, Maghrib(Afrika Utara), dan Suriah. Demikianlah realita yang terjadi. Inilah sebab terpecahnya bangsa Arab serta menjauhnya mereka satu sama lain, yang tampak apabila seorang Arab berkunjung ke wilayah Arab yang lain, dia akan kesulitan berkomunikasi dengan penduduk lokal jika mereka berbicara menggunakan dialeknya. Komunikasi tidak bisa berjalan lancar antara kedua belah pihak, kecuali jika digunakan bahasa Arab baku. Kondisi di masa kini telah berubah. Penggunaan dialek melemah, sedangkan penggunaan bahasa Arab baku mulai menguat. Ini terjadi karena pengaruh pengajaran linguistik dan adanya berbagai sarana komunikasi modern. Akhirnya, bahasa Arab kembali menjadi bahasa internasional untuk kedua kalinya, seperti bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol, dan menjadi salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahasa ini juga menjadi bahasa ketujuh di dunia, dengan penutur lebih dari dua ratus juta orang Arab. Dengan bahasa ini pula, lebih dari satu milyar umat Islam menunaikan ibadah. (Diterjemahkan dari artikel yang berjudul, “Al-’Arabiyyah Lughah ‘Alamiyyah” dalam kitab Al-’Arabiyyah bayna Yadayk, jilid ke-II, h.158, dalam situs www.badaronline.com.

[20] Ash Shobuni Ali II, Shofwah At Tafasiir (Makkah Al Mukarromah: Jami’ah Malik Al-‘Aziz, 1988), h.476.

[21] Artikel oleh Umi Machmudah, MA, Kemana Bahasa Arab Kita Bawa Pergi? (Sebuah Upaya Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab) (Penulis adalah Dosen MK Pengembangan Kurukulum Fak Humaniora dan Budaya UIN Malang, sekarang menjadi Ketua Jurusan PBA Fak Humbud).

[22] Dan pada Pada 1973, untuk pertama kalinya bahasa Arab dijadikan dan dikukuhkan sebagai bahasa resmi dilingkungan perserikatan bangsa-bangsa (United Nations, PBB) sehingga pidato-pidato diplomatik, pembicaraan dan perdebatan di forum PBB diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang sejajar dengan bahasa asing lainnya.

[23] Mamduh Nuruddin Muhammad, Al ’Arabiyyah Jisrun Li Al Tsaqofah al Islamiyyah IV (Mamlakah Al ’Arabiyyah Al Sa’udiyyah, Dar Al Andalus Al Khadhra’, 2003), h.151.

[24] Dalam M. Atwi Suparman, Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembanagn Aktivitas Instruksional (Jakarta: Dirjen DIKTI Depdiknas, 2001), h.31.

[25] M. Atwi Suparman, Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembanagn Aktivitas Instruksional (Jakarta: Dirjen DIKTI Depdiknas, 2001), h.31.

[26] Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama RI. Baca pada artikel oleh Reporter Waspada, Wahyu Hidayat, Bahasa Arab Merupakan Bahasa Agama dalam internet http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=58783:bahasa-Arab-merupakan-bahasa-agama&catid=14&Itemid=27.

[27] Oleh Neneng LM, Model Pembelajaran Bahasa Arab yang Terfokus kepada Peserta Didik (Materi Diklat Guru Bahasa Arab MTs) (Penulis adalah widyaiswara madya pada Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan). Lihat dalam internet http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146:model-pembelajaran-bahasa-Arab-yang-terfokus-kepada-peserta-didik&catid=57:jurnal-kediklatan&Itemid=156

[28] Kepala Bidang Bangkur SMU Balitbang Diknas. S. Karim A. Karhami, “Mengubah Wawasan & Peran Guru dalam Era Kesejagatan” dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No. 035- Maret 2002, dalam situs: http://www.depdiknas.go.id/Jurnal.35/editorial35.htm.

[31] Wawancara dengan Wali Kota Gorontalo yang diadakan leh www.antarnews.com. Diposkan oleh TAS TOMAS MANAGEMENT. Tas Tomas Management adalah sebuah lembaga yang ambil andil mengatasi keterpurukan bangsa dengan program bottom up INDONESIA BERGEMA “Indonesia berhasil degan gerakan membaca Alquran”. http://tastomas.blogspot.com/2011/12/bahasa-arab-akan-masuk-kurikulum.html

[32] Umi Machmudah, Al ’Arabiyyah Li Al Hujjaj wa Al ”Arabiyyah Li al Siyaahah (Program life Skill alternatif di Jurusan bahasa dan sastra Arab Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Malang) (Depag, UIN Malang, 2005).

[34] Sutan Takdir Alisjahbana, Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia (Jakarta: Dian Rakyat, 1988), h.24.

[35] Prentice (1978), h.19, dalam buku Harimurti Kridalaksana, Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h.195.

[38] Ini disampaikan dalam seminar internasional Indonesia-Malaysia Update 2008, atas kerjasama antara Universitas Gadjah Mada (UGM) Indonesia dengan Universiti Malaya (UM) Malaysia, yang diselenggarakan pada tanggal 27-29 Mei 2008 di UGM Yogyakarta oleh Dr. Kun Zachrun Istanti, S.U, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Indonesia. Sumber : http://melayuonline.com/ind/article/read/711/teks-melayu-warisan-intelek-masa-lampau-indonesia-malaysia

[39] Ini disampaikan dalam seminar internasional Indonesia-Malaysia Update 2008, atas kerjasama antara Universitas Gadjah Mada (UGM) Indonesia dengan Universiti Malaya (UM) Malaysia, yang diselenggarakan pada tanggal 27-29 Mei 2008 di UGM Yogyakarta oleh Dr. Kun Zachrun Istanti, S.U, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Indonesia. Sumber : http://melayuonline.com/ind/article/read/711/teks-melayu-warisan-intelek-masa-lampau-indonesia-malaysia

[40] Dato‘ Zawiyah Bte Baba, Katalog Pameran Persuratan Melayu: Warisan Intelek Silam (Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 2003), h.29.

[41] Liaw Yock Fang, Sejarah Kesusasteraan Melayu Klassik (Singapura, 1982).

[42] Kitab kaidah tulis-baca Jawi yang disusun Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba) ini dikenal dengan Kaidah Za’ba.

[43] Latar Belakang Kitab Kuning; Tradisi Intelektual Islam Nusantara (sumber:http://www.nurulhidayah.com/sejarah).

[44] Fariz Alniezar (Alumnus PP. Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang Peneliti di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta), Kitab Kuning: Beberapa Catatan Kegelisahan Intelektual (di kutip dari internet, http://jombang.nu.or.id/kitab-kuning-beberapa-catatan-kegelisahan-intelektual/)

[46] Menurut Ziauddin Sardar, kertas kali pertama dikenal di dunia Islam pada Abd ke-8 M. di Samarkand, Irak. Teknologi industri kertas mulai berkembang di dunia Islam setelah Pertemuan Talas pada 751 M., sebuah pertemuan yang menjadi awal mula dominasi Islam di wilayah Asia Tengah. Pasca perang antara Dinasti Abbasiyah vs Dinasti Tang tersebut, kaum Muslimin menawan orang Cina yang memiliki keterampilan membuat kertas. Mereka diberi fasilitas untuk mengembangkan keterampilan mereka. Penulisngya, proses pembuatan kertas yang diperkenalkan orang-orang Cina itu tak bisa dilanjutkan, lantaran tak ada kulit pohon murbei di negeri-negeri Islam. Para ilmuan Muslim pun memutar otak. Akhirnya terciptalah sebuah ide brilian. Mereka memperkenalkan penemuan baru dan inovasi yang mengubah keterampalian membuat kertas menjadi sebuah industri. Kulit pohon murbei diganti dengan pohon linen, kapas, dan serat. Selain itu, para ilmuan Muslim juga memperkenalkan bambu yang digunakan untuk mengeringkan lembaran kertas ketika masih lembab. Inovasi lainnya, proses permentasi untuk mempercepat pemotongan linen dan serat dengan menambahkan pemutih atau bahan kimiawi lainnya. Proses pembuatan kertas juga menggunakan palu penempa besar untuk menggiling bahan-bahan yang akan dihaluskan. Awalnya, proses ini melibatkan para pekerja ahli. Namun, seiring ditemukannya kincir air di Jativa, Spanyol pada 1151 M., palu penempa tak lagi digerakkan tenaga manusia. Sejak itu penggilingan bahan-bahan menggunakan tenaga air. Tak lama kemudian, orang-orang Muslim memperkenalkan proses pemotongan kertas dengan kanji gandum. Proses ini mampu menghasilkan permukaan kertas yang cocok untuk ditulis dengan tinta. Sejak itu, industri kertas menyebar dengan cepat ke negeri-negeri Muslim.

[47] Ziauddin Sardar, Kembali Ke Masa Depan, terj. (Jakarta: Serambi, 2005).

[48] Orang Barat baru mengenal kertas beberapa ratus tahun setelah orang Muslim menggunakannya. Pabrik kertas pertama di Eropa dibangun pada 1276 M di Fabrino, Italia. Seabad kemudian, berdiri pabrik kertas di Nuremberg Jerman. Barat mempelajari tata cara membuat kertas, setelah Kristen menginvasi Spanyol Islam. Setelah kejayaan Islam redup, Barat akhirnya mendominasi industri kertas.

[50] Ziauddin Sardar, Tantangan Dunia Islam Abad 21: Menjangkau Informasi, h.210. Yang aslinya berjudul Information and the Muslim World: A Strategy for the Twenty-first Century (1988).

[51] Oleh hernowo, IndustriBuku di Dunia Islam http://groups.yahoo.com/group/ikatanguruindonesia/message/36746

Categories: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam | Tinggalkan komentar

PENDIDIKAN ISLAM DAN KESETARAAN GENDER

PENDIDIKAN ISLAM DAN KESETARAAN GENDER

Editor Oleh : Ali M Zebua (Mahasiswa Pascasarjana IAIN Medan, Sumut, 2012 Pedi/MPI-B)

PENDAHULUAN

Maraknya pembahasan tentang gender dalam dasawarsa terakhir ini. Wacana keagamaan kontemporer secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan permasalahan ini, walaupun sebenarnya permasalahan ini bukanlah barang baru dalam wacana keagamaan. Beragam karya tulis hasil pemikiran maupun gerakan-gerakan yang bersifat praktis telah dihasilkan untuk menyikapi permasalahan aktual ini.

Dalam permasalahan relasi ini antara laki-laki dan perempuan, kesadaran akan perlunya reformasi pola hubungan kearah yang lebih adil dan bernuansa kesetaraan terus berlanjut serta tetap menjadi isu yang menarik dan penting untuk di bahas.[1] Sebab secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat di sepanjang zaman dan selama ini perempuan mengalami perlakuan yang tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan, kecuali dalam masyarakat matriarkal.[2] Perempuan dianggap lebih rendah dari kaum laki-laki.

Dari sinilah kemudian muncul asumsi-asumsi ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan. Bahwa perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun tidak memiliki kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki.

Namun ketimpangan peran sosial yang berdasarkan gender itu masih tetap dipertahankan dengan dalih dokrin agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi dimana perempuan menganggap dirinya tidak setara dengan laki-laki,[3] padahal secara normatif doktrinal Islam  dengan tegas mengakui konsep kesetaraan gender[4]. Karena prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang membedakan tingkat ketaqwaannya kepada Allah. Disisi Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama, keduanya diciptakan untuk menyembah kepada-Nya.

Dibidang ibadah keduanya mempunyai peluang dan pahala yang sama, begitu juga dalam perbuatan dosa keduanya memiliki porsi hukuman dan dosa yang sama.

Islam memandang posisi laki-laki dan perempuan setara, sekalipun dalam kadar tertentu diperlakukan berbeda. Manusia  sama dilihat dari sisi insaniahnya yaitu, memiliki akal, naluri, dan kebutuhan jasmani. Tetapi jenisnya berbeda dengan yang mengharuskan mereka diberi aturan yang berbeda pula. Ini bukan berarti tidak adil, karena pada dasarnya ditetapkan oleh Allah sebagai pencipta manusia, semata-mata demi kemaslahatan, kelestarian, dan kesucian hidup manusia dengan cara saling melengkapi dan bekerja sama sesuai dengan aturan – aturannya. Kemuliaan manusia tidak dilihat dari jenis kelamin atau kedudukan seseorang tetapi dari kadar ketakwaannya.

Berkaitan dalam hal pendidikan, proses belajar mengajar merupakan kebutuhan penting hidup manusia. Hal ini harus dirasakan bersama oleh setiap individu laki-laki dan perempuan tanpa pandang bulu. Karena sama-sama memiliki kemampuan untuk belajar. Semakin lama, setiap aspek kehidupan manusia berkembang, kebutuhannya pun kian beragam. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan harus saling membantu, bekerja sama meniti jalan dan mengatasi masalah kehidupan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, perlu adanya pembahasan mengenai bagaimana pendidikan bagi wanita kaitannya dengan masalah gender.

Maka untuk mewujudkan hal tersebut, makalah ini akan membahas seputar pendidikan wanita dengan judul “Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender” dengan sub bahasan yakni lembaga pendidikan khusus wanita, pendidikan co-education dan learning society.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Peran Wanita Muslim Dalam Pendidikan

Perkembangan peradaban manusia dipengaruhi dengan berbagai macam perubahan; mulai dari kemanusiaan itu sendiri, agama, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi barometer perkembangan peradaban manusia dari sisi asal kejadian manusia sebagai makhluk yang multi fungsi. Allah menciptakan bumi ini dengan segala fasilitasnya yang disesuaikan fungsinya dengan makhluk yang akan nanti menjadi pemakmurnya. Ungkapan ini tercermin dalam al-Qur’an, “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: ‘Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi……” (QS. Al-Baqarah : 30).

Hingga Allah berfirman, “…. Dan Kami berfirman: ‘Turunlah kalian! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan’” (QS. Al-Baqarah : 36).

Berdasarkan ayat-ayat Allah di atas, jelaslah bukti kesuksesan manusia memakmurkan bumi, mulai belum terjadi apa-apa hingga bermunculan hasil yang telah diusahakan oleh manusia. Tidak hanya Adam AS. saja yang melakukan perubahan di bumi. Nampak pada ayat di atas, pernyataan kalian, menunjukan keterlibatan selain Adam, yaitu Hawwa. Perempuan suci yang menjadi pendamping hidup Adam dalam memakmurkan bumi dengan segala aktivitasnya.

Wanita adalah manusia juga sebagaimana laki-laki. Wanita merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari wanita, sebagaimana dikatakan Al-Qur’an:

“… sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain…” (Ali Imran: 195)

Manusia merupakan makhluk hidup yang diantara tabiatnya ialah berpikir dan bekerja (melakukan aktivitas). Jika tidak demikian, maka bukanlah dia manusia. Sesungguhnya Allah Ta’ala menjadikan manusia agar mereka beramal, bahkan Dia tidak menciptakan mereka melainkan untuk menguji siapa diantara mereka yang paling baik amalannya.

Oleh karena itu, wanita diberi tugas untuk beramal sebagaimana laki-laki – dan dengan amal yang lebih baik secara khusus untuk memperoleh pahala dari Allah Azza wa Jalla sebagaimana laki-laki.

Allah SWT berfirman: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), ‘Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan…” (Ali Imran: 195).

Siapa pun yang beramal baik, mereka akan mendapatkan pahala di akhirat dan balasan yang baik di dunia; Barangsiapa yang mengeryakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (an-Nahl: 97).

Berbeda dengan pemahaman Islam mengenai wanita, di Barat, lahir sebuah konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian disebut dengan Gender.

Awalnya, gender merupakan cara pandang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang dikontruksikan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan melalui proses  yang panjang dalam sejarah peradaban manusia.[5] Kata gender secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti  “jenis kelamin”.[6] Pengertian etimologi ini lebih menekankan hubungan laki-laki dan perempuan secara anatomis. Dalam Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan secara dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.[7] Namun pada perkembangan selanjutnya arti ini kurang tepat, karena dengan demikian gender disamakan pengertiannya dengan seks yang berarti jenis kelamin secara biologis. Sebagai sebuah kosa kata baru dalam bahasa Indoseia, kata gender ditemukan dalam kamus besar bahasa Indoseia.[8] Definisi ini lebih menekankan aspek kultural dibandingkan pemaknaan secara anatomis. Didalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat pembedaan dalam peran,  prilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.[9]

Definisi diatas menunjukkan bahwa gender sebagai salah satu bentuk interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan tidak semata-mata hubungan personal atau kekeluargaan, akan tetapi meliputi institusi sosial yang lebih besar seperti kelas sosial, atau hubungan hierarki dalam organisasi dan struktur pekerjaan.[10] Gender sebagai konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa gender merupakan hasil bentukan ketentuan kehidupan bersosial dan bukan biologis. Menurut Jill Stean, term gender tidak ditujukan kepada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis, tetapi merupakan hubungan ideologi dan material tentang ekstensi keduanya. Begitu pula term  maskulin dan feminism bukan merupakan bawaan alami melainkan terminology gender.[11]

Dalam budaya patriarki[12], perbedaan antara laki-laki dan perempuan  dipandang sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin, tugas perempuan seperti memasak didapur, berhias untuk suami dan mengasuh anak serta pekerjaan domestic lainnya merupakan konsekwensi dari jenis kelamin. Tugas domestik perempuan tersebut bersifat abadi sebagaimana keabadian identitas jenis kelamin yang melekat pada dirinya.

Berkaitan dengan hal di atas, tampaknya gender telah membawa lebih jauh perbedaan antar laki-laki dan wanita. Ditengah kekisruhan manusia mencari konsep yang tepat dan pasti tentang gender, Alquran telah lama datang menawarkan konsep gender yang humanis dengan keberpihakan yang seadil-adilnya. Ayat-ayat gender turun secara sistimatis di dalam lingkup budaya yang sarat dengan ketimpangan peran gender. Dalam Islam, wanita merupakan separuh dari masyarakat manusia, dan di dalam Islam tidak pernah tergambarkan akan mengabaikan separuh anggota masyarakatnya serta menetapkannya beku dan lumpuh, lantas dirampas kehidupannya, dirusak kebaikannya, dan tidak diberi sesuatu pun.

Hanya saja tugas wanita yang pertama dan utama yang tidak diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru.[13] Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apa pun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantungnya masa depan umat, dan dengannya pula terwujud kekayaan yang paling besar, yaitu kekayaan yang berupa manusia (sumber daya manusia).

Diantara aktivitas wanita ialah memelihara rumah tangganya membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Hingga terkenal dalam peribahasa, “Bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya dinilai sebagai jihad fi- sabilillah.”

Namun demikian, tidak berarti bahwa wanita bekerja di luar rumah itu diharamkan syara’. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara’ yang sahih periwayatannya dan sharih (jelas) petunjuknya. Selain itu, pada dasarnya segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang sudah dimaklumi. Akan tetapi dalam  praktek persamaan spiritual, tidak selalu disertakan dengan persamaan dalam bidang intelektual di antara wanita dan pria. Hal ini dapat kita lihat kadang-kadang dalam bidang pendidikan. Studi tentang pendidikan bagi wanita dalam umat Islam memperlihatkan dua pendapat yang berbeda yaitu yang menerima dan bahkan yang menolak.

Pendapat  yang menolak pendidikan wanita

Para ulama yang menolak pendidikan wanita, yaitu tidak boleh mengajar wanita selain agama dan Al Quran, dan dilarang mengajarkan menulis. Wanita yang diberi pelajaran menulis diserupakan dengan ular yang menghirup racun. Pendukung pendapat ini mengambil dasar dari Ali bin Abi Thalib yang menjumpai seorang pria yang sedang mengajarkan menulis kepada seorang wanita, lalu beliau menegur, “jangan kamu menambah kejahatan dengan kejahatan.” Selanjutnya pendukung pendapat ini meriwayatkan bahwa ‘Umar bin Khattab melarang wanita belajar menulis. Disamping itu mereka menisbahkan para wanita dengan kekurangan dari segi akal dan agama, dan kekurangan ini merupakan faktor yang menyebabkan  tidak boleh mengajarkan pengetahuan kepada para wanita.

Pendapat yang memperbolehkan pendidikan wanita

Para pendukung yang memberi pengajaran kepada wanita dengan menggunakan dalil-dalil dari hadits Nabi  yang menganjurkan untuk memberi pengajaran kepada wanita, sebagian dari hadits tersebut ialah, “menuntut ilmu diperlukan atas setiap muslim dan muslimah”. “setiap orang yang memilki walidah (hamba) dan mengajarkannya serta mendidiknya, kemudian ia memerdekakannya dan mengawininya, maka ia akan mendapat dua buah pahala.”

Kaum perempuan sebagaimana kaum laki-laki. Apa yang menjadi obsesi kaum lelaki, wanitapun mempunyai hal yang sama. Jika kaum lelaki banyak beraktivitas di luar rumah; mulai menjadi kuli hingga menjadi kepala Negara. Yang menjadi perbedaan adalah mampu dan tidak mampu, berilmu dan tidak berilmu. Dalam arti lain, jika sebuah pekerjaan yang lazimnya dilakukan oleh kaum lelaki, menjadi juru dakwah misalnya. Di luar sana kaum lelakilah lah mendominasi provesi tersebut, tetapi jika ada di antara kaum perempuan yang keilmuannya mumpuni, maka da’i seorang perempuan bukanlah suatu hal yang aneh, karena pada intinya adalah keilmuan. Terkait dengan ini, Rasulullah SAW. bersabda:

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

Artinya:

Jika sutu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kehancuran) nya.” (HR. Bukhari)

Beginilah tuntunan Islam mengajarkan tatanan dalam aktivitas manusia, dimana Islam pada dasarnya tidak membedakan antara kaum lelaki dengan kaum perempuan pada beberapa sisi.

Dengan demikian, Islam tidaklah mengekang kebebasan para pemeluknya, baik kaum laki-laki lebih-lebih perempuan. Karena ditilik dari hukum asalnya, bahwa semua aktivitas manusia adalah suatu keniscayaan dan bagian dari hak setiap manusia. Adapun jika terlihat beberapa dampak atau konsekwensi dari aktivitas tersebut lebih mendominasi kepada keburukan, maka Islam akan memberikan kebijakan hukum agar tidak lebih jauh terjerumus kepada kemudharatan dan dosa.

Berkaitan dengan aktivitas manusia dalam dunia pendidikan dan tentang pentingnya sebuah pendidikan Islam bagi setiap kalangan, terutama bagi kaum perempuan yang rentan dengan situasi dan kondisi yang kerapkali bertentangan dengan kejiwaannya, maka dalam hal ini Islam datang sejak awal mengutamakan nilai-nilai pembelajaran universal yang tercermin pada wahyu pertama, “Bacalah[14] dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan” (QS. Al-‘Alaq : 1).

Dalam ajaran Islam, setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Begitu pentingnya kedudukan ilmu dalam Islam, sehingga ayat al-Qur’an yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah saw adalah perintah untuk membaca, sebuah aktivitas paling penting dalam proses mencari ilmu. Di samping perintah menuntut ilmu, al-Qur’an juga banyak memuat penjelasan yang mengisyaratkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Disebutkan bahwa di antara hal yang bisa mengantarkan manusia meraih kemuliaan di sisi Allah adalah melalui ilmu. Hal ini sebagaimana terungkap dalam firman-Nya: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Q.S. al-Mujadilah (58):11.

Dalam ayat yang lain Allah Ta’ala juga dengan tegas menyebutkan perbedaan antara orang-orang yang berilmu dan mereka yang tidak berilmu sebagai berikut: “Katakanlah, ‘Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?’ Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” Q.S. al-Zumar (39):9.

Ilmu hanya bisa didapatkan oleh seseorang melalui sebuah proses yang disebut pendidikan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan ilmu, setiap hamba Allah wajib menempuh proses pendidikan. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: “Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim” (H.R. Ibn Majah, al-Baihaqi dan Ibn Abd al-Barr).

Riwayat hadis di atas menyebutkan frasa kulli muslimin yang artinya setiap orang Muslim. Dalam struktur tata bahasa Arab, frasa kulli muslimin mengandung makna ‘am (generik atau umum) yang mencakup antara Muslim laki-laki maupun Muslim perempuan. Sekalipun yang disebutkan hanya Muslim laki-laki, namun secara tata bahasa harus juga diartikan sebagai kewajiban untuk Muslim perempuan.

Di dalam riwayat yang lain juga ditemukan hadis yang secara eksplisit menyebutkan

kata muslimatin (artinya: Muslim perempuan) sebagaimana berikut: “Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim laki-laki dan Muslim perempuan.”

Menurut penjelasan al-’Ajluni dalam kitab Kasyf al-Khafa’, riwayat yang membubuhkan frasa wa muslimatin memang telah disebutkan oleh beberapa perawi hadis. Sekalipun secara makna hadis tidak ada yang salah, namun mayoritas riwayat yang disebutkan tanpa menyebutkan frasa tersebut. Penambahan frasa wa muslimatin mungkin dimaksudkan sebagai upaya penegasan ulama tentang pentingnya proses pendidikan bagi kaum perempuan. Sehingga ketika menjelaskan kepada khalayak, dia meriwayatkan hadis secara bil ma’na, yakni meriwayatkan hadis berdasarkan substansi maknanya. Sistem periwayatan seperti ini hanya boleh dilakukan oleh ulama ahli hadis yang telah mencapai tingkatan ahli. Lantas riwayat bil ma’na itu terus diriwayatkan dari generasi ke generasi.[15]

Kalau memang kewajiban menuntut ilmu merupakan kewajiban yang berlaku, baik bagi Muslim laki-laki maupun Muslim perempuan, maka artinya mereka memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu. Dengan kata lain, tidak benar kalau ada orang yang membatasi akses pendidikan bagi perempuan, karena hak untuk mendapatkan ilmu merupakan hak dasar yang langsung dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya. [16]

Dari berbagai paparan di atas, sangat jelas Islam memberikan jaminan bagi perempuan untuk memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Keberpihakan Islam terhadap perempuan ini pada hakikatnya merupakan bentuk perlawan dan sekaligus upaya advokasi Rasulullah saw terhadap perempuan-perempuan di masa jahiliyah yang sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak. Melalui proses pendidikan inilah Rasulullah saw telah mengembalikan hak perempuan. Dengan mendapatkan hak pendidikan yang baik, perempuan diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam berbagai bidang kehidupan, baik di level privat maupun publik.

Banyak sekali riwayat hadis yang merekam proses diskusi[17] kaum perempuan di masa Rasulullah, termasuk proses perjuangan mereka untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan laki-laki. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa ada seorang perempuan datang menjumpai Rasulullah saw sembari berkata: “Wahai Rasul, para laki-laki banyak menguasai pengetahuan darimu. Maukah Anda memberikan waktu khusus kepada kami untuk mengajarkan apa yang telah Anda terima dari Allah?” Nabi menjawab, “Baiklah, berkumpullah pada hari ini, di tempat ini.” Kemudian para perempuan pun berkumpul pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan untuk belajar kepada Rasulullah tentang apa yang telah beliau diterima dari Allah SWT. HR.Riwayat Bukhari dan Muslim.

Beberapa riwayat hadis di atas hanya sebagian kecil gambaran tentang komitmen Rasulullah saw untuk memberikan hak pendidikan bagi kaum perempuan. Masih banyak riwayat hadis lain yang menjelaskan bagaimana para sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah tentang sebuah masalah dan Rasul pun dengan sangat senang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut. Dari sini kita yakin bahwa Rasulullah tidak pernah menghalangi perempuan untuk terus menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah senantiasa menstimulasi para sahabatnya untuk terus berpikir kritis dan analitis. Hasilnya pun sangat luar biasa, banyak sekali diskusi, baik di kalangan sahabat perempuan maupun laki-laki yang mencerminkan tradisi keilmuan yang sangat maju pada masanya.

Melalui tradisi keilmuan anti diskriminasi yang dibangun Rasulullah, banyak sekali sosok sahabat perempuan yang akhirnya menjadi ilmuwan terkenal pada zamannya. Bahkan tidak sedikit sahabat perempuan yang menjadi guru bagi sahabat laki-laki. Dalam beberapa riwayat tercatat banyak sekali hadis yang diriwayatkan perawi dari narasumber perempuan, seperti ‘Aisyah Ummul Mukminin, Asma’ binti Abi Bakar, Hafshah binti ‘Umar bin al- Khattab, Khansa’ binti Khidam, Ummu Salamah, Ummu Ayyub, Ummu Habibah, dan banyak lagi yang lain. Ini membuktikan bahwa tradisi keilmuan yang telah dibangun oleh Rasulullah benar-benar memosisikan perempuan dan laki-laki secara sama, sehingga perempuan juga dimungkinkan untuk menjadi guru para sahabat laki-laki lain.

Sistem pendidikan yang dibangun Rasulullah bukan saja memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, namun juga membuka pintu yang sangat lebar bagi perempuan dan laki-laki dari kalangan budak—sebuah status sosial yang dipandang rendah oleh masyarakat pada masa itu. Menurut uraian M. Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan al-Qur’an, banyak perempuan yang tadinya budak belia mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi[18] setelah mengikuti proses pendidikan Rasulullah Saw.

Dari beberapa sumber teologis maupun fakta historis di atas dapat diketahui bahwa Islam menggariskan dan sekaligus menerapkan sebuah sistem pendidikan yang anti diskriminasi. Islam sejak awal memerangi sistem sosial yang mendiskriminasi jenis kelamin tertentu, termasuk bentuk diskriminasi dalam bidang pendidikan. Yang diperjuangkan dan diterapkan dalam Islam adalah sistem pendidikan adil gender, sebuah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk mengembangkan talenta dan kecenderungan intelektual. Melalui sistem pendidikan adil gender inilah akhirnya Rasulullah dan generasi awal kaum Muslimin mampu membuktikan kepada dunia dengan memunculkan sebuah generasi yang tangguh, generasi yang mampu membangun peradaban besar umat manusia.

Islam memberikan ruang dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Dari beberapa sumber teologis maupun fakta historis di atas dapat diketahui bahwa Islam menggariskan dan sekaligus menerapkan sebuah sistem pendidikan yang anti diskriminasi. Islam sejak awal memerangi sistem sosial yang mendiskriminasi jenis kelamin tertentu, termasuk bentuk diskriminasi dalam bidang pendidikan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Rasullah saw. Keberpihakan Islam terhadap perempuan ini pada hakikatnya merupakan bentuk perlawanan dan sekaligus upaya advokasi Rasulullah saw terhadap perempuan-perempuan di masa jahiliyah yang sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak. Melalui proses pendidikan inilah Rasulullah saw telah mengembalikan hak perempuan. Dengan mendapatkan hak pendidikan yang baik, perempuan diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam berbagai bidang kehidupan, baik di level privat maupun publik.

B. Lembaga Pendidikan Khusus Wanita

Mengupayakan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita di dalam pembangunan. Karena, dalam proses pembangunan kenyataannya wanita sebagai sumber daya insani masih mendapat perbedaan perlakuan (diskriminasi). Terutama, jika wanita bergerak di sektor publik dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada pula ketimpangan gender yang dialami oleh pria. Untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita tersebut, perlu didukung oleh perilaku saling menghargai atau saling menghormati, saling membutuhkan, saling membantu, saling peduli dan saling pengertian antara pria dengan wanita. Dengan demikian, tidak ada pihak-pihak (pria atau wanita) yang merasa dirugikan dan pembangunan akan menjadi lebih sukses.

Usaha-usaha untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sesungguhnya sudah lama dilakukan oleh berbagai pihak, namun masih mengalami hambatan. Kesetaraan dan keadilan gender masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum wanita. Dalam pendidikan nasional, menurut data dari Unicef[19], Hampir semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, masuk sekolah dasar (SD), dan Angka Partisipasi Murni (APM)[20] mencapai 93 persen pada tahun 2002, dan belum terlihat jelas adanya kesenjangan jender. Di tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), APM turun menjadi 61,6 persen, dan rasio untuk anak perempuan sedikit lebih tinggi (62,4 persen) daripada untuk anak lakilaki (60,9 persen). Anak yang tinggal di daerah perkotaan (71,9 persen) lebih banyak yang belajar di SLTP dibandingkan dengan yang tinggal di daerah pedesaan (54,1 persen). Jika dilihat dari pendapatan keluarga, jumlah anak bersekolah dari setiap kelompok keluarga terpaut jauh. Penduduk dengan pendapatan terendah yang jumlahnya 20 persen dari seluruh penduduk memiliki APM yang jauh lebih rendah (49,9 persen) dibandingkan dengan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi (72,2 persen).

Data Departemen Pendidikan memperlihatkan adanya kesenjangan jender yang signifikan antara jumlah anak laki-laki dan anak perempuan yang putus sekolah di tingkat SD maupun SLTP.[21] Kemungkinan anak perempuan untuk putus sekolah lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Di SD, dari 10 anak yang putus sekolah, 6 di antaranya anak perempuan dan 4 lainnya anak laki-laki. Demikian halnya di SLTP. Kesenjangan jender antara murid laki-laki dan perempuan yang putus sekolah sedikit lebih tinggi di sekolah lanjutan atas, yaitu 7 anak perempuan dibandingkan 3 anak laki-laki.[22] Sekitar 1,8 juta anak SD berusia 7 – 12 tahun, dan 4,8 juta anak usia 13 – 15 tahun, tidak bersekolah.[23] Dari data angka pindah sekolah bisa dilihat bahwa anak laki-laki maupun perempuan sama-sama berpeluang meneruskan pendidikan mereka dari SD ke SLTP. Jumlah anak laki-laki yang melanjutkan dari SD ke SLTP (83 persen) sedikit lebih tinggi meskipun tidak mencolok dibandingkan anak perempuan (81 persen). Perbedaan jumlah anak laki-laki dan perempuan yang meneruskan pendidikan ke tingkat selanjutnya, yaitu dari SLTP ke sekolah menengah umum (SMU), sedikit lebih besar walaupun tetap tidak signifikan (73 persen untuk anak laki-laki dan 69 persen untuk anak perempuan).

Melihat data di atas, pemerintah telah mengambil kebijakan, tentang perlu adanya strategi yang tepat yang dapat menjangkau ke seluruh instansi pemerintah, swasta, masyarakat kota, masyarakat desa dan sebagainya. Salah satu yang menjadi program pendidikan adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah khusus bagi para wanita.

Ada beberapa model pendidikan luar sekolah yang dikembangkan oleh pemerintah yang dilakukan oleh Diknas yang di sebut dengan pendidikan pemberdayaan perempuan yaitu pendidikan menjahit dan keterampilan masak. Tetapi orientasi pendidikan tetap ada pada stereotype untuk perempuan. Pendidikan yang dilakukan oleh NGO perempuan adalah pendidikan yang mengarah kepada terciptanya keadilan. Selain program pemerintah untuk pendidikan khsusus wanita, ada beberapa lembaga khusus wanita yang didirikan oleh individu, seperti di bawah ini.

1. Perguruan Diniyah Puteri

Rahmah el-Yunusiyyah. Perempuan ini lahir di Sumatera Barat pada tahun 1900. Mengingat pentingnya pendidikan bagi perempuan, ia mendirikan lembaga pendidikan khusus perempuan “Perguruan Diniyah Puteri” yang resmi berdiri pada 1 November 1923 dan masih bertahan sampai kini. Lembaga pendidikan ini terus mengalami perkembangan meskipun harus menghadapi tantangan dan hambatan. Sebagai perempuan pejuang dan pendidik, ia pernah juga mendirikan sekolah puteri di Jakarta pada zaman penjajahan Belanda (Aminuddin Rasyad, 1983).[24] Selain itu, beliau juga mendirikan lembaga untuk pendidikan Alquran, Menjesal School untuk kaum ibu yang belum mampu baca tulis, Freubel School (Taman Kanak-Kanak), Junior School (setingkat HIS), hingga Diniyyah School Puteri 7 tahun secara berjenjang dari tingkat Ibtidaiyah (4 tahun) dan Tsanawiyah (3 tahun). Beliau juga mendirikan Sekolah Tenun pada tahun 1936 di kompleks Diniyyah School Puteri.[25]

2. Pondok Pesantren Attaqwa Putri

Sosok kiai desa, KH. Noer Alie, yang pada tahun 2006 lalu dianugrahkan sebagai pahlawan nasional. Sebagai sosok kiai yang terkemuka, beliau mengerti betul akan makna pentingnya pendidikan, tidak hanya bagi laki-laki, namun juga perempuan. Sejak tahun 1965, beliau telah mendirikan sebuah lembaga pendidikan khusus perempuan, bernama Pondok Pesantren Attaqwa Putri. Kebijakan beliau untuk membuat sebuah lembaga pendidikan bagi perempuan adalah sebuah terobosan tersendiri, terutama jika melihat konteks masa itu.

Model kepemimpinan beliau, disadari atau tidak, mengusung semangat dan perspektif gender. Beliau menyadari sepenuhnya fungsi pendidikan dan pengaruh pendidikan bagi setiap orang, terutama perempuan. Menjelang setengah abad usia pendirian pesantren tersebut, banyak hal telah terjadi, tidak hanya di lingkungan pesantren, namun juga bagi masyarakat luas. Keberadaan dan pengaruh pesantren tersebut, tentunya tidak terlepasdari keberadaan sosok KH. Noer Alie, telah membawa sebuah konstelasi baru dalam dunia sosial budaya di wilayah Bekasi, sebuah perubahan besar yang dimulai dari suatu langkah sederhana: pendidikan bagi perempuan, dan membawa implikasi yang sangat luas: perubahan sosial di masyarakat.

Dalam bentuk konkretnya, tujuan pendidikan di pondok ini adalah membentuk muslimah yang: (1) cerdas, yaknisantri yang mempunyai kecerdasan untuk memahami dan menerima Islam secara kaffahdan mempunyai kesanggupan untuk menggali ilmu dengan ikhlas, (2) benar, yakni santriyang mempunyai aqidah yang benar, melakukan ibadah yang baik dan memiliki akhlak yang karimah (terpuji), (3) terampil, yakni santri yang mempunyai kemampuan untuk membaktikan ilmunya ditengah masyarakat dan mempunyai kesanggupan untuk  berusaha, dan (4) disiplin, yakni santri yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi untuk mengatur waktu dan kehidupannya. Di samping tujuan-tujuan yang telah dijelaskan di atas, pondok ini jugamenetapkan tujuan-tujuan lain, yaitu: (1) meningkatkan Sumber Daya Manusia perempuan yang dicapai dengan meningkatkan kualitas SDM santrinya semaksimalmungkin untuk bekal mereka di masyarakat, baik berupa pelajaran agama dan umum,tata cara beribadah, dan memberikan berbagai keterampilan kepada santri yang belajar di pondok ini, (2) Membentuk calon-calon guru dan dai’yah yang siap pakai di masyarakatyang dicapai dengan memberikan pelajaran berupa praktek mengajar sore bagi siswi tiga aliyah, latihan berpidato pada acara muhadharah, latihan berceramah di majelis-majelis taklim di sekitar pondok, dan praktek mengajar di beberapa Madrasah Ibtidaiyah yang bernaung di bawah Yayasan Attaqwa, dan (3) Mencetak pemimpin-pemimpin Islam yang mempunyai visi dan misi yang istiqamah sebagai iqamatuddin (Huda, 2001:8-9).

3. Kapal Perempuan[26]

Kapal Perempuan (singkatan dari Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk  Perempuan) adalah lembaga yang merupakan pusat pembelajaran bagi perempuan Indonesia. Lembaga swadaya masyarakat ini menyuarakan hak pendidikan perempuan  dan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan agar para perempuan ini bisa survive menghadapi hidup.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan atau mengkaitkan antara proses pendidikan  dan pengorganisasian. Salah satu Strateginya adalah pendidikan diarahkan kepada ibu-ibu rumah tangga. Di sini ibu rumah tangga adalah sektor yang tidak banyak  dilirik, karena status Quo padahal ibu rumah tangga menjadi sektor yang penting. Dalam melakukan pendidikan maupun pengorganisasian ini tidak terhenti pada proses-proses pendidikan pada komunitas tetapi mendorong komunitas dan juga mendorong kelas menengah di seputarnya menjadi kelompok yang dapat menuntut untuk juga melakukan advokasi kebijakan dan untuk melakukan pendidikan.

C. Pendidikan Koedukasi (Co-Education)

Koedukasi (co-education),[27] berasal dari kata “co” yang berarti sama, sedangkan “ducation” adalah proses latihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, keterampilan dan karakter. Utamanya dilaksanakan oleh lembaga formal melalui pengajaran dan latihan.[28] Ali Al-Jumbulati lebih detail menjelaskan bahwa koedukasi berarti “co educational class” yang berarti percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kelas.[29] Dengan demikian, koedukasi yang dimaksud adalah sistem pendidikan yang dilakukan melalui proses belajar mengajar yang menggambungkan pria dana wanita dalam suatu ruangan (kelas), atau sering pula dikenal dengan pendidikan campuran.

Lawan dari koedukasi adalah segregasi[30], yakni pemisahan lelaki dan perempuan, misalnya di Pesantren.Segregasi itu dalam sistem pendidikan masyarakat Eropa dan Barat sangat kuat. Bahwa perempuan itu mendapatkan pendidikan yang universal, sistem pendidikan yang dikenal dalam pendidikan Barat disebut dengan co-education, laki-laki dan perempuan itu belajar dalam satu kelas. Yakni, secara universal, baru terjadi pada awal abad ke-20. Sekarang juga masih terjadi, perguruan tinggi yang disebut dengan college, memang masih segregated. Seperti di Coloumbia, itu ada college khusus untuk perempuan, namanya “Barnard College”, laki-laki tidak boleh belajar di situ. Di Harvard juga ada. Terlepas dari itu, memang kemudian, pendidikan yang co-education, mulai meluas baru pada awal abad ke-20 ini.[31]

Munculnya sistem koedukasi pendidikan dilandasi oleh diizinkannya keberadaan lembaga-lembaga Asing di negeri-negeri Islam, dan biasanya melaksanakan pendidikan melalui kebebasan penuh, tanpa pengawasan dari pihak pemerintah.[32] Artinya, segala sistem operasional yang dijalankan terselubung ke dalam sistem pendidikan dan berkedok sebagai sistem pendidikan Islam.

Berkaitan dengan hal di atas, sistem pendidikan Islam memiliki keunikan tersendiri, akibat adanya aturan-aturan nilai yang terkadang dianggap menyimpang dari pemenuhan nilai-nilai pendidikan Islami. Salah satu yang urgen dikaji bahwa pendidikan berlaku kepada seluruh manusia, tidak mengenal adanya perbedaan streotipe jenis kelamin. Namun terdapat pandangan berbeda dalam kesamaan pria dan wanita dalam sistem pemerolehan pendidikan dengan memandang sisi posistif dan negatifnya.

Al-Qabisy berpendapat bahwa tidak baik anak pria dan wanita bercampur dalam suatu kelas, karena dikhawatirkan rusak moralnya.[33] Hal yang demikian dapat memperburuk tingkah laku anak-anak. Maka pemisahan tempat pendidikan wajib dilakukan demi terjaga keselamatan anak-anak dari  penyimpangan-penyimpangan akhlak. Tidak diketahui secara pasti tentang batasan umur tentang tidak bolehnya anak pria dan wanita bercampur dalam suatu kelas, namun al-Qabisy hanya mengatakan bahwa anak yang berusia muharriqah (masa pubertas/remaja) tidak memiliki ketenangan jiwa dan timbul dorongan yang kuat untuk mempertahankan jenis kelaminnya hingga ia sampai pada usia dewasa. Jika demikian, berarti anak dewasa dapat saja diadakan koedukasi pendidikan. Dapat dipahami pula, bahwa al-Qabisy dapat saja menerima koedukasi, hanya saja dengan syarat koedukasi diterapkan dalam batas kewajaran dan tidak menjadikan kerusakan moral.

Berbeda dengan al-Qabisy, Rasyid Ridha yang dikenal sebagai seorang tokoh pembaharu abad XIX yang sangat memperhatikan pendidikan wanita, menolak adanya “manfaat” dari koedukasi sebagai salah satu pemerolehan pendidikan yang setara antar laki-laki dan wanita. Ia melihat bahwa koedukasi bukan sekedar memiliki kekurangan, namun dapat mendatangkan malapetaka. Menurutnya, tradisi sistem edukasi merupakan adopsi dari orang-orang Eropa, bukan dari pengetahuan sempurna dan kebebasan berpikir, bukan pandangan yang halus dan lembut dan bukan pula dari hasil pertimbangan yang mendapatkan manfaat.[34] Dengan demikian, Rasyid Ridha menolak adanya koedukasi itu dari segi negatifnya, dan tidak memandang adanya segi positif atau manfaat dari sistem koedukasi dalam pendidikan Islam.

Diasumsikan bahwa, Rasyid Ridha lebih menekankan pada tujuan atau hasil dari pendidikan campuran ini. Sehingga pandanganya yang lebih ekstrim ini mampu menghasilkan  tokoh-tokoh pendidik dari wanita muslim,  yang justru berupaya lebih memikirkan masa depan wanita. Artinya, implikasi yang muncul sesudahnya adalah merupakan upaya pemberontakan bagi wanita untuk lebih melihat sisi negatif dan positif dari sistem koedukasi ini. Apakah menimbulkan hasil yang cukup signifikan dan memiliki akses manfaat yang lebih luas terhadap perjuangan kaum wanita. Olehnya itu, pandangan Rasyid Ridha menggugah dunia pendidikan untuk lebih berhati-hati terhadap penerapan sistem koedukasi dalam pendidikan Islam, yang mesi dipahami secara arif, bijaksana dan kondisional dalam meraih tujuan pendidikan yang ideal pada setiap ruang dan waktu. Utamnya bagi pengelola lembaga pendidikan untuk super hat-hati dari kemungkinan hasil atau manfaat dari lembaga pendidikan bersangkutan.

D. Learning Society

Seiring dengan gencarnya sosialisasi tentang tema masyarakat madani (civil society), pada saat ini juga sering disosialisasikan mengenai perlunya masyarakat belajar (learning society) atau biasa juga disebut dengan educational society. Learning society secara praktek sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia meski belum secara maksimal namun, secara konsep masih meraba-raba. Artinya, bila civil society telah mulai diperkenalkan dan disosialisasikan, maka untuk learning society belum ditemukan konsep yang matang dan fixed, sehingga istilah learning society belum populer didengungkan apalagi dimasyarakatkan[35]. Pembahasan tentang learning society pada tahun 1971 telah diperkenalkan oleh Husen. Menurut pendapatnya, learning society adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam bidang pendidikan[36]. Selama ini peran lembaga pendidikan formal, dalam arti sekolah, yang baru mendapatkan perhatian. Sementara pendidikan non formal dan informal di Indonesia belum mendapatkan perhatian, mulai mendapatkan perhatian hanya dalam porsi yang sedikit. Berkaitan dengan masalah ini, dia menekankan adanya suatu kenyataan bahwa sekolah adalah dan haruslah merupakan bagian integral dari masyarakat di sekitarnya, dan sama sekali tidak boleh bergerak di dalam kehampaan kehidupan sosial.

Pemahaman terhadap dunia pendidikan yang terfokus pada pendidikan formal saja tidaklah tepat, sebab konsep pendidikan (mendidik) dapat diartikan secara luas. Hal ini dipahami untuk menyebut semua upaya untuk mengembangkan tiga hal, yaitu pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup diri seseorang atau sekelompok orang. Dengan kata lain, untuk menyebutkan peristiwa yang dampaknya ialah berkembangnya pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup diri seseorang atau sekelompok orang. Kalau suatu pendidikan sejak awal dirancang untuk mengembangkan ketiga hal tersebut, maka hal ini disebut sebagai pendidikan formal dan pendidikan non formal. Sebaliknya, apabila suatu tindakan yang sebenarnya tidak dirancang untuk mengembangkan ketiga hal tersebut, melainkan berdampak demikian, maka peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai pendidikan informal. Dengan demikian, pendidikan formal dan non formal selalu berupa upaya atau ikhtiar, sedangkan pendidikan informal selalu berupa peristiwa. Jika dicermati lebih jauh, pemahaman terhadap ketiga jenis pendidikan tersebut diketengahkan untuk memberikan pengertian baru terhadap peran pendidikan formal dan non formal. Dalam pengertian baru ini, maka kegiatan pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, akan tetapi juga di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pada gilirannya nanti tidak hanya pendidikan formal dalam arti sempit, sekolah yang mendapatkan perhatian, akan tetapi juga pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan masyarakat (luar sekolah).

Pemahaman yang sekarang berkembang adalah menekankan pendidikan formal pada lingkungan sekolah, sehingga sekolah mendapat perhatian yang cukup besar. Sebagai konsekuensinya, apabila terjadi suatu ketidakselarasan atau penyimpangan pendidikan yang berlangsung dengan tujuan yang ditetapkan, maka sekolah akan mendapatkan sorotan yang paling tajam. Sementara pendidikan di luar sekolah dan pendidikan keluarga kurang mendapatkan perhatian, atau bahkan cenderung terabaikan. Inilah yang kemudian membuat situasi pendidikan terlihat pincang, sebab pertumbuhan setiap manusia atau setiap masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pengalaman pendidikan formal. Pengaruh-pengaruh yang datang dari pengalaman-pengalaman pendidikan non formal dan informal sungguh tidak kalah penting. Dari sini dapat dilihat arti penting pendidikan dalam lingkungan di luar sekolah (baca: masyarakat) dan pendidikan di lingkungan keluarga. Untuk itu dibutuhkan kondisi yang mendukung terciptanya suatu masyarakat dan keluarga yang terus-menerus berada di dalam nuansa proses belajar (non formal dan informal). Beberapa harapan yang ingin dicapai melalui learning society, khususnya jika dikaitkan dengan pendidikan keluarga. Usaha yang dapat dilakukan guna mewujudkan masyarakat belajar adalah dengan memberdayakan keluarga agar menjadi keluarga yang gemar belajar. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat sangat menentukan karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Pengaruh keluarga dalam hal ini adalah mengarahkan proses tumbuh kembang anak dalam masyarakat.

Anak lahir dalam keadaan fitrah, artinya anak berpotensi tauhid dan berpotensi untuk berbuat baik. Tidak ada anak yang memiliki bakat jelek, apabila diberi kesempatan dan diberi peluang untuk mengembangkan potensinya dengan baik, maka ia akan menjadi baik. Kenakalan anak misalnya, secara psikologis membutuhkan kreatifitas dan keberanian, yang keduanya bukan potensi bawaan sejak lahir, akan tetapi merupakan perolehan dari hasil belajar dan interaksi dengan lingkungan. Oleh sebab itu, kenakalan anak munculnya sebagian besar berasal dari keluarga dan masyarakat. Sumber dari keluarga antara lain: rumah tangga yang tidak harmonis, orang tua yang acuh terhadap perkembangan anak, memanjakan anak secara berlebihan, mendidik anak secara keras dan otoriter, kebiasaan hidup yang tidak baik, ketidakmampuan orang tua untuk mengendalikan anak dari pengaruh luar yang merusak[37]. Dalam kaitan ini, Ruben[38] mencontohkan jika anak berada dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan maka ia akan tumbuh dan belajar untuk berkelahi. Sementara itu, menurut Akhir[39] dalam memberdayakan pendidikan keluarga, relevan untuk ditampilkan beberapa fungsi keluarga, yaitu: (a) fungsi keagamaan, (b) fungsi cinta kasih, (c) fungsi reproduksi, (d) fungsi ekonomi, (e) fungsi pembudayaan, (f) fungsi perlindungan, (g) fungsi pendidikan dan sosial, (h) fungsi pelestarian lingkungan. Di samping memberdayakan pendidikan keluarga, upaya mewujudkan learning society adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan proses belajar informal dan non formal. Permasalahan yang berkaitan dengan lemahnya peran masyarakat, antara lain dapat dilihat dari lemahnya kontrol sosial dan kontrol moral dalam masyarakat terhadap penyimpangan-penyimpangan perilaku, pergeseran tata nilai baik dan buruk dalam masyarakat, serta menurunnya tanggung jawab sosial. Ikut melengkapi menurunnya peran masyarakat ini adalah kemajuan media informasi dan komunikasi yang mampu membuka dinding-dinding kamar setiap rumah sampai ke pedesaan yang tidak dapat diimbangi dengan kesiapan mental anggota masyarakat.

Pertanyaan yang perlu dijawab dalam masalah ini adalah bagaimana menciptakan suatu masyarakat yang gemar belajar banyak hal yang positif dan suka bekerja keras sekaligus bermoral. Di negara-negara Eropa, dalam usahanya mewujudkan learning society dengan melalui lima periode[40], diawali dengan diberlakukan-nya pendidikan formal tingkat dasar pada tahun 1815-1880. Pada awal abad 20 dilak-sanakannya pendidikan umum, yang diikuti oleh setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, atau golongan. Pelaksanaan pendidikan tersebut dapat diistilahkan dengan wajib belajar. Pertengahan abad 20, yakni tahun 1950-1960, terjadi ledakan peserta didik di segala jenjang pendidikan. Pada tahap selanjutnya, lahir konsep pendidikan orang dewasa (adult/permanent/recurrent education) atau dapat disebut sebagai long life education. Periode ini diakhiri dengan masuknya teknologi di dunia pendidikan. Seperti dinyatakan oleh Adler dalam Salkind[41] bahwa tujuan dari proses belajar adalah pertumbuhan; tidak seperti tubuh kita yang semakin uzur, sementara pikiran kita dapat tumbuh terus selama hayat dikandung badan (The purpose of learning is growth, unlike our bodies, our minds can continue growing as we continue to live). Berdasarkan paparan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa learning society berkembang dengan cara bertahap. Pertama yang harus dilakukan adalah memberi peluang pada masyarakat untuk mengembangkan proses belajar melalui pendidikan. Selama ini, pendidikan memang telah menunjukkan perannya, akan tetapi tidak jarang peran tersebut tidak selaras dengan gerak pembangunan di sektor lainnya, sehingga terlihat pincang. Oleh karena itu, bergulirnya gagasan otonomi daerah, yang diikuti oleh otonomi pendidikan perlu disambut gembira, dengan harapan peran masyarakat dalam pendidikan dan proses belajar dapat berlangsung secara maksimal dan optimal. Pada sisi lain, dengan adanya otonomi pendidikan diharapkan akan meningkatkan tanggungjawab masyarakat terhadap keberlangsungan kehidupan, khususnya dalam mempersiapkan generasi mudanya, guna menyongsong masa depan yang lebih baik dengan penuh optimisme. Gagasan tentang learning society semestinya diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap makna pendidikan, sehingga perwujudan masyarakat belajar akan lebih mudah tercapai. Usaha dalam mewujudkan masyarakat belajar ini tidak terlepas dari political will pemerintah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan, termasuk di dalamnya keterlibatan masyarakat dalam memutuskan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

PENUTUP

Permasalahan Gender memang terus bergulir hingga sekarang. Dalam dunia kerja atau dunia pendidikan, masalah gender sangat banyak diperbincangkan. Jika dilihat dari historis awalnya lahirnya gender di dunia Barat, maka kesetaraan gender lebih tidak memihak kepada para wanita. Awalnya, gender merupakan cara pandang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang dikontruksikan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan melalui proses  yang panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, gender berpengaruh terhadap lembaga-lemabaga pendidikan, yangmana dengan isu gender muncul perbedaan antara cara menuntut ilmu bagi laki-laki dan wanita.

Berkaitan dengan aktivitas manusia dalam dunia pendidikan dan tentang pentingnya sebuah pendidikan Islam bagi setiap kalangan, terutama bagi kaum perempuan yang rentan dengan situasi dan kondisi yang kerapkali bertentangan dengan kejiwaannya, maka berbeda dengan gender versi Barata, dalam Islam sejak awal lahirnya Islam, ia mengutamakan nilai-nilai pembelajaran universal. Kalau memang kewajiban menuntut ilmu merupakan kewajiban yang berlaku, baik bagi Muslim laki-laki maupun Muslim perempuan, maka artinya mereka memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu. Dengan kata lain, tidak benar kalau ada orang yang membatasi akses pendidikan bagi perempuan, karena hak untuk mendapatkan ilmu merupakan hak dasar yang langsung dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya.

Islam memberikan jaminan bagi perempuan untuk memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Keberpihakan Islam terhadap perempuan ini pada hakikatnya merupakan bentuk perlawan dan sekaligus upaya advokasi Rasulullah saw terhadap perempuan-perempuan di masa jahiliyah yang sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak.

Di zaman modernisasi sekarang ini, lembaga pendidikan Islam cukup beragam. Kaitannya dengan pendidikan wanita, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan khusus wanita. Berdirinya lembaga pendidikan khusus wanita ini tidak terlepas dari permasalahan diskriminasi terhadap wanita. Memang dengan berdirinya pendidikan khsusus wanita, dirasa menghasilkan pendidikan yang lebih bebas bagi wanita. Tetapi jika kita melihat bahwa dengan dibedakannya cara memperoleh pendidikan antara laki-laki dan wanita, maka wacana berpikir dirasa kurang meluas. Jika ada interaksi antara laki-laki dan wanita dalam pendidikan (co-education), maka perbedaan cara berpikir akan dirasa menghasilkan ilmu yang lebih luas. Memang di satu sisi Islam melarang bercampur baur (ikhtilat) antara laki-laki dan wanita, namun jika kita ambil manfaat persamaan gender dalam memperoleh pendidikan, akan memberikan corak beragam dalam pendidikan dan akan memunculkan wawasan yang luas terhadap cara berpikir.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku

v  A.S Homby dan E.C Parwell. An English Reader’s Dictionary. Jakarta: PT.Pustaka Ilmu 1992.

v  Ali al-Jumbulati. Dirasatun Muqaranatun fit Tarbiyyatil Islamiyyah, terj. M. Arifin, Perbandingan Pendidikan Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

v  Al-Rasyidin dan Samsul Nizar. Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

v  B.D Ruben. Communication and Human Behavior. New York: Macmillan Publ.Co, 1988, 2nd Edition.

Daurul mar-ati fi ishlaahil mujtama.

v  Edgar F.Borgatta. Encyclopedia of sociology. New York: Macmillan Publishing Company, 1984, Vol II.

v  Helen Tiemey. Women’s Studies Encyclopedia. New York: Gree Wook Pree, Vol.1.

v  Jill Stean. Gender And International Relation. London: Polity, 1998.

v  John M.Echos dan Hasan Shadeli. Kamus Ingris – Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1983.

v  John, M.M. Echols. An English- Indonesia Dictionary, diterjemahkan oleh Hasan Shadily dengan judul “Kamus Inggris-Indonesia”. Jakarta: Gramedia, 1988.

v  Katimin. Mozaik Pemikiran Islam dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.

v  Khoiruddin Nasution. Fazlur Rahman tentang wanita. Yogyakarta: Tazzafa dan academia, 2002.

v  M. Chabib Thoha. Kapita Selekta Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

v  Mansour Faqih. Analisis Gender dan Trasnformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, cet ke-7.

v  Muhammad Abdul Alim Mursi. Al-Targhib fi al-Ta’lim fi Alamil al-Islamy, diterjemahkan oleh Majid Khan dengan judul “Westernisasi dalam Pendidikan Islam”. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.

v  N Salkind. Theories of Human Development. New York: John Wiley and Sons, 1985.

v  Noah Webster. Webster New Twentieth Century Dictionary of The English Language. US of America: Williams Collins Publisher, 1972.

v  Torsten Husen. Masyarakat Belajar, terjemahan Surono Hargsewoyo. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995.

v  Victoria Neufeldt. Websster’s New Dictionary. New York: Websters New York Clevenland, 1984.

v  Yaumil C.A. Akhir. Reformasi Pendidikan sebagai Upaya Memaksimalkan Hasil Pendidikan, dalam Dawam Raharjo (ed.), Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional. Jakarta: Intermasa, 1997.

 

Artikel

v  Nasruddin Umar. Perspektif Jender Dalam Islam, Dalam Paramadina. No.1.Vol.1 1998.

v  Rasyid Ridha. Al-Jam’u baina al-Mas’alat al-Zukuran wa al-Madaris. Al-Manar XXX No.2, 1348 H/1929 M.

v  Siti Marhamah Mujib, Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender (Penulis adalah Dosen STAINU Jakarta dan Ketua PSG STAINU Jakarta).

v  Unicef. Lembar Fakta Pendidikan Untuk Anak Perempuan di Indonesia.

v  Wawancara yang dilakukan oleh AD.Kusumaningtyas dari Swara Rahima dengan Missi pendiri lembaga pendidikan bagi wanita (Kapal Perempuan). Pendidikan : Proses Penyadaran Menuju Perubahan!”. Opini 1 Edisi 39 (Senin, 17 September 2012 05:44 ulfah).

 

Internet

v  Azyumardi Azra. Wanita-Muslimah Dalam Sejarah Pendidikan Islam; Tidak Ada Segregasi Laki-Laki dan Perempuan. www.rahima.or.id (Sun, 15 Feb 2009 19:52:29 -0800).

http://www.ccde.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=680:pejuang-perempuan-yang-terlupakan&catid=3:bingkai&Itemid=4

http://www.ccde.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=493:rahmah-el-yunusiyah-ibu-pendidikan-indonesia&catid=3:bingkai&Itemid=4


[1] Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman tentang wanita (Yogyakarta: Tazzafa dan academia, 2002), h.2.

[2] Matriarchi, dapat dipahami sebagai suatu sistem masyarakat, dimana kaum wanita yang menjadi kepala keluarga atau kepala suku, lihat A.S Homby dan E.C Parwell, An English Reader’s Dictionary (Jakarta: PT.Pustaka Ilmu 1992), h.2001.

[3] Nasruddin Umar, Perspektif Jender Dalam Islam, Dalam Paramadina (No.1.Vol.1 1998), h.97.

[4] Lihat Q.S. At-Taubah: 71-72, Q.S. Al-Bakarah: 187, Q.S. Al-Ahzab : 35, Q.S. AlMu’min:40.

[5] Katimin, Mozaik Pemikiran Islam dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h.296.

[6] John M.Echos dan Hasan Shadeli, Kamus Ingris – Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1983), h.256.

[7] Victoria Neufeldt, Websster’s New Dictionary  (New York: Websters New York Clevenland, 1984), h.153.

[8] Arti yang lazim untuk kata gender adalah perbedaan sifat, peran, mentalitas antara laki-laki dan perempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultural. Lihat, Mansour Faqih, Analisis Gender dan Trasnformasi Sosial, cet ke-7 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.8.

[9] Helen Tiemey, Women’s Studies Encyclopedia, Vol.1 (New York: Gree Wook Pree), h.153.

[10] Edgar F.Borgatta, Encyclopedia of sociology, Vol II (New York: Macmillan Publishing Company, 1984), h.748.

[11] Jill Stean, Gender And International Relation ( London: Polity, 1998), h.10.

[12] Patriarki adalah sistim yang berlawanan arah dengan sisitim matriarki. Patriarki dapat diartikan sebagai susunan masyarakat dengan laki-laki sebagai kepala keluarga. Atau masyarakat maupun suku yang diperintah oleh kaum laki-laki.

[13] Awal mula tumbuhnya generasi baru adalah dalam asuhan para wanita, yang ini semua menunjukkan mulianya tugas kaum wanita dalam (upaya) memperbaiki masyarakat. Lebih lanjut baca Kitab Daurul mar-ati fi ishlaahil mujtama, h.3-4.

[14] Kendati ayat ini tertuju kepada pribadi Muhammad SAW., namun tidak ada isyarat penghususan, terlihat pada pernyataan Allah Iqra’: bacalah, yang oleh M. Quraisy Shihab dipaparkan, bahwa kata ini mulanya bermakna mengumpulkan, selanjutnya ia menjelaskan: “Apabila Anda merangkai huruf atau kata kemudian Anda mengucapkan rangkaian tersebut maka Anda telah menghimpunnya dan membacanya. Dengan demikian, realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan, tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Karenanya, dalam kamus-kamus ditemukan arti dari kata tersebut. Antara lain: menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan sebagainya, yang kesemuanya bermuara pada arti menghimpun”.

[15] Artikel dari Siti Marhamah Mujib, Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender (Penulis adalah Dosen STAINU Jakarta dan Ketua PSG STAINU Jakarta).

[16] Ibid.

[17] Di antara bentuk diskusi kritis yang ditunjukkan sahabat perempuan Rasul adalah apa yang telah disampaikan Ummu Salamah. Beliau bertanya kepada Rasulullah perihal posisi kaum perempuan dalam al-Qur’an sebagai berikut:“Wahai Rasulullah, mengapa kami tidak disebut-sebut dalam dalam al-Qur’an sebagaimana kaum laki-laki?” Ummu Salamah kembali berkata, “Sampai akhirnya aku terkejut ketika [mendengar] Rasulullah bersuara dari atas mimbar, ‘Wahai sekalian manusia.’ Aku pun langsung menutup rambutku dan mendekat ke arah pintu untuk mendengar [suara beliau]. Aku mendengar Rasulullah bersabda, ‘Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla [sejak ini] berfirman,”Sesungguhnyanya kaum Muslimin-Muslimat dan Mukminin-Mukminat.’” (H.R.Ahmad).

[18] Al- Muqarri dalam bukunya yang berjudul Nafhu al-Thib misalnya—sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Abdul Wahid Wafi—memberitakan bahwa Ibnu Al-Mutharraf, seorang pakar bahasa pada masanya, pernah mengajarkan sastra Arab kepada seorang perempuan sampai akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri, khususnya dalam bidang puisi. Akhirnya, perempuan itu pun dikenal dengan nama al-Arudhiyat—yang akhirnya menjadi salah satu nama cabang ilmu sastra Arab—karena keahliannya dalam bidang tersebut.

[19] Unicef, Lembar Fakta Pendidikan Untuk Anak Perempuan di Indonesia.

[20] APM adalah jumlah anak kelompok usia tertentu yang duduk di bangku sekolah dibandingkan dengan jumlah seluruh anak dalam kelompok usia tersebut. Untuk pendidikan di sekolah dasar, kelompok usia anak-anaknya adalah 7-12 tahun, sedangkan untuk pendidikan di sekolah lanjutan pertama, kelompok usianya 13-15 tahun.

[21] Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah anak yang berhenti sekolah pada saat tahun ajaran masih berlangsung, termasuk mereka yang sudah lulus tetapi tidak meneruskan ke jenjang berikutnya, dari jumlah seluruh anak yang terdaftar di sekolah pada tahun ajaran tersebut.

[22] Departemen Pendidikan Nasional (2002).

[23] SUSENAS (2002).

[26] Wawancara yang dilakukan oleh AD.Kusumaningtyas dari Swara Rahima dengan perempuan yang  akrab dipanggil Mbak Missi pendiri lembaga pendidikan bagi wanita (Kapal Perempuan) “Pendidikan : Proses Penyadaran Menuju Perubahan!” : Opini 1 Edisi 39 (Senin, 17 September 2012 05:44 ulfah). Di Unduh tanggal 23 Oktober 2012.

[27] Menurut Echols, koedukasi berasal dari kata co-operate yang berarti kerjasama, dan kata educational bermakna pendidikan. Lihat John, M.M. Echols, An English- Indonesia Dictionary, diterjemahkan oleh Hasan Shadily dengan judul “Kamus Inggris-Indonesia” (Jakarta: Gramedia, 1988), h.147.

[28] Noah Webster, Webster New Twentieth Century Dictionary of The English Language (US of America: Williams Collins Publisher, 1972), h. 345 & 576.

[29] Ali al-Jumbulati, Dirasatun Muqaranatun fit Tarbiyyatil Islamiyyah, terj. M. Arifin, dengan judul Perbandingan Pendidikan Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.94.

[30] Secara historis, munculnya segregasi dalam Islam pada masa belakangan. Kalau kita lihat sumbernya, doktrin-doktrin fiqhiyah, mengenai laki-laki dan perempuan mulai terumuskan secara lebih mapan oleh para fuqaha. Maka pada masa itulah batas-batas tentang hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu terumuskan. Kemudian yang menjadi bahagian dari masyarakat muslim. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam lembaga-lembaga pendidikan di Timur Tengah, khususnya setelah bangkitnya ortodoksi sunni, dalam pengertian; Fiqh Madzhab empat, Kalam Asy’ari, Tasawuf al-Ghazali, yang lalu direpresentasikan dalam lembaga pendidikan oleh Nizhamiyah. Madrasah Nizhamiyah di Baghdad itu memang hanya disediakan khusus untuk lelaki, perempuan tidak ada (dilarang, red.). Jadi, kalau ada perempuan yang ingin menuntut ilmu, ingin menjadi ulama’, harus belajar private kepada guru atau para ulama tertentu yang dipercayai oleh orang tuanya. Dan dari situlah muncul ulama’-ulama’ perempuan, tapi tidak melalui co-ed (ko-edukasi, bergabung, atau bersama-sama, red.) dengan lelaki di Madrasah. Dalam sejarah ada lembaga yang disebut kuttab; lembaga dasar. Yaitu pendidikan dasar untuk belajar mengaji, belajar tata bahasa Arab, baca-tulis al-Qur’an, pokoknya tentang dasar-dasar Islam, seperti juga, aqidah, ibadah, dan tentang yang pokok-pokok itu. Dan dalam prosesnya dalam kuttab ini juga tidak ada pemisahan antara lelaki dan perempuan. Wawancara yang dilakukan oleh herri.permana kepada Prof.Dr.Azyumardi Azra, Wanita-Muslimah Dalam Sejarah Pendidikan Islam; Tidak Ada Segregasi Laki-Laki dan Perempuan (www.rahima.or.id: Sun, 15 Feb 2009 19:52:29 -0800). Di download 23 Oktober 2012.

[31] Wawancara yang dilakukan oleh herri.permana kepada Prof.Dr.Azyumardi Azra, Wanita…,(www.rahima.or.id: Sun, 15 Feb 2009 19:52:29 -0800), Di download 23 Oktober 2012.

[32] Koedukasi ini berlangsung pada masa Pemerintahan Muhammad Ali di Mesir, yang mana banyak mengirim pelajar Mesir ke Perancis dan banyak mendatangkan tenaga pendidik dari luar, sehingga pemikkiran mereka tentang kemajuan Eropa saat itu banyak mempengaruhi kondisi pendidikan Mesir dan dunia Islam pada umumnya. Muhammad Abdul Alim Mursi, Al-Targhib fi al-Ta’lim fi Alamil al-Islamy, diterjemahkan oleh Majid Khan dengan judul “Westernisasi dalam Pendidikan Islam” (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), h108.

[33] Pandangan serupa muncul dari Sachnun dan Abd. Alim Mursi yang menyolong pandangan al-Qabisy. Sachnun menyatakan bahwa guru yang paling tidak disukai adalah guru yang mengajar anak-anak wanita remaja kemudian dicampurkan dengan anak-anak pria remaja, maka akan mengakibatkan kerusakan fatal, terutama bagi wanita remaja. Demikian halnya Mursi, mengatakan bahwa menuntut ilmu pengetahuan merupakan hak bagi setiap wanita, namun tempat belajarnya harus terpisah karena mudharatnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Ali al-Jumbulati, Dirasatun Muqaranatun fit Tarbiyyatil Islamiyyah, terj. M. Arifin, dengan judul Perbandingan Pendidikan Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.94.

[34] Rasyid Ridha, Al-Jam’u baina al-Mas’alat al-Zukuran wa al-Madaris (Al-Manar XXX No.2, 1348 H/1929 M.), h.122.

[35] Al-Rasyidin dan Samsul Nizar. Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis  (Jakarta: Ciputat Press, 2005).

[36] Torsten Husen, Masyarakat Belajar, terjemahan Surono Hargsewoyo (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995).

[37] M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

[38] B.D Ruben, Communication and Human Behavior. 2nd Edition (New York: Macmillan Publ.Co, 1988).

[39] Yaumil C.A. Akhir, Reformasi Pendidikan sebagai Upaya Memaksimalkan Hasil Pendidikan, dalam Dawam Raharjo (ed.), Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional (Jakarta: Intermasa, 1997).

[40] Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat…, (Jakarta: Ciputat Press, 2005).

[41] N Salkind, Theories of Human Development (New York: John Wiley and Sons, 1985).

Categories: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam | Tinggalkan komentar

INTEGRASI PENDIDIKAN AGAMA DAN UMUM

INTEGRASI PENDIDIKAN AGAMA DAN UMUM

Editor Oleh : Ali M Zebua (Mahasiswa Pascasarjana IAIN Medan, Sumut, 2012 Pedi/MPI-B)

PENDAHULUAN

Suatu ketika, di bulan Maret 1978, Presiden RI kala itu, Soeharto, berkunjung ke Pondok Modern Gontor Ponorogo yang tengah merayakan Kesyukuran Setengah Abad pondok modern pertama di Indonesia itu. Dalam acara ramah tamah saat peresmian Masjid Jami’ Gontor terjadi dialog antara KH Imam Zarkasyi dan Presiden Soeharto. Soeharto bertanya, “Berapa persen pendidikan agama dan umum di Gontor Pak Kyai?” Kiai Imam Zarkasyi menjawab, “Pendidikan agama 100% dan pendidikan umum 100%.” Soeharto bertanya lagi, “Apa tidak gila santrinya?” Dengan memberi isyarat jari telunjuk pada keningnya, Kiai Imam Zarkasyi menjawab, “Sampai sekarang santri di sini tidak ada yang gila.”[1]

Nukilan dialog tersebut menguak selintas gambaran pemikiran Kiai Imam Zarkasyi soal dikotomi pendidikan yang diejawantahkannya dalam format Pondok Modern Gontor yang kini telah mencetak ribuan kader intelektual muslim yang mumpuni, dalam bidang ilmu keislaman maupun keduniaan. Bagi Kiai Zarkasyi, dalam sistem pendidikan yang digagasnya tidak ada dikotomi antara pendidikan agama maupun umum.

Pada 1977, Konferensi Muslim Dunia Pertama mengenai pendidikan muslim mengajukan salah satu usaha untuk menghilangkan dikotomi sistem pendidikan yang ada di seluruh dunia muslim. Diputuskan bahwa jalan yang harus ditempuh adalah perlu segera dirumuskan sistem terpadu bidang keilmuan. Semua cabang ilmu harus diintegrasikan dengan ajaran-ajaran Islam, karena pendidikan Barat dianggap hanya dapat mengembangkan peradaban masterialistik belaka.

Berkaitan dengan hal di atas, jika kita perhatikan di Indonesia, dari jaman kolonial sampai sekarang ada tendensi yang mengarah pada pola akibat bentukan budaya yang mengakar kuat. Fenomena pembagian menjadi dua bagian antara negeri dan swasta, umum dan agama, sentralistik dan desentralisasi, manejemen berbasis sekolahan dan menejemen berbasis pusat, kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum berbasis pengetahuan, kesemuanya itu lebih kita tempatkan sebagai fakta sejarah.

Fonemena dualisme lembaga pendidikan sekarang ini ada yang disebut sekolah umum dan ada diistilahkan sekolah agama, dimana terciptalah sarjana agama yang begitu pintar ilmu syariah, tapi tidak tahu menahu tentang ilmu umum. Begitu sebaliknya seorang profesor kimia, misalnya pintar sekali dibidangnya, tapi selalu mengatakan, saya ini orang awam untuk urusan agama.

Pendidikan agama di sekolah menurut Zakiah Darajat sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan pertumbuhan kepribadian anak didik karena mempunyai aspek jiwa atau pembentukan kepribadian dengan memberikan kesadaran dan pembiasaan melakukan perintah Tuhan dan meninggalkan larangan-laranganNya, melakukan praktek ibadah, sopan santuan dalam pergaulan sesamanya sesuai dengan ajaran akhlak agamanya akan menjadi bagian integral dari kepribadiannya ketika dewasa nanti dan aspek-aspek pendidikan agama yang ditujukan kepada pikiran dan kepercayaan.[2]

Adanya pendidikan agama di sekolah-sekolah di Indonesia sudah tidak bisa dinafikan lagi, akan tetapi kenapa pada faktanya pendidikan di Indonesia mengalami keterpurukan baik dari sisi output pendidikan yang masih rendah bila dibandingkan negara-negara yang baru merdeka seperti Vietnam. Walupun demikian, pendidikan agama juga membawa dampak tersendiri dalam membendung hal-hal tersebut seperti pendidikan nilai dan akhlak, walaupun pada kenyataan di lapangan terjadi dualisme pendidikan yang memisahkan ilmu agama dengan ilmu umum.

Itulah beberapa permasalahan pendidikan yang krusial di Indonesia yang membutuhkan segera penyelesaian secara sistematis, terencana dan terpola dengan baik. Jika tidak pendidikan kita mau dibawa ke mana dan bagaimana generasi yang dihasilkan di masa depan?. Maka melalui mata kuliah analisis kebijakan pendidikan Islam, penulis membuat sebuah makalah dengan judul integrasi pendidikan agama dan umum, yang akan membahas seputar permasalahan dualisme pendidikan, SKB 3 Menteri, KBK, Pembelajaran Tematik, KTSP dan Bentuk Ideal Integrasi.

PEMBAHASAN

A. Dualisme Pendidikan

Masalah dualisme pendidikan di Indonesia sudah terlalu sering diperbincangkan baik dalam forum-forum berskala nasional, maupun dalam diskusi-diskusi terbatas baik resmi maupun tidak resmi. Melalui media massa pun, masalah dualisme telah sering disorot dan jadi topik polemik.

Hingga kini, masih kuat anggapan dalam masyarakat luas yang mengatakan bahwa “agama” dan “ilmu”, “madrasah” dan “sekolah” adalah dua entitas yang tidak bisa dipertemukan. Keduanya mempunyai wilayah sendiri-sendiri, terpisah antara satu dan lainnya, baik dari segi objek formal-material keilmuan, guru yang diangkat, metode pengajaran, laboratorium yang diperlukan, perpustakaan yang disediakan, keseriusan dan kesungguhan guru dalam mengajar, status sosial-ekonomi yang disandang, pengawas yang direkruit, akreditasi yang diberlakukan, bahkan sampai masuk ke institusi penyelenggara dan yayasan pendukungnya. Dengan lain ungkapan, ilmu tidak mempedulikan agama dan agama tidak mempedulikan ilmu. Madrasah dengan seperangkat imej yang disandangnya tidak memerlukan sekolah, dan sekolah tidak memerlukan madrasah. Praktik kependidikan dan aktifitas keilmuan di tanah air sekarang ini seperti itulah gambarannya dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, persepsi masyarakat yang tidak tepat perlu dikoreksi dan diluruskan. Secara politis, undang-undang pendidikan nasional ingin menepis dan mengikis kesan seperti itu. Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional (SPN) No. 2 tahun 1989 dan lebih-lebih undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) membuktikan hal itu. Status madrasah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama sama dan sederajat dengan sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Dari persepsi sejarah, tidak ada yang menyangkal bahwa dualisme ataupun dikotomi dari sistem pendidikan kita – pendidikan “umum” di satu pihak dan pendidikan “agama” (baca: keagamaan) di pihak lain – adalah warisan dari zaman kolonial Belanda. Dari bukti sejarah, karena anak-anak yang bisa masuk sekolah Belanda sebelum kemerdekaan hanya terbatas pada anak-anak kaum bangsawan dan saudagar, maka anak-anak orang Islam memilih madrasah atau pondok pesantren dan surau yang memang sudah ada sebelum muncul sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda.

Dalam perkembangannya, karena tekanan dari politik diskriminatif pemerintah kolonial, sekolah-sekolah agama Islam memisahkan diri dan terkotak dalam kubu tersendiri.[3]

Dilain pihak, ditambah dengan adanya dua fenomena dalam dunia pendidikan Islam semakin membawa dampak yang rumit dalam pendidikan itu sendiri di Indonesia. Dalam dunia pendidikan Islam muncul dua fenomena, yakni; Pertama, yang umum terjadi adalah pengajaran ilmu-ilmu agama Islam yang normatif-tekstual baik di sekolah maupun madrasah terlepas dari perkembangan ilmu-ilmu sosial, ekonomi, hukum, humaniora dan ilmu-ilmu agama (religious studies) pada umumnya. Kedua, pendidikan ilmu-ilmu kealaman (Iptek) “dipaksa” kawin dengan ilmu-ilmu keagamaan Islam yang normatif-tekstual dengan cara melekatkan dan menempelkan ayat-ayat pada temuan dan keberhasilan Iptek, namun terlepas begitu saja dari perkembangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Perbedaan itu semakin hari semakin jauh, ibarat deret ukur terbalik, dan membawa akibat yang tidak nyaman bagi kehidupan intern dan lebih-lebih ekstern umat beragama.[4] Pola pikir yang serba dikotomis ini menjadikan manusia terasing dari nilai-nilai spiritualitas-moralitas, rendah pemahaman etika sosialnya, terasing dari dirinya sendiri, terasing dari keluarga dan masyarakat sekelilingnya, terasing dari lingkungan alam dan ragam hayati yang menopang kehidupannya serta terasing dari denyut nadi lingkungan sosial-budaya sekitarnya. Singkatnya, terjadi proses dehumanisiasi secara massif baik pada tataran kehidupan keilmuan, keagamaan, social-politik dan sosial-ekonomi.

Pendidikan dan pengajaran di sekolah dan madrasah yang dilakukan secara terpisah dalam dua atap maupun sistem satu atap antara madrasah dan sekolah tetapi dengan pola metode pengajaran dan dikotomis-tak terintegrasi mulai diratapi, disesali oleh banyak kalangan[5]. Hati nurani terlepas dari akal sehat. Tindak kekerasan merebak dimana-mana. Empati dan simpati dan sosial skill (kecakapan dan kematangan sosial) menipis. Nafsu serakah dan ketidaksabaran menguasai perilaku manusia cerdik pandai. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela. Alam lingkungan rusak berat. Tindakan kekerasan dan mutual distrust mewabah dimana-mana.  Jauh sebelumnya, dalam sejarah kependidikan Islam telah pula terpola pengembangan keilmuan yang bercorak integralistik-ensiklopedik di satu sisi, yang ditokohi para ilmuan seperti Ibn Sina, Ibn Rusyd, Ibn Khaldun, berhadapan dengan pola pengembangan keilmuan agama yang spesifik-parsialistik di sisi lain yang dikembangkan oleh para ahli hadis dan ahli fikih pola keterpisahan model pendidikan ini rupanya diwariskan secara turun temurun antara generasi hingga saat ini..

Yang lebih sulit dimengerti, dalam praktik pendidikan dan pengajaran agama Islampun keterpisahan dan tidak terintegrasi pendidikan agama dengan isu-isu sosial ekonomi sangat mudah dijumpai. Keterpisahan secara diametrikal antara keduanya dan sebab-sebab lain yang bersifat politis-ekonomis, berakibat pada rendahnya kwalitas pendidikan dan kemunduran dunia Islam pada umumnya. Dalam ketiga revolusi peradaban manusia, yaitu revolusi hijau, revolusi industri dan revolusi informasi, tak satupun ilmuan Muslim tercatat  namanya dalam lembaran tinta emas pengembang ilmu pengetahuan.[6] Perkembangan dan pertumbuhan ilmu-ilmu sekolahan-sekuler sebagai simbol keberhasilan sekolah dan perguruan tinggi umum dengan berbagai implikasinya pada tataran moral dan etik kehidupan manusia di seluruh dunia di satu pihak, dan perkembangan dan pertumbuhan madrasah dan perguruan tinggi agama (baca: Islam) yang hanya menekankan ilmu-ilmu keagamaan dan teks-teks keIslaman normatif-klasik dengan berbagai dampaknya pada penciptaan tenaga terampil dalam dunia ketenagakerjaan di lain pihak, menjadikan kedua-duanya mengalami proses pertumbuhan yang tidak sehat serta membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial-budaya, sosial-ekonomi, sosial-politik dan sosial-keagamaan di tanah air.

Dari sini tergambar bahwa ilmu-ilmu sekuler yang dikembangkan di sekolah dan  di Perguruan Tinggi Umum dan ilmu-ilmu agama yang dikembangkan di madrasah, pesantren dan Perguruan Tinggi Agama secara terpisah seperti yang sekarang ini berjalan sedang terjangkit krisis relevansi (tidak dapat memecahkan banyak soal), mengalami kemandegan dan kebuntuan (tertutup untuk pencarian alternatif-alternatif yang lebih mensejahterakan) dan penuh bias-bias kepentingan disana sini (filosofis, ortodoksi keagamaan, etnis, ekonomis, politik, gender, peradaban). Dari latar belakang seperti itu, gerakan rapproachment(kesediaan untuk saling menerima keberadaan yang lain dengan lapang dada) antara dua kubu keilmuan adalah merupakan keniscayaan. Gerakan rapproachment, untuk dapat menyebutnya juga sebagai gerakan integrasi epistemologi keilmuan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang serba kompleks dan tak terduga pada milenium ketiga serta tanggungjawab kemanusiaan bersama secara global dalam mengelola sumberdaya alam yang serba terbatas dan sumber daya manusia yang berkwalitas sebagai khalifah fi al-ardli.

Lebih luas lagi, Perguruan Tinggi Agama khususnya IAIN, STAIN dan UIN secara sadar harus berani mengkaji ulang visi, misi dan paradigma keilmuan yang dibangun dan dipeliharanya. Begitu juga Perguruan-Perguruan Tinggi Umum yang sudah mapan dan berjalan selama ini. Ide dan usulan perlunya dikembangkan ilmu-ilmu sosial Profetik dan Kajian Agama secara kontekstual di Perguruan Tinggi Umum adalah merupakan tanda adanya keprihatinan yang serius tentang arah pengembangan dan tujuan pembelajaran ilmu-ilmu agama pada perguruan tinggi umum yang telah berjalan selama ini. Bangunan ilmu pengetahuan yang dikotomik antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama harus diubah menjadi bangunan keilmuan baru yang lebih integralistik atau paling tidak keduanya bersifat komplementer. Filsafat Pendidikan Islam yang baru, yang perlu dijadikan acuan dan sekaligus tujuan pendidikan UIN,IAIN dan STAIN sebagai produsen ilmu pengetahuan yang akan menjadi feeder bagi tenaga guru madrasah dan sekolah,pengelola dan pengurus yayasan yang dimiliki sekolah atau madrasah haruslah diorientasikan pada lahirnya sarjana yang memiliki lima kemampuan, yaitu kemampuan menganalisis persoalan social-keagamaan secara akademik dan komprehensif (intelectual capital building), kemampuan melakukan inovasi yang terencana dan berkesinambungan entre preneurial capital building, kemampuan memimpin sesuai dengan tuntutan persoalan kemasyarakatan, keilmuan, maupun profesi yang kemampuan membangun jaringan dan hubungan sosial kemasyarakatn yang luas (social capital building) ditekuninya (institutional capital building), dalam satu tarikan nafas etos keilmuan dan keagamaan yang terpadu (spiritual capital building).[7]

Dari uraian di atas Penulis dapat menyimpulkan bahwa, kebijakan pendidikan nasional Indonesia sekarang ini menunjukkan adanya kecendrungan untuk, setidaknya untuk meminimalisir[8] dampak dan implikasi pemikiran dualisme terhadap sistem pendidikan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari upaya untuk melalukan integrasi institusi pendidikan umum dan agama. Segala konsekuensi yang dapat timbul dari hal tersebut, termasuk mengenai keberlanjutan eksistensi dualisme dalam pemikiran dan praktek pendidikan Indonesia di tengah-tengah upaya tersebut, masih menyediakan ruang terbuka bagi perdebatan-perdebatan selanjutnya.

B. SKB Tiga Menteri

Secara institusional dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri pada tahun 1975 keberadaan madrasah telah mendapat pengakuan secara resmi dari pemerintah di mana kedudukannya sama atau sejajar dengan lembaga pendidikan formal lainnya, siswa lulusan madrasah dapat memasuki jenjang sekolah umum yang lebih tinggi, atau pindak ke sekolah formal lain dan begitu juga sebaliknya. Dan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 ditegaskan bahwa madrasah adalah “sekolah umum berciri khas agama Islam”, dan kurikulumnya adalah kurikulum keluaran Depdikbud ditambah kurikulum agama yang dikeluarkan Depag. Bahkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, kedudukan madrasah benar-benar setara dan sejajar dengan sekolah formal lainnya.[9]

Dengan diterbitkannya SKB 3 Menteri tahun 1975 yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, dan diterapkannya kurikulum baru pada tahun 1976 sebagai realisasi SKB 3 Menteri tersebut; ternyata banyak sekali madrasah yang tidak mengikuti kurikulum tersebut (kurikulum 1975) dan tetap berusaha mempertahankan status madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam sebagai pengajaran pokok. Meskipun SKB 3 Menteri itu memberikan nilai positif dengan menjadikan status madrasah yang sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Dengan kata lain, siswa keluaran dari madrasah memiliki kesempatan yang sama dengan para lulusan sekolah umum untuk mengisi dan memainkan peran-peran yang ada di tengah masyarakat.

Sisi positif lain dari SKB 3 Menteri telah mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi kependidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat Islam. Selain itu, kebijakan ini dapat dipandang sebagai pengakuan yang lebih nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus merupakan langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional yang tuntas. Dengan demikian, madrasah memperoleh definisinya yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum meskipun pengelolaannya tetap berada ada Departemen Agama.

Dengan berlakunya SKB 3 Menteri, maka kedudukan madrasah memang telah sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Dari segi organisasi, madrasah sama dengan sekolah umum; dari segi jenjang pendidikan, MI, MTs dan MA sederajat dengan SD, SMP dan SMA; dari segi muatan mata pelajaran, murid-murid madrasah pun memperoleh pengajaran ilmu sosial, sejarah, antropologi, geografi, kesenian, bahasa (Indonesia dan Inggris), fisika, kimia, matematika dan lain-lain.

SKB 3 Menteri itu kemudian dikuatkan dengan SKB 2 Menteri, antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 0299/U/1984 (DikBud); 045/1984 (Agama) tahun 1984 tentang “Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah”. Yang isinya antara lain: penyamaan mutu lulusan madrasah yang dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. SKB 2 Menteri ini dijiwai oleh ketetapan MPR No. II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan adanya kebutuhan pembangunan di segala bidang, antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan, baik di sekolah umum maupun di madrasah.
Substansi dan pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah ini antara lain:

  1. Kurikulum sekolah umum dan madrasah terdiri dari program inti dan program khusus.
  2. Program inti untuk memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama.
  3. Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi bagi sekolah dan madrasah tingkat menengah atas.
  4. Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan karier, ketuntasan belajar dan sistem penilaian adalah sama.
  5. Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh ke dua departemen tersebut.[10]

Menindak lanjuti SKB 2 Menteri tersebut, lahirlah kurikulum 1984 untuk madrasah yang tertuang dalam keputusan Menteri Agama No. 99 tahun 1984 untuk madrasah Ibtidaiyah. No. 100 tahun 1984 untuk madrasah Tsanawiyah, dan No. 101 tahun 1984 untuk madrasah Aliyah. Dengan demikian kurikulum 1984 tersebut mengacu kepada SKB 3 Menteri dan SKB 2 Menteri, baik dalam susunan program, tujuan, maupun bahan kajian dan pelajarannya.

Khusus kurikulum MI dan MTs tahun 1984 ini terjadi penyesuaian dan penyempurnaan struktur programnya, yakni melalui SK Menteri Agama No. 45 tahun 1987 tentang Penyesuaian Struktur Program Kurikulum MIN dan MTsN dan berlaku sampai datangnya kurikulum 1994.

Ciri madrasah yang paling menonjol sejak SKB 3 Menteri sampai 1987 adalah menyangkut pelaksanaan sistem pendidikan dan pengajaran yang direalisasikan dengan perubahan dan pengembangan kurikulum. Perubahan demi perubahan yang berlangsung relatif cepat itu menunjukkan bahwa upaya untuk mencari model kurikulum yang tepat bagi pendidikan Islam (madrasah) memang bukan pekerjaan yang sederhana. Di satu sisi, ada idealisme yang berpangkal pada atau disemangati oleh Islam sebagai ajaran mulia yang mendorong umatnya untuk memadukan dua kepentingan sekaligus, yaitu dunia dan akhirat; sementara di sisi lain, idealisme itu harus dihadapkan pada realitas dan tantangan perkembangan masyarakat semakin hari semakin kompleks dan membutuhkan jawaban yang kongkrit.

Meski demikian, madrasah oleh sebagian masyarakat masih juga dipandang sebagai lembaga pendidikan “kelas dua”. Akibatnya, meskipun secara yuridis keberadaan madrasah diakui sejajar dengan sekolah formal lain, madrasah umumnya hanya diminati oleh siswa-siswa yang kemampuan inteligensi dan ekonominya pas-pasan, sehingga usaha yang dilakukan madrasah selalu mengalami hambatan. Dengan kondisi yang demikian tidaklah mengherankan jika madrasah sering mendapat kritikan dari berbagai kalangan, baik akademisi maupun masyarakat awam

Terlepas dari berbagai sisi positif sejumlah kebijakan yang dilakukan terhadap madrasah, dari mulai SKB 3 Menteri tahun 1975 sampai dengan pemberlakukan kurikulum 1984 dan penyempurnaannya untuk tingkat MI/MTs pada 1987, sebagai lembaga pendidikan yang sejak awal lahirnya identik dengan identitas keIslaman, madrasah tetap dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Pertama, di satu sisi ia harus tetap mempertahankan mutu pendidikan agama yang menjadi ciri khasnya; kedua, di sisi lain ia dituntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan umum secara baik dan berkualitas supaya sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Ini jelas beban yang sangat berat dipikul oleh madrasah. Kegagalan madrasah dalam memikul beban tersebut hanya akan memperkuat anggapan orang bahwa madrasah adalah semacam “sekolah serba tanggung”.
Belum lagi kesenjangan antara madrasah swasta dan madrasah negeri pun tampaknya menjadi masalah yang belum tuntas diselesaikan. Gap tersebut meliputi beberapa hal seperti pandangan guru, sarana dan prasarana, kualitas input siswa dan sebagainya yang kesemuanya itu berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada mutu pendidikan. Yang demikian ini karena munculnya SKB 3 Menteri tersebut belum diimbangi penyediaan guru, buku-buku dan peralatan lain dari departemen terkait.
Masalah lain lagi, beban kurikulum madrasah yang menerapkan kurikulum sekolah 100% ditambah dengan kurikulum agama sebagai ciri khas telah berakibat beban belajar siswa madrasah menjadi lebih banyak dan lebih berat dibanding dengan beban belajar anak sekolah. Hal itu dikarenakan pihak madrasah (Departemen Agama) menerjemahkan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang “madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Islam” dan “kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah” diterjemahkan beban kurikulum madrasah adalah 100% pelajaran umum di sekolah ditambah dengan 100% pelajaran agama di madrasah. Padahal jam belajar tetap sama dan sikuensnya juga sama. Disisi lain kondisi, fasilitas dan latar belakang anak madrasah dengan anak sekolah cukup berbeda. Oleh karena itu wajar saja bila kualitas anak madrasah masih kalah dibandingkan dengan anak sekolah.

Melihat kondisi ini, pemerintah seharusnya “jeli” agar tidak lagi menomorduakan madrasah melainkan memperlakukannya secara khusus sehingga madrasah dapat mengejar ketertinggalannya.

C. Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kehidupan dan peradaban manusia pada awal Millenium ketiga ini mengalami banyak perubahan (reformasi). Era reformasi menuntut perubahan total dalam kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia. Reformasi dituntut dalam segala bidang, khususnya bidang politik, ekonomi, hukum dan budaya. Lalu bagaimanakah dengan reformasi pendidikan?. Apabila reformasi dituntut dalam semua bidang kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, maka berarti pula pendidikan nasional menuntut reformasi. Dalam merespon fenomena itu, manusia terpacu mengembangkan pendidikan, baik di bidang ilmu-ilmu sosial, ilmu alam, ilmu pasti maupun ilmu terapan. Namun bersamaan dengan itu muncul krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya krisis politik, ekonomi, sosial, hukum, etnis agama, golongan dan ras. Akibatnya, peran serta efektivitas pendidikan agama di sekolah sebagai pemberi nilai spiritual terhadap kesejahteraan masyarakat dipertanyakan. Dengan asumsi, jika pendidikan agama dilakukan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan lebih baik.

Kenyataannya, seolah-olah pendidikan agama dianggap kurang memberikan kontribusi ke arah itu. Setelah ditelusuri, pendidikan agama menghadapi beberapa kendala, antara lain: waktu yang disediakan hanya dua jam pelajaran dengan muatan materi yang begitu padat dan memang penting, yakni menuntut pemantapan pengetahuan hingga terbentuk watak dan keperibadian yang berbeda jauh dengan tuntutan terhadap mata pelajaran lainnya.

Memang tidak adil menimpakan tanggung jawab atas munculnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu kepada pendidikan agama di sekolah, sebab pendidikan agama di sekolah bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian siswa. Apalagi dalam pelaksanaan agama tersebut masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mendorong dilakukannya penyempurnaan terus menerus. Kelemahan lain, materi pendidikan agama Islam, termasuk bahan ajar akhlak, lebih terfokus pada pengayaan pengetahuan (kognitif) dan minim dalam pembentukan sikap (afektif) serta pembiasaan (psikomotorik). Kendala lain adalah kurangnya keikutsertaan guru mata pelajaran lain dalam memberi motivasi kepada peserta didik untuk memberikan nilai-nilai pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lemahnya sumber daya guru dalam mengembangkan pendekatan dan metode yang lebih variatif, minimnya berbagai sarana pelatihan dan pengembangan serta rendahnya peran serta orang tua siswa.

Dalam kurikulum 1975, 1985 dan 1994, target yang harus dicapai (attainment target), dicantumkan dalam tujuan pembelajaran umum. Hal ini kurang memberi kejelasan tentang kemampuan yang harus dikembangkan. Atas dasar teori dan prinsip pengembangan kurikulum yang dipraktekkan diberbagai negara seperti Singapura, Australia, Inggris dan Amerika; juga didorong oleh visi, misi dan paradigma baru pendidikan agama Islam, maka penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam perlu dilakukan dengan berbasis kompetensi dasar (basic competency).[11]

Bersamaan dengan itu, kegairahan pendidikan saat ini tumbuh sebagai penganut pemikiran Liberal yang mendominasi. Hal itu ditandai dengan munculnya berbagai proses pendidikan dan pelatihan yang pada dasarnya berpijak pada paradigma Liberal dalam berbagai bentuk dan pendekatanya. Itulah misalnya mengapa pada tahun 70-an dunia pendidikan disemarakkan oleh berkembangnya model-model pelatihan untuk menjadi kapitalis sejati, seperti AMT (Achievement Motivation Training). Dewasa ini, arus itu juga dipertajam dengan fenomena munculnya gagasan “sekolah unggulan”, dan sering terdengar dengan gagasan ‘link and match’ dalam aspek pendidikan.[12] Sehingga sekolah-sekolah yang rendah kualitasnya akan tersingkir karena kurangnya siswa, sedangkan sekolah-sekolah yang mampu menyediakan peralatan-peralatan modern akan menjadi pilihan mereka.[13] Seiring dengan berkembangnya dunia global dan informasi, maka pembelajaran di sekolah-sekolah zaman sekarang, seharusnya tidak dibatasi oleh buku-buku teks atau pengetahuan yang berhubungan dengan buku-buku teks semata.[14] Akan tetapi juga diperlukan aspek inquiry[15], sehingga mampu berfikir secara kritis dan adaptif.

Hal seperti di atas terjadi hampir pada semua jenjang sekolah mulai SD/MI sampai SLTA/MA, padahal pendidikan diharapkan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang mempunyai dasar-dasar karakter, kecakapan, keterampilan dan pengetahuan yang kuat juga visi pendidikan yang menengah, yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki karakter, kecakapan dan keterampilan yang kuat untuk digunakan dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta mengembangkan kemampuan lebih lanjut atau pendidikan tinggi.

Serangkaian kebijakan pemerintah di bidang pendidikan akhir-akhir ini telah banyak dilakukan seiring dengan perubahan kebijakan nasional secara makro. Istilah-istilah yang muncul untuk memberikan predikat terhadap kebijakan-kebijakan baru tersebut antara lain: otonomi pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)[16] atau Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Life Skill, dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Serangkaian kebijakan tersebut merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan seiring dengan tuntutan perkembangan yang semakin kompetitif.

Banyak yang menilai bahwa sistem pendidikan yang dikembangkan di Indonesia selama ini sudah ketinggalan zaman, selain di desain bersifat sentralistik, sistemnya cenderung berlaku general untuk semua daerah, padahal antara satu daerah dengan daerah lain mempunyai karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu perlu pengembangan terhadap sistem pendidikan tersebut. Yang intinya bagaimana membuat sistem pendidikan itu mampu melahirkan lulusan yang berkualitas dengan memiliki kompetensi atau keahlian tertentu.

Menurut Fazlur Rahman, meskipun telah dilakukan usaha-usaha pembaharuan pendidikan Islam, namun dunia pendidikan Islam masih saja dihadapkan kepada beberapa problema. Tujuan pendidikan sekarang tidaklah benar-benar diarahkan kepada tujuan yang positif.[17] Tujuan pendidikan Islam hanya diorientasikan pada akhirat semata dan cenderung defensif (mempertahankan kaum muslimin dan pencemaran dan pengerusakan yang ditimbulkan oleh dampak gagasan Barat.[18] Perubahan sosial yang cepat yang tidak dibarengi dengan “pertemuan” (encounters), antara wacana keagamaan dan realitas empiris menyebabkan posisi agama berada pada posisi “bawah” (subordinate), sebagaimana yang dilukiskan oleh Gellner, “pertemuan” mereka dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial dan industrialisasi mengantarkan mereka pada pintu “sekularisasi”. Dengan itu, nilai-nilai keagamaan dikhawatirkan memudar.[19]

Pendidikan yang berbasis kompetensi, sebagaimana dikemukakan praktisi pendidikan P. Sinambela, adalah sebuah program pendidikan yang di rancang dengan menfokuskan diri kepada spesialisasi yang menjadi keahliannya. Sistem pendidikan tersebut bertujuan membekali anak didik dengan keahlian tertentu yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dasar yang dimilikinya.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional khususnya SMU/MA pemerintah merencanakan untuk mengganti kurikulum 1994 dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), yang diharapkan efektif diterapkan secara nasional mulai tahun 2005. Berbagai langkah telah dan sedang dilaksanakan oleh Depdiknas, mulai dari sosialisasi sampai pada usaha menjadikan beberapa sekolah sebagai mini piloting. Dari kegiatan ini dimaksudkan akan mendapatkan umpan balik (feedback) secara langsung yang nantinya di gunakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut[20].

Secara ideal tatanan teori perubahan kurikulum dimungkinkan terjadi setelah sepuluh tahun, itu pun harus didasari pada hasil pengkajian dan penilaian secara mendalam. Namun memang kurikulum harus dinamis dan adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang berkembang. Dinamis berarti terus berkembang menuju arah yang lebih baik dan menjawab tantangan zaman, adaptif berarti mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan serta  diperlukan oleh masyarakat.

Implikasi kurikulum berbasis kompetensi setidaknya menuntut perubahan terhadap berbagai aspek pendidikan termasuk reformasi sekolah (school reform) yang merupakan suatu konsep perubahan kearah peningkatan mutu pendidikan sebagaimana yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada hari pendidikan nasional pada tanggal 2 Mei 2002. Berakar pada hal tersebut memang sudah saatnya dimulai mengingat mutu pendidikan kita yang memprihatinkan.[21]

Namun demikian bahwa dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) memerlukan reformasi sekolah yang di dalamnya juga menuntut adanya perbaikan fasilitas yang dalam bahasa orang-orang kapitalis disebut Reformasi Kosmetik, umumnya yang dilakukan adalah seperti perlunya membangun kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah dengan pengadaan komputer yang lebih canggih dan laboratorium, serta berbagai usaha untuk menyehatkan rasio murid-guru.[22] Hal itu merupakan paradigma kaum Liberalis, bagi salah satu aliran Liberal yakni “Structural Fungsionalism,“ pendidikan justru dianggap sebagai sebagai sarana untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat. Pendidikan justru dimaksudkan sebagai media untuk mensosialisasikan dan memproduksi nilai-nilai tata susila, keyakinan dan nilai-nilai dasar pada masyarakat luas agar berfungsi secara baik.

Adanya konsep pendidikan berbasis kompetensi, boleh di pandang sebagai sebuah janji dimana sekian tahun belakangan kita benar-benar memiliki orang-orang yang berkompetensi dalam arti yang sesungguhnya, karena dididik dan dibina berdasarkan kecakapan dasar atau bakat yang dimilikinya dan manakala dia selesai dari bangku pendidikan, dia memiliki kecakapan dan kemampuan dalam bidang tertentu dalam arti yang sesungguhnya.[23] Dan tampaknya pihak Depdiknas menilai bahwa kurikulum 1994 sudah ketinggalan jaman (out of date,) yang sudah tidak mampu menjawab tantangan dunia yang semakin kompetitif, tidak mampu lagi menjawab tuntutan masyarakat. Dalam pemahaman ini muncullah kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

Akan tetapi di sisi lain ada pandangan yang berbeda yang menganggap bahwa dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dengan paradigma behavioristiknya sama halnya dengan menggunakan kurikulum yang sudah basi. Hal itu pernah disampaikan oleh I Nyoman Sudjana Degeng pada seminar nasional yang dilaksanakan di UIIS Malang. Dia mengatakan bahwa Paling tidak Indonesia kalau ingin menjadi negara yang maju harus menggunakan paradigma baru yang digunakan oleh negara-negara maju, yaitu dengan menggunakan life skill (kecakapan hidup) dengan paradigma konstruktivistiknya[24], karena kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang sudah diterapkan oleh negara-negara maju pada tahun 80-an. Sehingga kalau memakai paradigma lama, maka selamanya Indonesia akan terbelakang.[25]

D. Pembelajaran Tematik

Pemerintah pada beberapa tahun lalu telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah. Kebijakan ini antara lain memberi ruang gerak yang luas kepada lembaga pendidikan khususnya sekolah dasar dalam mengelola sumber daya yang ada, dengan cara mengalokasikan seluruh potensi dan prioritas sehingga mampu melakukan terobosan-terobosan sistem pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif.

Salah satu upaya kreatif dalam melaksanakan pembelajaran yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi di madrasah/sekolah adalah melakukan pembelajaran tematik. Pembelajaran model ini akan lebih menarik dan bermakna bagi anak karena model pembelajaran ini menyajikan tema-tema pembelajaran yang lebih aktual dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian masih banyak pihak yang belum memahami dan mampu menerapkan model ini secara baik dalam pembelajaran.

Ditinjau dari pengertiannya, pembelajaran adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru pada saat seseorang individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Menurut Yunanto[26], “Pembelajaran merupakan pendekatan belajar yang memberi ruang kepada anak untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar.”

“Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan” Depdiknas.[27] Selanjutnya menurut Kunandar[28], “Tema merupakan alat atau wadah untuk mengedepankan berbagai konsep kepada anak didik secara utuh.” Dalam pembelajaran, tema diberikan dengan maksud menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya perbendaharaan bahasa anak didik dan membuat pemmbelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Jadi, pembelajaran tematik adalah pembelajatan terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi yang terdapat di dalam beberapa mata pelajaran dan diberikan dalam satu kali tatap muka.

Pembelajaran tematik dikemas dalam suatu tema atau bisa disebut dengan istilah tematik. Pendekatan tematik ini merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dengan kata lain pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Pendekatan ini berangkat dari teori pembelajaran yang menolak proses latihan/hafalan (drill) sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. Teori pembelajaran ini dimotori para tokoh Psikologi Gestalt, termasuk Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran itu haruslah bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Pendekatan pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing).

Tema dalam pembelajaran tematik menjadi sentral yang harus dikembangkan. Tema tersebut diharapkan akan memberikan banyak keuntungan, di antaranya: 1) peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu, 2) Peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama; 3) pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan; 4) kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik; 5) Peserta didik lebih mampu merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas; 6) Peserta didik mampu lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari matapelajaran lain; 7) guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkaan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan.

Pembelajaran tematik mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri. Adapun ciri khas pembelajaran tematik di antaranya: 1) pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa sekolah dasar; 2) kegiatan yang dipilih dalam pembelajaran tematik bertitik tolak dari minat dan kebutuhan siswa; 3) kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama; 4) membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa; 5) menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik di lingkungannya; dan 6) mengembangkan keterampilan sosial siswa, misalnya: kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain.

Penggabungan beberapa kompetensi dasar, indikator serta isi mata pelajaran dalam pembelajaran tematik akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi/materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan merupakan tujuan akhir. Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi pelajaran secara utuh pula. Dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Hal ini menjadikan pembelajaran tematik sangat dibutuhkan dalam memudahkan penyampaian materi.

Jika kita melihat dari fungsinya, pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan  terlatih untuk dapat  menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung  siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Teori pembelajaran ini dimotori para tokoh Psikologi Gestalt, termasuk Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran haruslah bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak.

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain itu, dengan penerapan pembelajaran tematik akan sangat membantu siswa, karena sesuai dengan tahap perkembangannya siswa yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik).

Menurut Kunandar, Pembelajaran tematik mempunyai kelebihan yakni:

  1. Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik.
  2. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
  3. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna.
  4. Mengembangkan keterampilan berpikir peserta didiksesuai dengan persoalan yang dihadapi.
  5. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama
  6. Memiliki sikap toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain.
  7. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didik.[29]

Selain kelebihan di atas pembelajaran tematik memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pembelajaran tematik tersebut terjadi apabila dilakukan oleh guru tunggal. Misalnya seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran tema sehingga dalam pembelajaran tematik akan merasa sulit untuk mengaitkan tema dengan mateti pokok setiap mata pelajaran. Di samping itu, jika skenario pembelajaran tidak menggunakan metode yang inovatif maka pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tidak akan tercapai karena akan menjadi sebuah narasi yang kering tanpa makna.

E. KTSP

Standarisasi dan profesionalisme pendidikan yang sedang dilakukan dewasa ini menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai komponen sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan yang semula dilakukan secara sentralisasi telah berubah menjadi desentralisasi. Ini berarti kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Khususnya pendidikan dasar dan menengah berada di pundak Pemerintah Kota dan Kabupaten sehingga penyelenggaraan pendidikan akan diwarnai oleh kebijakan dan political will pemerintah daerah, yang dituangkan dalam peraturan daerah (perda). Agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkan kewenangan yang diberikan, dituntut pemahaman semua pihak terhadap berbagai kebijakan yang digulirkan, baik dalam level makro, meso, maupun mikro.

Desentralisasi pendidikan digulirkan sejalan dengan kebijakan makro pemerintah, yakni otonomi daerah sehingga pusat-pusat kekuasaan dilimpahkan kewenangnnya kepada daerah Kota dan Kabupaten. Bahkan dalam pendidikan, kewenangan ini menerobos batas-batas Kota dan Kabupaten sehingga menembus satuan pendidikan dan sekolah dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Misalnya: perubahan kurikulum dalam era otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan tidak lagi menjadi tugas orang-orang pusat, tetapi merupakan pekerjaan setiap satuan pendidikan dan sekolah secara langsung, termasuk dalam implementasinya. Oleh karena itu, dalam era desentralisasi pendidikan ini, akan terjadi berbagai variasi dan jenis kurikulum pada setiap satuan pendidikan di setiap sekolah, karena masing-masing mengembangkan kurikulum yang satu sama lain boleh jadi berbeda. Meskipun demikian, perbedaan ini tetap berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP/PP No. 19 Tahun 2005)  sehingga kemasan kurikulum yang berbeda-beda ini pada akhirnya akan bermuara pada visi, misi dan tujuan yang sama yang diikat oleh SNP.

Standar Nasional Pendidikan  berfungsi sebagai pengikat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (KTSP) yang dikembangkan oleh setiap sekolah  dan satuan pendidikan  di berbagai wilayah dan daerah. Dengan demikian implementasi KTSP  di setiap sekolah dan satuan pendidikan  akan memiliki warna yang berbeda satu sama lain,  sesuai dengan kebutuhan wilayah  dan daerah masing-masing,  sesuai dengan karakteristik  masing-masing sekolah  dan satuan pendidikan, serta sesuai pula dengan kondisi, karakteristik, dan kemampuan peserta didik. Namun demikian, semua KTSP yang dikembangkan  oleh masing-masing sekolah  dan daerah itu,  akan memiliki warna yang sama, yakni warna yang digariskan oleh Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini sejalan dengan Falsafah Bhineka Tunggal Ika sehingga pendidikan yang diimplementasikan secara beragam tetap dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, untuk menjaga kesatuan dan persatuan  bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam konteks itu, Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan (dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan/SKL)[30] menginisiasi pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di setiap wilayah. Alih-alih mereformasi KTSP, sekadar kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di mana pedoman dan alat ukur keberhasilannya tetap sentralistik. Berarti secara substansial nuansa reformasi kurikulum harus mampu memaknai otonomi pendidikan yang sebenarnya. Reformasi pendidikan setengah hati akan membingungkan para pelaku pendidikan yang sebenarnya. Persoalan yang sering kita temui di lapangan jangankan menyusun kurikulum, menjalankan kurikulum yang sudah adapun sulitnya masih sulit. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya kongkrit untuk mengiringi suksesnya penyempurnaan kurikulum ini.

Untuk menghindari dampak negatif yang kemungkinan terjadi seperti diuraikan di atas, perlu disosialisasikan secara luas dan benar esensi KTSP dan potensi dampak positif yang akan dihasilkannya di dalam praktik pendidikan di lapangan. Sikap kritis terhadap ide pembaharuan pendidikan memang perlu dikembangkan, tetapi harus disertai dengan sikap keterbukaan (open mindedness) dan keobjektifan di dalam menilai ide pembaruan tersebut. Agar kesetimbangan penyikapan ini dapat terjadi diperlukan penajaman yang cukup komprehensif, dengan mengedepankan sisi-sisi positif secara berimbang dengan potensi resiko yang dapat ditimbulkannya—terutama bila ide pembaharuan tersebut tidak dipahami secara benar.

Ada beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai bahan pertimbangan analisis untuk mengkritisi kebijakan pemerintah tentang KTSP tersebut.

  1. Secara substansial nuansa reformasi kurikulum tidak mampu memaknai otonomi pendidikan yang sebenarnya. Reformasi setengah hati ini malah membingungkan pemangku kepentingan pendidikan, jangankan menyusun kurikulum, menjalankan kurikulum yang sudah adapun sulitnya setengah mati. Oleh karena itu, tepatlah orang melabeli KTSP sebagai kurikulum tidak siap pakai.
  2. Buaian sentralistik pendidikan yang selama ini terjadi telah menjadi virus yang mengerdilkan ide dan kreativitas satuan pendidikan dalam memberdayakan potensi dirinya.  Penyakit akut ini telah coba diatasi dengan berbagai upaya oleh pemerintah. Misalnya, saat pemerintah pusat tercengang dengan minimnya pergulatan kreativitas sekolah, dikumandangkanlah paradigma otonomi pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah. Kenyataannya, institusi prasyarat manajemen berbasis sekolah seperti dewan pendidikan dan komite sekolah hanya hiasan struktur organisasi. Bukan sebagai alat vital organisasi. Mereka tak berdaya karena ketidaktahuan dan kebiasaan ketergantungan. Untungnya, dampak dari kurang optimalnya program ini tidak memiliki sosial efek yang luas. Maklumlah, di Indonesia sistem manajemen pendidikan tak sefundamental kurikulum dan ujian. Lain halnya kebijakan try and error yang menyangkut kurikulum. Akan sangat berbahaya jika penerapan KTSP berbanding terbalik dengan kemampuan satuan pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum produk sendiri.
  3. Sudah rahasia umum, pendidikan keguruan di negeri ini tidak pernah menyiapkan guru dan sekolah menjadi pengembang kurikulum. Sementara dalam KTSP guru harus mampu menafsirkan standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi indikator dan materi pembelajaran, sekaligus menentukan sendiri metodologi didaktisnya agar tercipta harmoni pembelajaran yang efektif dan efisien. Paradoks KTSP dan kesiapan guru bisa menjadi musibah nasional pendidikan. Musibah intelektual ini sulit di-recovery dan butuh waktu relatif lama, apalagi jika dikaitkan dengan konteks global jelas terjadi ironi. Globalisasi memaksa terjadinya variasi dan dinamika sumber pengetahuan. Dulu guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Sejalan dengan globalisasi, guru bukan satu-satunya lagi sumber pengetahuan. Siswa memiliki peluang mengakses informasi dari berbagai sumber, dikenallah istilah on-line learning.
  4. KTSP menghadapi tantangan besar terkait keterpaduan informasi lokal, nasional, dan internasional. Kemampuan memadukan ini hanya bisa dilakukan oleh sumber daya yang memang disiapkan jauh-jauh hari, bukan oleh guru yang disiapkan secara instan melalui berbagai program pendampingan pengembangan kurikulum. Lebih berbahaya lagi jika sekolah akhirnya menjiplak panduan yang ditawarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Tujuan mulia KTSP pada akhirnya hanya akan melahirkan sekolah-sekolah ’kurung batok’, instan, dan kerdil kreativitas.
  5. Reformasi terhadap UN. Pertanyaan tentang adanya kontradiksi antara KTSP dan ujian nasional (UN) menunjukkan bahwa KTSP digarap secara kurang integral. KTSP sangat berorientasi pada sekolah, berbeda dengan UN yang sentralistik. KTSP hanya memuat dua kolom, yakni kolom standar kompetensi dan kompetensi dasar. Berbeda dengan Kurikulum 1994 atau Kurikulum 2004 yang masih memuat materi pokok yang akan diajarkan guru. Konsekuensinya, materi pokok yang dikembangkan sekolah sangat beragam. Perbedaan materi mungkin terjadi antarsekolah yang berada dalam satu desa, baik muatan maupun kedalaman materinya. Di sisi lain, butir soal UN mengukur muatan tertentu dan kedalaman materi yang sama di seluruh Indonesia. Menyusun soal UN yang merangkum berbagai perbedaan muatan dan kedalaman materi sehingga menjadi paket tes yang reliable, valid, dan adil sangat sulit. Oleh sebab itu, perlu mereformasi berbagai kebijakan pelaksanaan UN yang sejalan dengan KTSP. Setelah sekolah memberlakukan KTSP, mereka berhak menilai keberhasilan pelaksanaannya; apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut sudah dicapai oleh peserta didiknya. Model penilaian ini salah satunya melalui ujian sekolah. Hasil ujian sekolah menjadi alat bagi sekolah untuk meluluskan peserta didiknya, baik naik kelas maupun lulus satuan pendidikan. Oleh karena itu, UN sebaiknya berfungsi untuk sertifikasi dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. UN bersifat terbuka, artinya tidak diwajibkan kepada semua siswa. Hanya siswa yang ingin melanjutkan saja yang wajib mengikuti UN; dan UN diselenggarakan lebih dari satu kali setiap tahun. Dengan kata lain, UN hanya melihat sejauh mana ketercapaian standar kompetensi lulusan untuk pemetaan mutu pendidikan. Pemetaan sekolah ini menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan terapi pendidikan. Untuk menjamin obyektivitas dan validitas data, sebaiknya UN diselenggarakan oleh lembaga pengujian pendidikan. Lembaga ini bersifat mandiri, independen, profesional, dan inheren atau di luar pemerintah. Lembaga ini juga memiliki examination authority dari mulai menyusun soal, menjadwal tes, menggandakan dan mendistribusikan naskah soal, mengawas tes, menskor hasil, sampai mengumumkan hasil. Implementasi KTSP dengan benar dan reformasi UN mutlak diperlukan sebagai upaya memperbaiki mutu pendidikan.

F. Bentuk Ideal Integrasi [31]

Hingga kini, masih kuat anggapan dalam masyarakat luas yang mengatakan bahwa “agama” dan “ilmu”, “madrasah” dan “sekolah” adalah dua entitas yang tidak bisa dipertemukan. Hal ini jika kita kaitkan dengan pendidikan Indonesia zaman dahulu yang telah menciptakan dualisme dalam pendidikan di Indonesia telah menciptakan pemikiran yang membedakan antara agama dan ilmu. Jika kita kaitkan setelah kemerdekaan Indonesia, dualisme pendidikan yang diwariskan pemerintah kolonial tetap mengakar dalam dunia pendidikan kita. Pandangan beberapa pejabat yang menangani bidang pendidikan yang kurang menghargai sekolah-sekolah Islam telah mendorong sebagian pimpinan dan pengelola sekolah-sekolah tersebut berpegang pada sikap semula: Berdiri di kutub yang berbeda dengan sekolah “umum”. Tetapi bagaimanapun pertimbangan untuk “mengkotakkan” agama dan ilmu ke dalam kutub “pendidikan Agama” dan “pendidikan umum”, merupakan kelanjutan tradisi dualisme dari zaman kolonial.

Bertolak dari hal di atas, agama merupakan wahyu Tuhan, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan lingkungan hidup baik fisik, sosial maupun budaya. Kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan merupakan petunjuk etika, moral, akhlak, kebijaksanaan dan dapat menjadi teologi ilmu serta Grand Theory ilmu.

Agama memang mengklaim sebagai sumber kebenaran, etika, hukum, kebijaksanaan, dan sedikit pengetahuan. Agama tidak pernah menjadikan wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan melupakan Tuhan. Menurut pandangan ini, sumber pengetahuan itu dua macam, yaitu yang berasal dari Tuhan dan yang berasal dari manusia. Perpaduan antara keduanya disebut teoantroposentrisme.

Modernisme yang menghendaki diferensiasi yang ketat dalam berbagai bidang kehidupan sudah tidak sesuai lagi dengan semangat zaman. Spesialisasi dan penjurusan yang sempit dan dangkal mempersempit jarak pandang atau horizon berpikir. Pada peradaban yang disebut pasca modern perlu ada perubahan. Perubahan dimaksud adalah gerakan resakralisasi, deprivatisasi agama dan ujungnya adalah dediferensiasi (rujuk kembali). Kalau diferensiasi menghendaki pemisahan antara agama dan sektor-sektor kehidupan lain, maka dediferensiasi inilah penyatuan kembali agama dengan sektor-sektor kehidupan lain, termasuk agama dan ilmu.

Agama menyediakan tolok ukur kebenaran ilmu (daruriyyat;benar, salah), bagaimana ilmu diproduksi (hajiyyat; baik, buruk), tujuan-tujuan ilmu (tahsiniyyat; manfaat, merugikan) dan dimensi aksiologi dalam teologi ilmu ini penting untuk digarisbawahi, sebelum manusia keluar mengembangkan ilmu. Selebihnya adalah hak manusia untuk memikirkan dinamika internal ilmu.

Ilmu yang lahir dari induk agama menjadi ilmu yang objektif (objektifikasi). Artinya, suatu ilmu tidak dirasakan oleh pemeluk agama lain, non-agama, dan anti-agama sebagai norma tetapi sebagai gejala keilmuan yang objektif semata. Meyakini latar belakang agama yang menjadi sumber ilmu atau tidak, tidak menjadi masalah. Ilmu yang berlatarbelakang agama adalah ilmu yang objektif, bukan agama yang normatif. Maka, objektifikasi ilmu adalah ilmu dari orang beriman untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk orang beriman saja. Contoh objektifikasi: akupuntur (tanpa harus percaya konsep Yin-Yang  Taoisme), pijet (tanpa harus percaya konsep animisme-dinamisme dalam budaya leluhur), yoga (tanpa harus percaya Hindhuisme), sengatan lebah (tanpa harus percaya kepada Al-Qur’an yang memuji lebah), perbankan Syari’ah (tanpa harus meyakini Etika Islam tentang ekonomi).

Selama ini para cerdik pandai telah tertipu. Ilmu-ilmu sekuler yang mengklaim sebagai value free ternyata penuh muatan kepentingan. Kepentingan itu diantaranya ialah dominasi kebudayaan (seperti Orientalisme), kepentingan ekonomi (seperti sejarah ekspansi negara-negara kuat era globalisasi), dan kepentingan militer/perang (seperti ilmu-ilmu nuklir). Ilmu yang lahir bersama etika agama tidak boleh memihak atau partisan seperti itu. Produk keilmuan harus bermanfaat untuk manusia seluruh umat manusia (rahmatan lil ‘alamin).

Paradigma keilmuan baru yang menyatukan, bukan sekedar menggabungkan, wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia (ilmu-ilmu integralistik) tidak akan berakibat mengecilkan peran Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan manusia sehingga teralienasi dari dirinya sendiri, dari masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup sekitarnya. Diharapkan konsep integralisme dan reintegrasi epistemologi keilmuan akan sekaligus menyelesaikan konflik antar sekularisme ekstrim dan agama-agama yang radikal dalam banyak hal.

Selain hal di atas, dalam mendukung integralisme pendidikan agama dan umum dalam pendidikan nasional, perlu juga di adakannya perubahan kebijakan dalam struktur pengelolaan pendidikan agama, sehingga pendidikan agama tidak dinomor duakan. Pada saat ini, pengelolaan pendidikan agama diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama dan tidak diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional. Memang hingga kini masih menjadi berbincangan nasional mengapa anggaran penyelenggaraan pendidikan agama masih dialokasikan di bawah mata anggaran sektor “agama” yang relatif kecil dan belum diambil dari bagian integral dari alokasi anggaran “Pendidikan”. Namun hal ini secara berangsur telah mulai dibenahi.

Dengan perkembangan-perkembangan baru di tanah air, khususnya setelah diresmikan UIN Jakarta Mei 2002 dan turunya SK Presiden tentang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 24 Juni 2004, seluruh komponen bangsa dan lebih-lebih Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional perlu menyusun blue print baru dan jelas ke depan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan-kemungkinan perkembangan yang akan terjadi. Bukankah Kementerian Agama sekarang tidak  hanya menjadi induk semangnya IAIN dan STAIN, tetapi juga UIN, dan Kementerian Pendidikan Nasional Nasional ikut bertanggungjawab secara teknis akademis.

Kementerian Agama sebagai induk semang IAIN, STAIN dan UIN perlu berpikir lebih sungguh-sungguh dan sistematis bagaimana menata ulang lalu lintas percaturan pendidikan agama dan pendidikan umum di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk tingkat SD/MI sampai tingkat SMA/MA, secara kelembagaan tampaknya sudah cukup mapan. Tetapi, untuk tingkat Perguruan Tinggi, persoalannya jauh lebih tidak sederhana lagi. Bukankah ini semua merupakan bagian dari ukiran sejarah panjang yang hendak diukir oleh umat Islam Indonesia dalam menghadapi era globalisasi-informasi ? Perlu dicatat untuk akhir tulisan ini sekali lagi bahwa umat Islam telah tertinggal oleh dua peristiwa penting sejarah peradaban dunia, yaitu era Revolusi Hijau dan era Revolusi Industri. Akankah sekarang umat Islam juga tertinggal lagi oleh Revolusi Informasi? Jika umat Islam tidak segera mengambil langkah strategis ke depan dengan tindakan korektif-evaluatif terhadap paradigma keilmuan yang di miliki sekarang bangsa ini dan memberi tawaran-tawaran baru untuk menyongsong perjalanan yang masih jauh ke depan, kapan lagi akan dimulai?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Abdurrahman,Ahmad Taufiq.Integrasi Pendidikan Umum dan Agama. Diterbitkan di Majalah Qalam, edisi dummy, oktober 2008, rubrik Fokus.

Badan Standar Nasional Pendidikan. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006.

Darajat, Zakiah. Kesehatan Mental. Jakarta: Gunung Agung, 1996.

Degeng, I Nyoman Sudjana. dkk., Jurnal Teknologi Pembelajaran. Malang: UM, 2000.

Depdiknas. Materi Sosialisasi dan Pelatihan Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: 2007.

Dhofir, Zamakhsari. Tradition and Change in Indonesian Islamic Education. Jakarta : Office of Religious Research and Development, Ministry of Religious Affairs of The Republic Indonesia, 1995.

Edison, F.Thomas.  Kurikulum Berbasis Kompetensi. MPA, Ihklas Beramal Nomer 22 tahun V Mei 2002.

Effendy, Bahtiar. Repolitisasi Agama. Bandung: Mizan, 2000.

Griya 23 Juli/K–Islam SLTP2/uy. Kurikulum Berbasis Kompetensi (Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam). Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta, 26 Juli 2002.

http://www.google.com/search?q=cache:srsYrDw39UEC:www.bpkpenabur.or.id. di unduh tanggal 01 Oktober 2012.

Kunandar. Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) da PersiapanMenghadapi Sertifikasi Guru. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Mahmud Thoha APU. Paradigma Baru Ilmu Pengetahuan social & Humaniora. Jakarta: TERAJU,2004.

Muhamad,Mahatir. Globalisation and the New Realities. Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd, 2002.

Mulyasa, E. Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakter dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

O’neil, William F. Ideologi-ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Puskur-Balitbang Depdiknas. Juli, 2002.

Rahman, Fazlur. Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman. Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999.

Suparno, Paul.  Filsafat Konstruktivistik dalam Pendidikan. Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Wen, Sayling. Future Of Education (Masa Depan Pendidikan). Batam: Lucki Publisher, 2003.

Yunanto, Sri Joko. Sumber Belajar Anak Cerdas. Jakarta: Grasindo, 2004.

Zaid, Nasr Hamid Abu. al-Tafkir fi zamani al-takfir: Zidda al-jahl wa al-zaif wa al-khurafat. Qahira: Sina li al-nasyr, 1995.

Makalah:

I. Nyoman S. Degeng. Paradigma Pendidikan Dari Behavioristik ke Konstruktioviostik.disampaikan pada seminar Nasional di SC UIIS Malang. 21 Oktober 2002.

Jurnal:

Madrasah, vol. 1, no. 3, 1997.

Internet:

http://www.masbied.com/2009/11/01/analisis-kebijakan-dan-problematika-pendidikan/#more-354 di unduh tanggal 01 Oktober 2012.

http://pendis.depag.go.id/madrasah, di unduh tanggal 01 Oktober 2012.

http://aminabd.wordpress.com/2010/04/30/integrasi-epistemologi-keilmuan-umum-dan-agama-dalam-sistem-sekolah-dan-madrasah/ di unduh tanggal 01 Oktober 2012. Artikel ini berdasarkan tulisan PROF. DR. M. AMIN ABDULLAH.


[1] Ahmad Taufiq Abdurrahman, Integrasi Pendidikan Umum dan Agama (Diterbitkan di Majalah Qalam, edisi dummy, oktober 2008, rubrik Fokus).

[2] Zakiah Darajat, Kesehatan Mental, cet-23 (Jakarta: Gunung Agung, 1996), h. 129-130.

[3] Setelah kemerdekaan dualisme yang diwariskan pemerintah kolonial tetap mengakar dalam dunia pendidikan kita. Pandangan beberapa pejabat yang menangani bidang pendidikan yang kurang menghargai sekolah-sekolah Islam telah mendorong sebagian pimpinan dan pengelola sekolah-sekolah tersebut berpegang pada sikap semula: Berdiri di kutub yang berbeda dengan sekolah “umum”. Pada tahun 1950, terjadi suatu peristiwa penting, dan oleh sebagian orang dinilai sebagai “accident” sejarah dalam dunia pendidikan kita, yaitu ketika Presiden Soekarno menetapkan berdirinya Universitas Gadjah Mada yang diperuntukkan bagi golongan Nasional dan dalam waktu bersamaan menetapkan perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta diperuntukkan bagi umat Islam. Pertimbangan pemerintah (Presiden Soekarno) waktu itu tidak terlepas dari situasi politik yang terjadi di masa itu. Tetapi bagaimanapun pertimbangan untuk mengkotakkan golongan Islam dan golongan Nasional ke dalam kutub “pendidikan Agama” dan “pendidikan umum”, merupakan kelanjutan tradisi dualisme dari zaman kolonial. Karena trauma sejarah, boleh jadi, bahwa kalaupun tidak diurus oleh Departemen Agama, sekolah-sekolah agama (madrasah, pondok pesantren dan diniyah) akan tetap berjalan sendiri dengan segala coraknya, apapun implikasi yang timbul terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilihat dari segi ini, keikutsertaan Departemen Agama dalam menangani sekolah-sekolah agama itu sangat diperlukan. Sebab kalau tidak sekolah-sekolah agama itu akan berjalan dengan arahnya sendiri-sendiri, apalagi umumnya bukan milik pemerintah, tetapi dikelola oleh masyarakat.

[4] Kasus yang menimpa Nasr Hamid Abu Zaid di Mesir adalah contoh tipikal terjadinya gap wawasan keilmuan dimaksud lebih lanjut; Nasr Hamid Abu Zaid, al-Tafkir fi zamani al-takfir: Zidda al-jahl wa al-zaif wa al-khurafat (Qahira: Sina li al-nasyr, 1995); juga merebaknya Islam garis keras, skripturalis dan fundamentalis menjadikan kehidupan sosial keagamaan menjadi kurang nyaman untuk tidak menyebutnya terancam oleh tindakan kekerasan.

[5] Munculnya sekolah-sekolah seperti al-Azhar, SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu), menunjukkan adanya kegelisahan dalam masyarakat dan cermin ketidakpuasan dari system pendidikan yang sedang berjalan.

[6] Mahatir Muhamad, Globalisation and the New Realities (Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd, 2002), h.54, 61.

[7] Dengan sedikit tambahan ilustrasi dari penulis lebih lanjut bandingkan dengan Mahmud Thoha APU, Paradigma Baru Ilmu Pengetahuan social & Humaniora  (Jakarta: TERAJU,2004), h. 1-16.

[8] Namun bukan berarti hal ini menisbikan keinginan untuk mempersempit jurang dualisme tadi. Beberapa kebijakan pemerintah seperti formalisasi status sekolah swasta menjadi negeri dan strukturisasi sekolah agama dengan penyeragaman kurikulum nyatanya memang diarahkan pada upaya mengangkat citra pendidikan Islam. Hanya sayangnya betapapun kebijakan ini kelihatan memberikan kesempatan yang cukup besar bagi pengembangan pendidikan Islam namun pada prakteknya tetap menjadikan lembaga pendidikan Islam sebagai yang dinomorduakan. Baca dalam Zamakhsari Dhofir, Tradition and Change in Indonesian Islamic Education (Jakarta : Office of Religious Research and Development, Ministry of Religious Affairs of The Republic Indonesia, 1995), dikutip dari Jurnal Madrasah, vol. 1, no. 3, 1997, h. 23.

[9] Dikutip dari internet dalam http://www.masbied.com/2009/11/01/analisis-kebijakan-dan-problematika-pendidikan/#more-354 di unduh tanggal 01 Oktober 2012.

[10] Lihat dalam internet http://pendis.depag.go.id/madrasah, di unduh tanggal 01 Oktober 2012.

[11] Griya 23 Juli/K–Islam SLTP2/uy. Kurikulum Berbasis Kompetensi (Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam). Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta, 26 Juli 2002.

[12] William F. O’neil, Ideologi-ideologi Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.xi.

[13] Sayling Wen, Future Of Education (Masa Depan Pendidikan) (Batam: Lucki Publisher, 2003), h.28.

[14] Wen, Future…, h.55.

[15] Lingkungan anak yang menyediakan fenomena alam yang menarik dan penuh misteri. Anak sebagai “Young Scientist” (peneliti muda) mempunyai rasa keingin tahuan (curriosity) yang tinggi. Lihat dalam Puskur-Balitbang Depdiknas (Juli, 2002), h.2.

[16] Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai dengan adanya otonomi luas ditingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Lihat dalam I Nyoman Sudjana Degeng, dkk., Jurnal Teknologi Pembelajaran (Malang: UM, 2000), h.5.

[17] Fazlur Rahman, Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman (Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999), h.1.

[18] Rahman, Kontroversi…, h.1.

[19] Bahtiar Effendy, Repolitisasi Agama (Bandung: Mizan, 2000), h.16.

[20] Lihat dalam internet: http://www.google.com/search?q=cache:srsYrDw39UEC:www.bpkpenabur.or.id. di unduh tanggal 01 Oktober 2012.

[21] E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakter dan Implementasi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h.143.

[22] O’neil. Ideologi…, h.xiv.

[23] F.Thomas Edison,  Kurikulum Berbasis Kompetensi (MPA, Ihklas Beramal Nomer 22 tahun V Mei 2002), h.6.

[24] Konstuktivistik beranggapan bahwa pengetahuan kita itu merupakan konstruksi (bentukan) dari kita yang mengetahui sesuatu. Ini dimulai oleh Piaget mengenai bagaimana seorang anak membangun pengetahuan kognitifnya. (Paul Suparno,  Filsafat Konstruktivistik dalam Pendidikan (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h.11.

[25] Paradigma Pendidikan Dari Behavioristik ke Konstruktioviostik oleh I. Nyoman S. Degeng. Makalah ini disampaikan pada seminar Nasional di SC UIIS Malang. 21 Oktober 2002.

[26] Sri Joko Yunanto, Sumber Belajar Anak Cerdas (Jakarta: Grasindo, 2004), h.24.

[27] Depdiknas, Materi Sosialisasi dan Pelatihan Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) (Jakarta: 2007), h.226.

[28] Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) da Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.311.

[29] Kunandar, Guru…, h.315.

[30] Badan Standar Nasional Pendidikan, Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

[31] Analisi ini di kutip dari internet dengan beberapa perubahan oleh penulis. Dalam internet http://aminabd.wordpress.com/2010/04/30/integrasi-epistemologi-keilmuan-umum-dan-agama-dalam-sistem-sekolah-dan-madrasah/ di unduh tanggal 01 Oktober 2012. Artikel ini berdasarkan tulisan PROF. DR. M. AMIN ABDULLAH. PROF. DR. M. AMIN ABDULLAH lahir di Margomulyo, Tayu, Pati, Jawa Tengah, 28 Juli 1953. Menamatkan Kulliyat Al-Mu’allimin Al-Islamiyyah (KMI), Pesantren Gontor Ponorogo 1972 dan Program Sarjana Muda (Bakalaureat) pada Institut Pendidikan Darussalam (IPD) 1977 di Pesantren yang sama. Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Perbandingan Agama, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1982. Atas sponsor Departemen Agama dan Pemerintah Republik Turki, mulai tahun 1985 mengambil Program Ph.D. bidang Filsafat Islam, di Department of Philosophy, Faculty of Art and Sciences, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turki (1990). Mengikuti Program Post-Doctoral di McGill University, Kanada (1997-1998).

Categories: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam | Tinggalkan komentar

DIVERSIFIKASI PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

DIVERSIFIKASI PENDIDIKAN AGAMA

DAN KEAGAMAAN

Editor Oleh : Ali M Zebua (Mahasiswa Pascasarjana IAIN Medan, Sumut, 2012 Pedi/MPI-B)

PENDAHULUAN

Globalisasi tidak menjamin lahirnya sebuah peradaban berpendidikan yang relijius. Terpaan gelombang globalisasi ternyata membawa implikasi yang cukup serius bagi dunia pendidikan. Pendidikan menjadi kian bergeser dari status dan fungsi awalnya yang cukup idealis, -sebagai human development-, kini, mau tidak mau dipaksa tereduksi hanya sebagai komoditas dan harus terbingkai dalam logika pasar. Disatu sisi ia menjadi eksklusif dan tak terjangkau oleh kalangan bawah, sehingga darwinisme sosial pun sulit dielakkan berlaku. Sedang disisi lain visi dan misinya tidak keluar dari koridor ekonomi (menyiapkan peserta didik sebagai homo economicus semata). Peserta didik disibukkan oleh rutinitas studi-studi berdasarkan kurikulum yang juga terasing dari kehidupan sosial. Misalnya, ketika bicara sains dan teknologi, peserta didik digiring untuk memusatkan diri pada teknologi yang bias sektor urban. Misalnya, mesin-mesin industri berat dan bukan perihal teknologi tepat guna, yang murah, mudah dijalankan dan langsung memberi manfaat kepada masyarakat kecil. Globalisasi budaya dan peradaban semakin tak terbendung oleh sekat-sekat negara-bangsa.

Menjawab tantangan arus globalisasi, perlu adanya wadah pendidikan yang memusatkan kepada pembentukan peserta didik yang berperadaban dan relijius. Dalam globalisasi sekarang ini, pendidikan agama dan keagamaan – dalam hal ini agama Islam – merupakan salah satu pendidikan yang membawa anak bangsa menuju kepada peradaban yang lebih baik dan relijius.

Beberapa pendidikan agama dan keagamaan di era globalisasi sekarang ini menjadi pilihan masyarakat agar menjadikan anak-anaknya manusia yang berilmu pengetahuan dan beriman kepada Tuhannya. Oleh sebab itu, kualitas pendidikan agama dan keagamaan akan ditingkatkan kualitasnya dan menjadi yang terbaik dan unggul atau setidaknnya sama dengan pendidikan umum. Surya Dharma Ali selaku menteri agama juga mengatakan “Kemenag akan menekankan peningkatan akses dan kualitas pendidikan Raudhatul Athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan,” [1]

Program peningkatan kualitas yang dimaksud adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berbasis keagamaman yang bermutu; perintisan pendidikan berbasis keagamaan bertaraf internasional; peningkatan mutu dan daya saing pendidikan tinggi agama; peningkatan ma’had aly pada pondok pesantren; peningkatan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan diniah dan pondok pesantren; peningkatan layanan pendidikan non formal dan vokasional pada pondok pesantren; peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah; peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Mencermati hal di atas, penulis menganalisis mengenai sejauhmana kebijakan madrasah sebagai sekolah umum yang bercirikan Islam dan juga pendidikan keagamaan yang sama-sama meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Indonesia.

A. MADRASAH SEBAGAI SEKOLAH UMUM / KEJURUAN BERCIRIKAN

ISLAM

Terminologi “modernisasi madrasah” mulai menguat saat orde baru melancarkan manuver-manuver politik pendidikannya, baik melalui jalan formalisasi yaitu usaha penegerian madrasah, maupun melalui jalan strukturisasi, yaitu perjenjangan madrasah dengan mengacu pada aturan Departemen pendidikan (Depag RI, 2005:5).[2]

Pendidikan Islam kala itu masih tersisih dari sistem Pendidikan Nasional. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya SKB 3 menteri tanggal 24 Maret 1975 yang berusaha mengembalikan ketertinggalan pendidikan Islam untuk memasuki mainstream pendidikan Nasional. SKB ini mencoba meregulasi madrasah secara integral komprehensip. Era ini dikenal dengan era baru madrasah yang ditandai dengan efektifnya pembenahan madrasah di tahun-tahun berikutnya dengan porsi kurikulum pendidikan umum 70% dan pendidikan agama 30%.[3] Terbitnya SKB ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya untuk bidang non agama. Kebijakan ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi madrasah, karena ijazahnya dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum dan sederajat; lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi; dan siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat, serta membuka peluang siswanya memasuki peluang wilayah pekerjaan modern.[4]

Lebih lanjut Nizar menjelaskan, dengan adanya SKB tersebut, madrasah memperoleh definisi yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah sekalipun pengelolaannya tetap berada di bawah naungan Departemen Agama. Pada perkembangan selanjutnya, di akhir dekade 1980-an, dunia pendidikan Islam memasuki era integrasi dengan lahirnya UU nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang makin menempatkan eksistensi madrasah sebagai lembaga yang bercirikan Islam, dimana madrasah dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulum Madrasah sama persis dengan sekolah, plus pelajaran Agama Islam sebanyak 7 mata pelajaran. Secara perasional, integrasi Madrasah ke dalam system Pendidikan Nasional ini dikuatkan dengan PP Nomor 28 tahun 1990 dan SK Meteri Pendidikan Nasional Nomor 0478/U/1992 dan nomor 054/U/1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD/SMP. Keputusan-keputusan ini ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama nomor 368 dan 369 tahun 1993 tentang penyelenggaraan MI dan MTs. Sedangkan tentang MA diperkuat dengan PP nomor 29 tahun 1990, SK Mendiknas nomor 0489/U/1992 (MA sebagai SMA berciri khas agama Islam) dan SK Menteri Agama nmor 370 tahun 1993. Pengakuan ini mengakibatkan tidak ada lagi perbedaan antara MI, MTs, MA dengan SD, SMP, dan SMA selain cirri khas agama Islamnya.[5]

Berdasarkan undang-undang di atas, mestinya dipahami bahwa, madrasah adalah konsep pendidikan yang memang berbeda dari jenis lembaga pendidikan lainnya, sehingga tidak mudah  dibandingkan. Selama ini yang dibandingkan hanya prestasi mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional. Padahal madrasah memiliki kelebihan,  yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan pada umumnya.

Sikap-sikap yang berkembang seperti tersebut,  sebenarnya sangat tidak menguntungkan bagi keberadaan madrasah  secara keseluruhan. Akibatnya, pada madrasah tertanam sikap rendah diri yang berlebihan. Sehingga, sebutan   madrasah dianggap sebagai simbol kerendahan dan ketertinggalan. Padahal, hakekatnya tidak seperti itu. Madrasah memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan selainnya. Di antara keunggulan itu misalnya, adalah pada pendidikan karakter, yang saat ini banyak orang pada merasakan betapa pentingnya. Madrasah telah lama merasakan hal itu dan selama ini telah menjalankannya.

Namun ada beberapa kelemahan dari madrasah seperti belum ditemukannya format keilmuan  yang bersifat integrative, yaitu yang menggabungkan antara sumber-sumber ilmu berupa  Alquran dan Hadis Nabi dengan sumber-sumber dari hasil observasi, eksperimentasi dan penalaran logis.  Madrasah yang disebut sebagai sekolah umum yang berciri khas agama, hingga kini ciri yang dimaksudkan itu, belum sedemikian tampak jelas. Apa yang disebut ciri itu baru bersifat tambahan. Artinya, di madrasah terdapat tambahan pelajaran agama lebih banyak jumlahnya.[6]

Manakala Islam sudah dilihat sebagai ciri khas pendidikan itu, maka pelajaran biologi, fisika, kimia, sosiologi dan sejenisnya harus  dianggap sebagai bagian dari menunaikan ajaran Islam. Sebab  Alquran memerintahkan  agar  umatnya mempelajari  bagaimana  unta diciptakan, langit  ditinggikan, bumi dihamparkan,  gunung ditegakkan,  dan seterusnya. Akan tetapi pada kenyataannya, baru disebut sebagai pelajaran Islam  manakala  menyangkut pelajaran  fiqh, tauhid, akhlak dan tasawuf saja.

Berangkat dari kenyataan ini, maka ternyata membangun pendidikan Islam yang berparadigma Islam, untuk semua tingkatan tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu tugas para ahli pendidikan Islam masih cukup panjang.

Menjawab tantangan di atas, perlu kiranya kita mengkaji mengenai keberadaan Madrasah Diniah (MD) sebagai pilihan yang dapat menjadi benteng terdepan dalam problematika pendidikan Islam. Selain itu dalam pembahasan ini juga akan membahas mengenai Raudhatul Athfal (RA).

1. Madrasah Diniah

Madrasah di dunia Islam merupakan tahapan ketiga dari perkembangan lembaga pendidikan. Masjid merupakan tahapan pertama lembaga pendidikan Islam… masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengajaran. Madrasah tumbuh di Indonesia pada permulaan abad keduapuluh, pada masa merosotnya perkembangan sistem pendidikan madrasah di dunia islam, sementara itu dunia islam sendiri berinteraksi secara aktif dengan dunia barat dengan rasa sebagai negeri jajahan yang subordinate dank arena itu berkecendrungan meniru. Keadaan ini telah mendorong upaya perencanaan lembaga pendidikan baru model barat disatu pihak dan upaya reformasi terhadap sistem pendidikan islam yang ada di pihak lain.

Terlepas dari perbedaan karakteristik di atas, madrasah yang pertama didirikan di Indonesia adalah sekolah Adabiah. Madrasah ini didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 di padang, tapi kemudian pada tahun 1915 madrasah ini dirubah menjadi HIS Adabiah. Empat tahun sebelum sekolah adabiah didirikan, yaitu tahun 1905 sebenarnya di Surakarta telah didirikan madrasah manba’ul Ulum oleh Raden Hadipati sasro diningrat dan raden penghulu tafsirul anom, tetapi karena masih mengikuti sistem pendidikan pondok pesantren (tanpa kelas), madrasah tersebut tidak dikategorikan sebagai madrasah yang pertama didirikan di Indonesia. Baru pada tahun 1916, diterapkan sistem kelas pada madrasah tersebut yaitu I s.d kelas XI.

Pada masa reformasi, eksistensi madrasah diniah diakui dan menyemai eksistensi memburu sertifikasi kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan madrasah diniah pada masa reformasi adalah tentang Pendidikan Agama (PA) dan pendidikan Keagamaan (PK), lihat PP No. 55 tahun 2007. Dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, pendidikan diniah termasuk jenis pendidikan keagamaan yang diatur pada pasal 30 yang terdiri dari (5) ayat dan pasal 36 dan 37 yang mengatur kurikulum. Pada pasal 30 dinyatakan: (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 36 yang mengatur kurikulum, ditetapkan sebagai berikut: (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

  1. Kurikulum Madrasah Diniah Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan acuan operasional yang standar untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, apapun jenis, bentuk dan jenjang pendidikan, termasuk madrasah Diniah. Ruang lingkup SNP meliputi : Standar Isi, Proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

  1. Kurikulum Madrasah Diniah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)

Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan Sebagai acuan opersional penyelenggaraan madrasah diniah, pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PP PA dan PK) yang disahkan 5 oktober 2007. Ketentuan tentang Madrasah diniah dalam PP PA dan PK pasal 14 sampai pasal 20 adalah sebagai berikut: Pasal 14 (1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan Diniah dan pesantren (2) Pendidikan diniah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal (3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal Pasal 15 Pendidikan diniah Formal menyelenggarakan pendidikan pada ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 16 (1) Pendidikan diniah dasar menyelenggarakan pendidikan sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 tingkat dan pendidikan diniah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri dari 3 tingkat (2) Pendidikan diniah menengah menyelenggarakan pendidikan diniah menengah sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 tingkat (3) Penanaman satuan pendidikan diniah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan Pasal 17 (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik di madrasah diniah pendidikan dasar, seorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun (2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka pendidikan yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniah dasar (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik madrasah diniah pendidikan menengah pertama, seorang harus berijazah pendidikan diniah dasar atau yang sederajat (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik madrasah diniah pendidikan menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniah menengah pertama atau yang sederajat. Pasal 18 (1) Kurikulum pendidikan diniah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar (2) Kurikulum pendidikan diniah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan seni dan budaya. Pasal 19 (1) Ujian nasional pendidikan diniah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam (2) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan menteri agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 (1) Pendidikan diniah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokas, dan profesi berbentuk universitas, institute dan sekolah tinggi (2) Perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan ilmu pembelajaran agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia (3) Mata kuliah dala program studi memiliki program wajib belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) (4) Pendidikan diniah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Akhir-akhir ini, sekalipun status madrasah menjadi kuat, yaitu masuk dalam system pendidikan nasional, namun masih muncul berbagai penilaian, misalnya bahwa kualitas madrasah ternyata tertinggal dibanding dengan sekolah umum. Penilaian semacam itu sesungguhnya jika kita mau berpikir jernih tidak adil. Sebab, yang dibandingkan hanyalah prestasi bidang mata pelajaran tertentu yang diujikan secara nasional. Padahal jika yang dibandingkan adalah mata pelajaran agama, maka jelas madrasah lebih unggul. Selain itu, membandingkannya juga tidak tepat. Sekolah dasar milik pemerintah seluruh kebutuhannya, guru, buku, sarana dan prasarana lainnya, dipenuhi, sedangkan madrasah tidak. Perlakuan terhadap keduanya yang tidak sama itu, maka semestinya tidak tepat dibandingkan hasilnya. Membandingkan dengan cara seperti itu mestinya dihindari, sebab menjadi tidak adil. Tetapi anehnya, para pejabat yang memiliki otoritas mengelola madrasah juga ikut-ikutan menyuarakan hal yang tidak semestinya itu. Mereka juga ikut mengatakan bahwa madrasah selama ini tertinggal, dan kualitasnya rendah. Akibatnya, citra madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas rendah, tertanam di masyarakat. Sekalipun rendahnya citra itu, ternyata juga tidak mengurangi semangat masyarakat mempercayai madrasah sebagai lembaga pendidikan yang dianggap lebih baik dan mencukupi.[7]

Akhir-akhir ini, madrasah di berbagai tingkatannya, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah, sudah mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selain beberapa di antaranya ditingkatkan statusnya, yakni dinegerikan, maka yang masih berstatus swasta pun juga dibantu, seperti gedungnya diperbaiki, dibantu berupa buku pelajaran dan lain-lain, sekalipun masih terbatas jumlahnya. Hanya saja lembaga pendidikan Islam yang berupa Madrasah Diniah, rupanya belum mendapatkan cukup perhatian. Padahal, sebenarnya lembaga pendidikan jenis ini keberadaannya sangat penting, sebagai pelengkap atau menambal dari kekurangan yang dialami oleh sekolah umum. [8]

Dulu, madrasah diniah di beberapa tempat ternyata hasilnya cukup baik. Karena dibina oleh orang-orang yang ikhlas, dan sifatnya tidak terlalu formal, para santrinya tidak sebatas mengejar ijazah atau sertifikat, maka menurut informasi dari beberapa sumber, tidak sedikit santri madrasah diniah mampu memahami kitab kuning. Padahal sementara itu, lulusan perguruan tinggi agama Islam, belum tentu mampu. Kegagalan itu, mungkin karena niat mereka kurang ikhlas, tidak sungguh-sungguh dan apalagi masih ditambah kelemahan lainnya, yakni mereka kuliah hanya bersifat formalitas untuk mendapatkan ijazah.

Madrasah Diniah dan Tantangan Masa Depan[9]

Madrasah diniah merupakan bagian dari sistem pendidikan pesantren yang wajib dipelihara dan dipertahankan keberadaannya karena lembaga ini telah terbukti mampu mencetak para kyai/ulama, asatidz dan lain sebagainya. Diundangkannya UU No. 19 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan secara khusus adalah diundangkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PP tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan bagi madrasah diniah. Peluangnya, karena PP 55 Tahun 2007 khususnya telah mengakomodir keberadaan pendidikan diniah, madrasah diniah dan pendidikan pesantren. Sedangkan tantangannya adalah bagaimana para pengasuh pondok pesantren dan madrasah diniah secara arif merespon pemberlakuan PP 55 Tahun 2007 tersebut.

Standarisasi pendidikan madrasah diniah jelas merupakan salah satu solusi dan alternatif yang harus dilakukan. Namun demikian, apapun jenis, bentuk dan jenjang pendidikan madrasah diniah yang akan diberlakukan harus tetap memperhatikan tiga pilar utama, yaitu: 1) Pilar Filosofis Adalah pilar yang harus dijadikan pijakan bahwa madrasah diniah adalah fardhu ‘ain untuk dipertahankan sebagai lembaga pendidikan tafaqquh fiddiin melalui sumber pembelajaran pada kitab-kitab kuning yang merupakan ide, cita-cita dan simpul keagungan dari pondok pesantren. 2) Pilar Sosiologis Adalah pilar yang dijadikan dasar pemikiran bahwa madrasah diniah tidak berada dalam ruang kosong (vacuum space), tetapi ia bagian dari system sosial yang lebih luas untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pilar ini memerlukan refleksi secara mendalam agar eksistensi madrasah diniah tidak sekedar sebagai pelengkap (supplement), tetapi diharapkan menjadi pilihan utama masyarakat. 3) Pilar Yuridis Merupakan pilar yang harus mendapat perhatian bahwa pendidikan di Indonesia berlaku sistem pendidikan nasional. Artinya, jenis, bentuk dan jenjang pendidikan apapun harus menyesuaikan dengan regulasi pendidikan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang pendidikan. PP 55 Tahun 2007 jelas merupakan salah satu pijakan yuridis yang mengatur tentang posisi dan eksistensi madrasah diniah, pendidikan diniah dan pondok pesantren.

Di masa depan pengelolaan dan pelaksanaan untuk memberdayakan madrasah diniah perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

  1. Membentuk badan hukum pendidikan berbentuk “Yayasan pendidikan madrasah diniah” atau apapun namanya yang terdaftar di “notaris”
  2. Menyusun jenjang pendidikan/satuan pendidikan, seperti: (1) madrasah diniah ula, (2) madrasah diniah wustha dan (3) madrasah diniah ‘ulya.
  3. Secara bertahap, menyiapkan tenaga pengajar (guru) madrasah yang mempunyai kualifikasi minimal diploma empat (D IV) atau strata satu (S1) bidang pendidikan sesuai mata pelajaran yang diampunya/diajarkan.
  4. Berupaya menerapkan kurikulum madrasah diniah yang standar (dan sesuai ketentuan) secara bertahap dan berkesinambungan.
  5. Pengelolaan madrasah diniah harus intens melakukan kajian (evaluasi diri), khususnya tentang kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluangnya karena dengan melakukan itu kita akan mudah mengembangkan strategi untuk memberdayakan madrasah diniah.

2. Raudhatul Athfal[10]

Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Segera setelah anak dilahirkan mulai terjadi proses belajar pada diri anak dan hasil yang diperoleh adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan. Pendidikan membantu agar proses itu berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Maka dari itu anak sebagai harta yang perlu dibina dan dipupuk sejak dini, ia membutuhkan pendidikan untuk menyiapkan diri menatap masa depan sehingga menjadi manusia dewasa yang berkualitas. Kini dunia juga bergantung kepada sistem dan dasar pendidikannya. Apabila pendidikannya benar maka wajah dunia akan menjadi indah berseri dan sebaliknya apabila pendidikannya salah dunia akan dibelenggu oleh kegarangan hidup yang bisa mengubah watak manusia menjadi hewan yang buas yang selalu ingin menerkam kawan dan lawan.

Mengutip pendapat Ki Hajar Dewantara, anak yang cerdas perlu diawali di taman anak (sekarang Taman Kanak-kanak atau masa wiraga), dimana diberikan pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan daya cipta dan pikir, bahasa, perilaku dan keterampilan, jasmani serta moral, emosi, sosial, dan disiplin. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini:

  1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
  2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
  3. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudlatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
  4. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
  5. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pembelajaran pada anak usia dini adalah hasil dari interaksi antara pemikiran anak dan pengalamannya dengan materi-materi, ide-ide dan orang disekitarnya. Pendidik dapat menggunakan pengetahuan tentang perkembangan anak guna mengidentifikasi tentang ketepatan tingkah laku, aktivitas dan materi-materi yang diperlukan untuk suatu kelompok usia, yang sekaligus dapat dipergunakan untuk memahami pola perkembangan anak, kekuatan, minat dan pengalaman serta guna merancang lingkungan pembelajaran yang sesuai. Walaupun gaya pembelajaran ditentukan oleh berbagai faktor antara lain tradisi, nilai sosial-budaya, harapan orang tua dan strategi guna mencapai perkembangan yang optimal yang harus disesuaikan dengan usia dari masing-masing individu.

Di banyak tempat, sistem pembelajaran di Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal tidak banyak berbeda dengan di Sekolah Dasar. Jika praktik pendidikan seperti ini di teruskan, di khawatirkan akan terjadi dampak-dampak negatif pada perkembangan anak di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam pendidikan usia dini harus selalu memperhatikan aspek-aspek perkembangan anak, yakni: kurikulum yang digunakan.

Pemerataan dan Perluasan Akses

Pemerataan dan perluasan akses akan diupayakan bersama-sama oleh pemerintah dan swasta, dimana pemerintah lebih berkonsentrasi pada pendidikan formal TK/RA dan mendorong swasta melakukan perluasan PAUD non-formal (KB, TPA). Perluasan oleh pemerintah antara lain juga dilakukan dengan mendirikan model-model atau rintisan penyelenggaraan PAUD yang disesuaikan dengan kondisi daerah/wilayah. Pada tahun 2009, pemerintah menargetkan APK pra sekolah mencapai 45%. Perluasan akses PAUD akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

Penyediaan sarana/prasarana PAUD oleh pemerintah dilaksanakan dengan pembangunan USB TK, dan mengembangkan model atau rintisan penyelenggaraan PAUD yang sesuai dengan kondisi lokal. Target yang akan dicapai lembaga PAUD formal pada tahun 2009 sekurang-kurangnya satu TK, termasuk TK Pembina di setiap kecamatan. Sedangkan target lembaga PAUD non-formal, sekurang-kurangnya satu PAUD (Taman Penitipan Anak atau Kelompok Bermain atau Satuan PAUD Sejenis) di setiap desa.Penyediaan biaya operasional pendidikan diberikan dalam bentuk subsidi kepada penyelenggara PAUD baik negeri maupun swasta, terutama pada lembaga yang peserta didiknya sebagian besar berasal dari keluarga miskin. Target yang ingin dicapai pada tahun 2009 adalah lebih dari 50% lembaga PAUD yang siswanya berasal dari keluarga miskin dapat dibiayai oleh pemerintah. Mendorong peran serta masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan minat masyarakat (demand side) dalam menyelenggarakan lembaga PAUD, termasuk bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi lain serta PT melalui subsidi imbal swadaya, kemudahan perizinan, dan bantuan fasilitas. Pengembangan “TK-SD Satu Atap”; bagi SD yang memiliki fasilitas mencukupi didorong untuk membuka lembaga TK yang terintegrasi dengan SD (TK-SD Satu Atap) melalui subsidi pembiayaan secara kompetitif.

Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Peningkakan mutu, relevansi, dan daya saing PAUD akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan berikut: Pengembangan menu generik pembelajaran dan penilaian merupakan kegiatan yang menyangkut pengembangan kurikulum, khususnya materi bahan ajar, model-model pembelajaran, dan penilaian. Pengembangan disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak didik, perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, estetika, dan etika, peningkatan kualitas dan kreativitas peserta didik dan pendidik PAUD. Termasuk dalam kegiatan ini ialah pengembangan proses pembelajaran melalui pengadaan alat belajar, alat bermain, dan alat pendidikan, serta penyelenggaraan akreditasi khususnya untuk TK. Muatan pendidikan pada anak-anak usia dini ditekankan pada seluruh aspek kecerdasan termasuk emosi, mental, dan spiritual, yang diarahkan pada penghayatan atas nilai-nilai dan karakter positif, serta kesiapan masuk sekolah. Pengembangan program PAUD model sebagai rujukan bagi pengembangan PAUD yang diselenggarakan oleh swasta yang kualitasnya masih di bawah standar. Target pada tahun 2009 sekurang-kurangnya satu program PAUD Model setiap kabupaten/kota. Peningkatan kapasitas institusi dan sumberdaya penyelenggara dan satuan PAUD. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajemen secara efektif dan efisien, sehingga mampu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD. Pemerintah mentargetkan sekitar 59 ribu orang telah terlatih sebagai tenaga pengelola dan pendidik PAUD, dan sebanyak lebih dari enam ribu Guru, Kepala TK, dan Pembina akan mendapat pendidikan dan pelatihan sampai dengan tahun 2009. Di samping itu, diberikan subsidi bagi tenaga pendidik PAUD non-formal satu orang di setiap lembaga perintisan.

Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang PAUD diarahkan pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol dan evaluasi kinerja PAUD dapat mengambil peran makin nyata dan efektif. Untuk itu akan dilakukan peningkatan advokasi, sosialisasi/pemasyarakatan dan pembudayaan pentingnya PAUD kepada orangtua, masyarakat dan pemerintah daerah.

Penyediaan data dan sistem informasi PAUD, serta peningkatan kerja sama stakeholder pendidikan, merupakan faktor pendukung untuk membangun kesamaan persepsi, pencitraan yang positif, dan kebersamaan tanggung jawab dalam pengelolaan PAUD yang akuntabel. Setelah di baca saduran di atas, mungkin kita dapat melihat keseriusan pemerintah dalam hal ini DEPDIKNAS dalam mempersiapkan generasi kuat sesuai dengan potensi yang di miliki oleh masing-masing anak Indonesia, meskipun pendidikan orang tua sendiri tidak kalah pentingnya atas perkembangan putra-putrinya di masa depan. Semoga anak Indonesia menjadi lebih baik ke depannya.

B. LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pertumbuhan pendidikan keagamaan di Indonesia pasca kemerdekaan didorong oleh berkembangnya lembaga keagamaan yang tumbuh dari gerakan-gerakan pembaruan yang peduli terhadap pendidikan Islam. Perubahan tersebut dimulai dari adanya pondok pesantren sebagai cikal bakal pendidikan Islam di Indonesia, hingga saat sekarang sekolah/madrasah yang bertaraf internasional dan beberapa perguruan tinggi Islam yang banyak tersebar di Indonesia.

Pondok (Arab: funduk) atau pesantren merupakan embrio paling genuine atas dimulainya tradisi pendidikan Islam di Indonesia. Bentuk tradisional dari pendidikan Islam tersebut hingga sekarang memang masih bertahan, meskipun secara terus menerus dan massif tergerus oleh modernisasi, globalisasi, bahkan kapitalisasi pendidikan yang melanda dewasa ini. Namun demikian, sesungguhnya yang paling mengkhawatirkan dari transformasi pendidikan Islam ini bukan semata-mata pada aspek kelembagaannya, melainkan pada semakin surutnya nilai-nilai adi luhung yang menjadi urat nadi pendidikan Islam di Indonesia. Akibat buruk yang paling tidak menguntungkan secara institusional bagi keberadaan pendidikan Islam adalah pudarnya nilai-nilai kemandirian dan keikhlasan dalam penyelenggaraan pendidikan oleh para pemuka agama. Sementara di sisi lain, pergeseran orientasi terhadap institusi pendidikan semakin menjurus pada proses fabrikasi yang hanya akan melahirkan manusia-manusia robot tanpa nilai dan kering dari moralitas agama.[11]

Kekhawatiran semacam itu tentu tidak terlalu berlebihan, mengingat sekarang ini ekspektasi masyarakat terhadap sistem pendidikan yang ada lebih berkecenderungan materialistik, ketimbang ideal-moralistik. Besar kemungkinan banyak kita jumpai orang tua murid lebih takut jika kelak anaknya tidak mendapat pekerjaan yang pantas, daripada lebih takut anaknya akan menjadi seorang koruptor. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pendidikan memang perlu memperhatikan supplay and demand(permintaan). Akan tetapi, pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat dari dunia pendidikan seharusnya tidak lalu mengorbankan idealisme pendidikan untuk mewadahi proses pemanusiaan manusia (humanizing human) dan proses pembudayaan masyarakat.

Di tengah persinggungan kepentingan semacam itulah, institusi pendidikan Islam sangat berpotensi mampu memenuhi tuntutan masyarakat modern di era global, sekaligus menjadi mercusuar dalam penguatan nilai-nilai dan moralitas agama. Memang, memasuki abad ke-20 terjadi transformasi besar-besaran di tubuh pendidikan Islam di Indonesia. Meski tidak sepenuhnya meninggalkan pola pendidikan tradisional ala pesantren, tetapi modernisasi di tubuh pesantren telah banyak mengubah rasa pesantren menjadi sekolah umum dengan sebutan madrasah. Mengingat akan hal tersebut, majelis taklim sebagai salah satu pendidikan keagamaan bisa menjadi option dalam membackup memenuhi tuntutan ilmu-ilmu yang kurang atau belum sempurna didapatkan ketika di pesantren atau madrasah.

Belakangan, diskusi soal eksistensi pendidikan Islam tidak lagi berkutat pada aspek substantif-akademik, melainkan semakin mengkerucut pada aspek formatif-institusional.[12] Hal ini mengingat keberadaan pendidikan Islam dalam berbagai pola dan bentuknya sudah diakomodasi dalam sistem pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003). Namun demikian, dalam situasi di mana terjadi peleburan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional, tentu kita harus tetap memperkuat semangat dan cita-cita awal untuk membentengi masyarakat muslim dengan nilai-nilai dan moralitas agama. Jangan sampai tuntutan dunia kerja dan profesional menjadi satu-satunya tujuan dari penyelenggaraan pendidikan, tetapi pada saat yang bersamaan melupakan peran pendidikan dalam melakukan transmisi nilai-nilai agama dan budaya bangsa.

Pendidikan Islam yang ditandai dengan penguatan pada disiplin ilmu-ilmu kemanusiaan dan sosial (human and social sciences), dan ilmu-ilmu alam (natural sciences) sekarang ini semakin membuktikan kesetaraan institusi pendidikan Islam dengan sekolah umum. Meskipun memang secara mendasar lokus pendidikan Islam terletak pada pendidikan agama dan keagamaan. Justru dengan demikian secara keilmuan lulusan dari lembaga pendidikan Islam diharapkan memiliki nilai lebih (added value) bahkan keunggulan komparatif (comparative advantage), berupa wawasan dan pengetahuan keIslaman yang relatif lebih baik,[13] dan dapat bersaing secara nasional dan internasional.

Harapan untuk memiliki nilai lebih bagi institusi pendidikan Islam khususnya dalam mencapai akreditasi internasional tentu bukan persoalan mudah. Ada sejumlah persyaratan yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk mencapai target itu. Dari segi kurikulum, misalnya, kita tidak mungkin menjadikan lembaga pendidikan Islam mampu melahirkan lulusan yang ideal, ketika struktur kurikulum tidak memberi ruang yang cukup bagi penguatan bidang-bidang umum secara spesifik dan intensif; dan begitupun sebaliknya. Pada tingkat madrasah dan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), pemenuhan kurikulum secara nasional perlu diekstensifikasi dengan bidang-bidang keIslaman dan kemampuan bahasa asing. Hal ini tidak memungkinkan jika pembelajaran dilakukan tanpa terintegrasi dengan pola pesantren (Islamic boarding school). Dengan pola pendidikan berasrama, penguatan bidang-bidang profesional dapat dilakukan secara simultan dengan penguatan pada bidang-bidang keIslaman dan pendidikan karakter (akhlak al-karimah).

1. Majelis Taklim

Menurut akar katanya, istilah majelis taklim tersusun dari gabungan dua kata: majlis yang berarti (tempat) dan taklim yang berarti (pengajaran) yang berarti tempat pengajaran atau pengajian bagi orang-orang yang ingin mendalami ajaran-ajaran Islam sebagai sarana dakwah dan pengajaran agama.[14]

Majelis taklim adalah salah satu lembaga pendidikan diniah non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

Dalam prakteknya, majelis taklim merupakan tempat pangajaran atau pendidikan agama Islam yang paling fleksibal dan tidak terikat oleh waktu. Majelis taklim bersifat terbuka terhadap segla usia, lapisan atau strata social, dan jenis kelamin. Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat, bisa pagi, siang, sore, atau malam . tempat pengajarannya pun bisa dilakukan dirumah, masjid, mushalla, gedung. Aula, halaman, dan sebagainya. Selain tiu majelis taklim memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga dakwah dan lembaga pendidikan non-formal. Fleksibelitas majelis taklim inilah yang menjadi kekuatan sehingga mampu bertahan dan merupakan lembaga pendidikan Islam yang paling dekat dengan umat (masyarakat). Majelis taklim juga merupakan wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara masyarakat awam dengan para mualim, dan antara sesama anggot jamaah majelis taklim tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu.

Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan diniah non-formal yang keberadaannya di akui dan diatur dalam :

  1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
  2. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tantang standar nasional pendidikan.
  3. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan
    pendidikan keagamaan.
  4. Keputusan MA nomor 3 tahun 2006 tentang strutur departement agama tahun 2006.

Dengan adanya dasar yuridis majelis taklim, maka majelis taklim menjadi salah satu lembaga pendidikan keagamaan alternative bagi umat Islam yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan menimba atau mengkaji ilmu agama dijalur pandidikan formal. Inilah yang menjadikan majlis taklim memiliki nilai karkteristik tersendiri dibanding lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

Dalam perkembangannya, eksistensi majelis taklim mengalami pergeseran dimana majelis taklim disamping hanya sebagai kelompok pengajian kini berkembang menuju paradigma pendidikan seumur hidup pada masyarakat tanpa dibatasi usia. Majelis taklim dilihat dari karakteristiknya secara umum adalah lembaga (institusi) yang melaksanakan pendidikan atau pengajian agama Islam, yang memiliki kurikulum, ustaz/guru, jama’ah, metode, materi dan tujuan pembelajaran.[15] Sementara itu, Kementerian Agama RI menyatakan, majelis taklim adalah lembaga pengajian Islam yang memiliki ciri-ciri tersendiri dilihat dari sudut metode dan buku pegangan yang digunakan, jama’ah, pengajar materi yang diajarkan, sarana dan tujuan.[16]

Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan Islam non formal yang telah eksis sejak lama. Eksistensi majelis taklim sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam non formal telah mendapat pengakuan dalam Undang-Undang RI nomor 20 Bab VI pasal 26 ayat 4 yang secara eksplisit menyebutkan majelis taklim sebagai bagian dari pendidikan nonformal. Hal ini menunjukkan bahwa majelis taklim merupakan salah satu bagian penting dari sistem pendidikan nasional.

Majelis taklim sebagai bagian dari pendidikan non-formal memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional.Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal dan non formal, dan informal di sekolah, dan di luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbanagan kemampuan-kemampuan individu, agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.[17]

Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 30 tentang Pendidikan Keagamaan bahwa pemerintah menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang diatur dengan undang-undang. Bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Dan pendidikan keagamaan ini dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Selanjutnya pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.[18]

Karena itu, majelis taklim sebagai institusi pendidikan Islam sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek kerohanian dan jasmaninya juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh karena suatu pematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan atau pertumbuhan, baru dapat tercapai bila mana berlangsung melaui proses demi proses kearah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya.[19]

Majelis taklim sebagai institusi pendidikan Islam yang berbasis masyarakat memiliki peran strategis terutama dalam mewujudkan learning society, yaitu suatu masyarakat yang memiliki tradisi belajar tanpa dibatasi oleh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, juga dapat  menjadi wahana  belajar, serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan, wadah mengembangkan silaturahmi dan berbagai kegiatan kegamaan lainnya bagi semua lapisan masyarakat.

Majelis taklim sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, melaksanakan fungsinya pada tataran nonformal, lebih fleksibel, terbuka dan merupakan salah satu solusi yang seharusnya memberikan peluang kepada masyarakat untuk menambah dan melengkapi pengetahuan yang kurang atau tidak sempat mereka peroleh pada pendidikan formal, khususnya dalam aspek keagamaan.

Majelis taklim sebagai lembaga dakwah sekaligus wadah pembinaan ummat mempunyai beberapa fungsi diantaranya: 1) wadah untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada jamaahnya; 2) wadah yang memberi peluang kepada jama’ah untuk tukar menukar pikiran, berbagi pengalaman, dalam masalah keagamaan; 3) wadah yang dapat membina keakraban  di antara sesama jama’ahnya; dan 4) wadah informasi dan kajian keagamaan serta kerjasama di kalangan ummat.[20]

Akan tetapi realitasnya, majelis taklim tersebut belum diikuti dengan sentuhan manajerial yang memadai, sehingga  majelis taklim dan kegiatannya cenderung berjalan dalam ritme yang monoton tanpa inovasi, mencerminkan kelompok-kelompok pengajian yang bersifat rutinitas, kurang menyentuh terhadap realitas kehidupan yang dialami oleh jama’ah, serta kurang berdaya memberikan kontribusi dalam membantu dan menyiapkan jama’ahnya menghadapi tantangan hidup yang semakin kompetitif. Oleh karena itu pemerintah harus lebih proaktif dalam pengembangan majelis taklim dalam mewujudkan salah satu tujuan pendidikan Nasional, yakni menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa.

Kajian tentang pendidikan keagamaan di majelis taklim dapat ditinjau dari aspek legal-formal atau undang-undang dan peraturan pemerintah, aspek pendidikan berbasis masyarakat, dan aspek komponen pembelajaran.

Pertama, dilihat dari aspek legal-formal, kedudukan majelis taklim sebagai pendidikan nonformal di Indonesia menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 disebutkan dengan jelas pada pasal 26 ayat 1 bahwa pendidikan non-formal diperlukan untuk menambah dan melengkapi pendidikan formal. Bahkan pada ayat 4 secara eksplisit disebutkan majelis taklim merupakan bagian dari pendidikan non formal.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lebih jelas pada pasal 26 ditegaskan pula bahwa (1) pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat; dan (2) pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Secara lebih rinci pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan majelis taklim adalah memperoleh pengetahuan dan keterampilan, memperoleh keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri, dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Kedua, majelis taklim dapat ditinjau sebagai bentuk pendidikan berbasis masyarakat.  Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, pasal 55, dijelaskan bahwa: (1) masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat; dan (2) penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Majelis taklim sebagai bentuk pendidikan masyarakat sebagaimana diungkapkan Kartono  bahwa urusan pendidikan adalah urusan kita bersama, yaitu urusan seluruh bangsa Indonesia, jelas bukan eksklusif menjadi urusan pemimpin dan pakar-pakar pendidikan saja. Oleh karena itu kebijakan pendidikan ditingkat nasional baru bisa berjalan lancar atau mantap hanya berkat dukungan rakyat banyak yaitu berupa partisipasi aktif segenap warga masyarakat.[21]

Menurut Suprapto,[22] dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan.

Ketiga, aspek komponen pembelajaran yang menempatkan majelis taklim sebagai lembaga pendidikan. Komponen pembelajaran meliputi input, proses, output, outcome, dan impact. Input terdiri dari jama’ah, kurikulum, dan fasilitas (ustadz, gedung, perpustakaan, dana). Proses pembelajaran melibatkan jama’ah, ustadz, kurikulum, fasilitas, dan peluang. Output dapat diukur dari perubahan yang ada setelah mengikuti pengajian, proporsi jama’ah, dan lama mengaji.Outcome dicirikan oleh kriteria “kompetensi” yang harus dikuasai dan dilaksanakan oleh jama’ah; kriteria ini melekat pada tujuan pembelajaran (pengajian).Impact dapat diukur, dilihat, atau digali dari komunitas jama’ah beberapa waktu setelah mengikuti pengajian.Walaupun sulit diukur, dari output, outcome, dan impact dapat diambil manfaatnya untuk perbaikan mutu dari penyelenggaraan pendidikan nonformal majelis taklim.[23]

Dalam konteks pendidikan keagamaan di masyarakat, maka proses pembelajaran tidak terikat oleh ruang dan waktu, dalam arti “mengaji” bisa terjadi dimanapun selama jama’ah memiliki minat yang tinggi dalam memahami dan mengembangkan materi pengajian. Tugas utama guru/ustadz adalah mengorganisir suasana dan situasi agar dapat dijadikan proses belajar.

2. Pesantren

Menurut Nurchalish Madjid di dalam buku Amin Haedari mengatakan bahwa pesantren merupakan artefak peradaban Indonesia yang di bangun sebagai instiusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik dan indigenous. Pasantren mempunyai berbagai macam nama lain sesuai dengan daerahnya, jika di minang kabau disebut dengan surau di Aceh disebut meunasah dan di kalimantan disebut dengan rangkang.[24]

Adapun tujuan didirikannya pesantren menurut yang disebutkan Wiki Pedia- adalah untuk memperdalam pengetahuan tentang Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, dengan mempelajari bahasa Arab dan kaidah-kaidah tata bahasa bahasa Arab. Hal tersebut memang benar adanya, namun disamping itu, tujuan didirikannya pesantren adalah sebagai pusat dakwah Islamiyah dalam rangka menyebarluaskan ajaran agama Islam dan meningkatkan iman dan ketakwaan kaum muslim.[25] Terdapat tri dharma pondok pasantren yaitu peningkatan keimamanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, pengembangan keilmuan yang bermanfaat dan pengapdian terhadap agama, masyarakat dan agama.[26]

Pondok pasantren menggunakan manhaj dalam bentuk kitab-kitab yang harus dipelajari dengan tuntas tamatnya satuan pendidikan tidak dilihat dari waktu tetapi tuntasnya santri dalam mengkaji kitab tersebut sehingga menghasilkan 4 kompetensi lulusan pondok pasantren yaitu; memahami, menghayati, mengamalkan dan mengajarkan isi kitab tertentu yang telah di tetapkan kompetensi tersebut tercerminkan pada penguasaan kitab-kitab secara graduatif.[27] Jika pada pesantren salafiah durasi waktu pembelajarannya tidak menggunakan satuan waktu tetapi berdasarkan waktu tamatnya kitab yang dipelajari.

Layaknya proses belajar mengajar yang menggunakan metode pembelajaran agar tercapainya tujuan pendidikan maka pada pondok pasantren juga menggunakan metode-metode saat pembelajaran berlangsung adapun metode-metode yang diadobsi oleh pondok pasantren baik yang asli dari pembelajaran pondok pasantren maupun dari pembelajaran modren yang meliputi metode sorongan, wetonan, musyawarah, pengajian pasaran, demontrasi.[28] Kultur belajar mengajar di pesantren yang banyak dirasakan kurang memberi kelonggaran untuk bertanya, apalagi berdebat, terutama dalam rumusan “mengapa“, hal yang demikian karena berhubungan erat dengan akar historis yang amat tipikal dalam kehidupan masyarakat Islam zaman Pertengahan.

Proses penilaian pada pondok pasantren ialah setelah santri menyelesaikan pendidikannya beberapa tahun di menekuni ilmu dan telah tampak mampu menguasai ilmu tersebut maka dihadapkan pada sidang yang di hadiri oleh para kiyai dan santri senior dan di tanyai tentang ilmu yang sudah di pelajari dengan teknik diskusi atau kajian lisan seperti ilmu falak,  bahasa dll. Apabila terdapat kecakapan pada diri santri maka di berikan penghargaan dengan memberikan hak mengajarkan ilmu-ilmunnya, berfatwa dll.[29]

Sebuah lembaga dapat dikatakan pondok pasantren apabila didalamnya terdapat paling sedikit lima komponen yaitu kiyai, santri, pengajian, asrama dan masjid dengan segala aktivitas pendidikan keagamaan dan kemasyarakatannya. Yang menjadi cikal bakal berdirinya pondok pesantren adalah kiyai[30] pesantren yang telah muncul sekitar 500 tahun yang lalu dapat berdiri tegak dengan kukuh dengan menyeimbangi diri mengikuti percepatan globalisasi hingga mengasilkan pesantren yang modren dengan berbagai macam pengkolaborasian materi dan metode pembelajaran yang diadobsi dari sekolah dan madrasah hingga muncul berbagai macam bentuk pesanren.

Namun dengan segala kemajuan di atas, sejarah pesantren tidak dapat kita lupakan ketika pesantren pertama sekali masuk dalam sistem pendidikan nasional. Ketika Departemen Agama dibentuk tahun 1946 setahun setelah kemeredekaan, dalam tahun-tahun pertama Departemen Agama membuat divisi khusus yang menangani pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan agama di sekolah agama (madrasah dan pesantren).[31] Namun perhatian pemerintah yang begitu besar di awal kemerdekaan yang dilandasi dengan tugas Departemen Agama dan beberapa keputusan BP KNIP tampaknya tidak berlanjut. Hal ini tampak ketika Undang-undang Pendidikan Nasional pertama, yaitu UU Nomor 4 tahun 1950 jo UU nomor 12 tahun 1954 diundangkan, masalah pesantren ataupun madrasah tidak dimasukkan sama sekali, yang ada hanyalah masalah pendidikan agama di sekolah umum dan pengakuan belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar, yang berdampak, madrasah dan pesantren dianggap diluar system, padahal, pada tanggal 27 Desember 1945 BP KNIP dalam rapatnya merekomendasikan agar pesantren mendapat perhatian, tuntunan, dan bantuan material dari pemerintah. Seiring dengan waktu, pesantrenpun akhirnya di akui sebagai salah satu pendidikan Islam di Indonesia.

Setelah masa orde baru, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang telah diakui keberadaannya secara hukum. Dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, pendidikan pesantren termasuk jenis pendidikan keagamaan yang diatur pada pasal 30 yang terdiri dari (5) ayat. Pada pasal 30 dinyatakan: (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dari penjelasan undang-undang di atas, jelas bahwa jenis pendidikan keagamaan salah satunya adalah pesantren. Selain itu, peranan pesantren dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat, pasantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan saja, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan umat merupakan petunjuk yang amat berarti bahwa pondok pasantren sebagai sarana bagi pengembangan potensi dan pemberdayaan umat, pondok pasantren dibangun atas dasar kepercayaan masyarakat bahwa disini tempat yang tepat untuk menempa ahlak dan budi pekerti yang baik sehingga pada masyarakat tertentu terdapat kecendrungan memberikan kepercayaan pendidikan hanya kepada pondok pasantren, disini juga pondok pasantren pada pembelajarannya melakukan magang di beberapa tempat sebagai fasilitator jadi peranan sumber daya manusia, serta pondok pasanren  sebagai agent of development.

Jika melihat potensi yang dihasilkan oleh lulusan pondok pesantren bisa di katakan cukup bagus dengan hubungan sosial namun sangat di sayangkan pada era percepatan teknologi ini para lulusan dari pondok pesantren sangat sedikit yang terserap pada jenjang pendidikan selanjutnya dan pada lapangan kerja yang menuntut kedalaman ilmu umum khususnya di bidang ilmu teknologi sehingga masyarakat beralih untuk memilih pendidikan umum sebagai pendidikan anaknya hingga berdampak pondok pesantren yang semakin minim santrinya khususnya pesantren salafiah[32]. Tidak hanya itu perhatian pemerintah juga tidak sebanding dengan pendidikan umum lainnya baik pengadaan sarana dan prasarana maupun alokasi dana yang di kucurkan kepada pondok pesantren yang sangat minim, ditambah dengan kualitas para pengajar yang sangat minim. sehingga citra pondok pasantren di nomor duakan khususnya bagi masyarakat ekonomi ke atas (sudut pandang pasantren salafiah).

Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan, bahwa beberapa pesantren ada yang tetap berjalan meneruskan segala tradisi yang diwarisinya secara turun temurun, tanpa perubahan dan inprovisasi yang berarti, kecuali sekedar bertahan. Namun ada juga pesantren yang mencoba mencari jalan sendiri, dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik dalam waktu yang singkat. Pesantren semacam ini adalah pesantren yang menyusun kurikulumnya, berdasarkan pemikiran akan kebutuhan santri dan masyarakat sekitarnya. Tidak dinafikan bahwa beberapa pondok pasantren modren yang sudah mengadopsi kurikulum pemerintah dengan memasukkan materi pelajaran umum dan teknologi tanpa menghilangkan dan tetap menomor satukan pembelajaran keagamaan yang sudah dikolaborasi dengan sedemikian rupa untuk menghadapi persaingan tuntutan di era globalisasi saat ini sebut saja Pasantren Gontor, pasantren al-Amin, yang sudah sangat tersohor di seluruh pendengaran masyarakat akan kualitas out put yang dihasilkan sehingga dapat bersaing dengan sekolah umum lainnya.

3. Pendidikan Islam Bertaraf Internasional (PIBI)

Dewasa ini perkembangan di bidang teknologi dan komunikasi tidak memiliki batas yang jelas, selalu menciptakan inovasi-inovasi baru yang sangat mutakhir. Umat Islam sekarang ini berada dalam kondisi yang menyedihkan terhadap pengembangan dan pengusaan sains dan teknologi, sehingga umat Islam menjadi kelompok yang terbelakang. Pendidikan Islam di Indonesia dihadapkan pada tantangan semakin berkembangnya model-model pendidikan dan tantangan globalisasi. Harus diakui bahwa model pendidikan Islam di Indonesia jauh dari kata memuaskan, baik dari segi kualitas kurikulum maupun kualitas lulusannya.[33]

Oleh sebab itu sebuah lembaga pendidikan Islam baik yang tingkat dasar (Madrasah Ibtidaiyah/MI) hingga perguruan tinggi (UIN, IAIN, STAIN, PTAI) perlu memiliki kualifikasi tertentu yang bertaraf Internasional. Selain itu harus bisa menciptakan kualitas lulusan yang bukan hanya mampu bersaing dalam globalisasi tetapi juga mampu menciptakan inovasi baru dalam perkembangan globalisasi.

Pada umumnya orientasi pendidikan Islam di Indonesia masih belum begitu jelas. Dengan demikian arah pendidikan Islam itu mau dibawa kemana? dan apakah dapat mencapai capaian yang diinginkan. Untuk itu pendidikan Islam harus memiliki kualifikasi yang bertaraf internasional dan ideal agar pendidikan Islam dapat menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas. Masalahnya adalah bagaimana caranya untuk menciptakan lembaga pendidikan Islam yang memenuhi kualifikasi yang bertaraf internasional dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Juga mampu bermain dalam pesatnya globalisasi.

Menciptakan lembaga Pendidikan Islam yang memiliki kualifikasi tertentu yang bertaraf internasional serta menciptakan lulusan yang lebih matang dan berkualitas. Dengan adanya kualifikasi tertentu yang bertaraf internasional dalam lembaga pendidikan Islam, diharapkan bisa menciptakan pendidikan Islam yang ideal serta menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dalam menghadapi tantangan globalisasi. Salah satu program pendidikan yang bertaraf internasional adalah program RSBI, yang mulai menjamur pada sekolah atau madrasah-madrasah Islam.

RSBI merupakan rintisan sekolah nasional yang menyiapkan peserta didik berbasis standar nasional pendidikan atau SNP Indonesia berkualitas internasional dan lulusannya berdaya saing internasional.[34]

Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasala 50 dijelaskan bahwa: ayat (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional, dan ayat (3) pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa sekolah bertaraf internasional telah dikuatkan secara hukum UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Dengan demikian, pelaksanaan sekolah yang bertaraf internasional pada setiap Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya memiliki satu sekolah yang bertaraf internasional.

Selain itu, sebagaimana telah ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan tiga rencana strategis dalam jangka menengah, yaitu: (1) peningkatan akses dan pemerataan dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, (2) peningkatan mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan daya saiang, (3) peningkatan manajemen, akuntabiltas, dan pencitraan publik.

Dalam upaya peningkatan mutu, efiseiensi, relevansi, dan peningkatan daya saing secara nasional dan sekaligus internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka telah ditetapkan pentingnya penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Berkaitan dengan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional ini, maka: (1) pendidikan bertaraf internasional yang bermutu (berkualitas) adalah pendidikan yang mampu mencapai standar mutu nasional dan internasional, (2) pendidikan bertarf internasional yang efisien adalah pendidikan yang menghasilkan standar mutu lulusan optimal (berstandar nasional dan internasional) dengan pembiayaan yang minimal, (3) pendidikan bertaraf internasional juga harus relevan, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, orang tua, masyarakat, kondisi lingkungan, kondisi sekolah, dan kemampuan pemerintah daerahnya (kabupaten/kota dan propinsi); dan (4) pendidikan bertaraf internasional harus memiliki daya saing yang tinggi dalam hal hasil-hasil pendidikan (output dan outcomes), proses dan input sekolah, baik secara nasional maupun internasional.[35]

RSBI atau SBI merupakan kemajuan di dunia pendidikan dengan memperhatikan kualitas pendidikan di mana secara awam ditafsirkan sekolah dengan kualitas lulusan yang mampu menggunakan bahasa inggris khususnya yang sampai saat ini atau bahkan untuk tahun ke depanpun merupakan tolak ukur utama siswa atau seseorang dikatakan mempunyai kemampuan lebih di dunia pendidikan.

Pada dasarnya RSBI dimaksudkan agar mutu pendidikan dapat dimaksimalkan dengan melakukan rintisan sekolah bertaraf internasional dengan menggunakan pengantar bahasa inggris meskipun tidak mengesampingkan bahasa indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa seseorang dalam merintis arah kehidupan sangat ditentukan oleh kemampuan dan tingkat pendidikan yang dimiliki, di mana sampai saat ini untuk memasuki sekolah yang lebih tinggi dibutuhkan kemampuan lebih atau bahkan untuk memasuki dunia kerja nantinya diutamakan seseorang yang mempunyai berbagai keahlian dan kemampuan. Salah satu yang sampai saat ini yang sangat penting adalah kemampuan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, dalam arti mampu aktif berbahasa inggris. Lebih-lebih diprasyaratkan adanya sertifikat Toefl yang menjadikan momok bagi sebagian besar lulusan sekolah untuk memasuki dunia kerja. Hal ini tidak mengesampingkan pentingnya kemampuan yang harus dimiliki seseorang seperti komputer, Bahasa Asing yang lain, dan lain-lain.[36]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Abd Halim Soebahar. Pendidikan Islam dan Trend Masa Depan. Jember : Pena Salsabila, 2009.

Ainurafiq Dawan & Ahmad Ta’arif. Manajemen Madrasah Berbasis Pasantren. Yogyakarta: Lista Friska Putra, 2004.

Depag RI. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Depag RI,  1996.

Depag RI. Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005.

Depag RI. Undang-undang Republik Indnesia tentang Guru dan Dosen, serta Undang-undang Republik Indnesia tentang SISDIKNAS. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2006.

Depag RI. Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru). Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005.

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Pondok Pasantren dan Madrasah. Jakarta: Departemen agama RI Direktora Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003.

Dewan Redaksi. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Kartini Kartono. Tujuan Pendidikan Harus Singkron dengan Tujuan Manusia. Bandung: Mandar Maju, 1991.

Kementerian Pendidikan Nasional. Panduan Pelaksanaan SMP-RSBI. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2010.

Ludmerer KM. Learner-centered medical education. England J. Med 2004.

Nur Uhbiyati. Ilmu Pendidikan Islam. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

Redja Mudiyaharjo. Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Penddidikan pada Umumnya dan Pendididkan di Indonesia.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Samsul Nizar. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Suprapto. Peran Masyarakat dalam Pendidikan; Suatu Bahasan Kebijakan Pendidikan.Jakarta: Pelita Pustaka, 2003.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

H. Yuyun Yuningsih. Program Pengembangan Raudhatul Athfal (Ra). Dibuat untuk Perlombaan KEPSEK RA se-JawaBarat.

http://mgmppaismpta.com/2011/12/kualifikasi-bertaraf-internasional-di-lembaga-pendidikan-islam/.

http://miislamiyahkalilandak.wordpress.com/2010/05/04/menag-ingin-ciptakan-pendidikan-agama-dan-keagamaan-unggul-dan-berkualitas/. Di unduh tanggal 11 Oktober 2012.

http://stellamarisserpong.worpress.com/2009/03/13/pengertian-rsbi/

http://taimullah.wordpress.com/2010/02/13/sejarah-peran-dan-perkembangan-pesantren/.

http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=980:09-05-2009&catid=25:artikel-rektor. Di unduh tanggal 10 Oktober 2012.

Prof. Dr. H. Imam Suprayogo (Rektor UIN Malang), Catatan Dari Pertemuan Dengan Kepala MAN se Jawa Timur.http://izaskia.wordpress.com/2010/11/07/beberapa-catatan-dari-pertemuan-dengan-kepala-man-se-jawa-timur/#more-1572.

http://www.wikipedia.com


[1] Dikutip dari wawancara Menteri Agama saat temu nasional alumni LPI Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan Madura, Jawa Timur. Penulis alja, http://miislamiyahkalilandak.wordpress.com/2010/05/04/menag-ingin-ciptakan-pendidikan-agama-dan-keagamaan-unggul-dan-berkualitas/. Di unduh tanggal 11 Oktober 2012.

[2] Depag RI, Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia(Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h.5.

[3] Depag RI, Undang-undang Republik Indnesia tentang Guru dan Dosen, serta Undang-undang Republik Indnesia tentang SISDIKNAS (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2006), h.6.

[4] Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.294.

[5] Depag RI, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru) (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h.65.

[6] Dikutip dari artikel Prof. Dr. H. Imam Suprayogo (Rektor UIN Malang), Catatan Dari Pertemuan Dengan Kepala MAN se Jawa Timur(http://izaskia.wordpress.com/2010/11/07/beberapa-catatan-dari-pertemuan-dengan-kepala-man-se-jawa-timur/#more-1572). Di unduh tanggal 11 Oktober 2012.

[8] Ibid.

[9] Di kutip dari buku Abd Halim Soebahar dengan beberapa tambahan oleh penulis. Abd. Halim Soebahar, Pendidikan Islam dan Trend Masa Depan (Jember : Pena Salsabila, 2009).

[10] Artikel ini dikutip dari internet. Artikel ini ditulis oleh H. Yuyun Yuningsih, S.Ag, Program Pengembangan Raudhatul Athfal (Ra) (Dibuat untuk Perlombaan KEPSEK RA se-JawaBarat).

[11] Oleh El Chumaedi, Pendidikan Islam dan PembangunanMasyarakat Relijius dalam internet http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=pendisdanpembangunan, di unduh tanggal 09 Oktober 2012.

[13] Ibid.

[15] Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h.120-121.

[16] Depag RI, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Depag RI,  1996), h.675.

[17] Redja Mudiyaharjo, Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Penddidikan pada Umumnya dan Pendididkan di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.11.

[18] UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[19] Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h.9.

[20] Ibid.,h.676.

[21] Kartini Kartono, Tujuan Pendidikan Harus Singkron dengan Tujuan Manusia (Bandung: Mandar Maju, 1991), h.11.

[22] Suprapto, Peran Masyarakat dalam Pendidikan; Suatu Bahasan Kebijakan Pendidikan (Jakarta: Pelita Pustaka, 2003), h.39.

[23] Ludmerer KM, Learner-centered medical education (England J. Med 2004), h.1163-1164.

[24] Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Pondok Pasantren dan Madrasah (Jakarta: Departemen agama RI Direktora Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003), h.96.

[26] Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Pondok .., , h.29.

[27] Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Pondok .., , h.32.

[28] Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Pondok .., , h.39.

[29] Ainurafiq Dawan & Ahmad Ta’arif, Manajemen Madrasah Berbasis Pasantren (Yogyakarta: Lista Friska Putra, 2004), h.103.

[30] Ainurafiq Dawan & Ahmad Ta’arif, Manajemen…, h.97.

[31] Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.293.

[32] Pesantren Salafiah; salaf artinya lama atau tradisional yaitu pesantren yang tetap mempertahankan pelajarannya dengan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab tanpa diberikan pengetahuan umum. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam,  Pondok Pasantren ., h.31.

[35] Kementerian Pendidikan Nasional, Panduan Pelaksanaan SMP-RSBI (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2010), h.1.

Categories: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam | Tinggalkan komentar

Buat website atau blog gratis di WordPress,com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.